ASKARA - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS mengatakan, pembangunan Perikanan Budidaya-RI masih jauh dari optimal, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan .  

“Ini merupakan ironi negara akuakultur terbesar di dunia,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri saat menjadi pembicara dalam diskusi “Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan”, dilaksanakan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi – RI, di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan enam permasalahan tersebut, antara lain: Pertama, dari total potensi produksi lestari perikanan budidaya sebesar 100,06 juta ton/tahun, hingga 2022 baru dimanfaatkan (produksi) sebesar 14,77 juta ton (14,8%).

Kedua, potensi produksi komoditas non-konvensional sebagai bahan baku (raw materials) untuk beragam jenis industri, sampai sekarang baru sedikit (10%) dimanfaatkan.

Ketiga, mestinya Indonesia menjadi produsen akuakultur terbesar di dunia, bukan di peringkat-2 dunia, kalah dari China (Infografis).

Keempat, mestinya Indonesia menjadi produsen udang Vaname budidaya terbesar di dunia, bukan di peringkat-5 atau ke-3 dunia (Infografis).

Kelima, pada umumnya; produktivitas, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan (sustainability) usaha akuakultur Indonesia kalah dibandingkan negara-negara pesaing, seperti Thailand, Vietnam, China, India, dan Ekuador.

Keenam, banyak pembudidaya perikanan RI yang masih miskin.

Kemudian Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang menjabarkan tiga belas permasalahan dan tantangan Pembangunan Perikanan Budidaya-RI. Yaitu: 1. Sebagian besar usaha perikanan budidaya dilakukan secara tradisional (low technology), berskala Usaha Kecil dan Mikro (tidak memenuhi economy of scale), tidak menerapkan ISCMS, tidak mengaplikasikan Best Aquaculture Practices, dan tidak mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan .

“Sehingga, tingkat pemanfaatan, produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability usaha perikanan budidaya pada umumnya rendah  pembudidaya banyak yang miskin, dan kontribusi bagi perekonomian (PDB, nilai ekspor, pajak, PNBP, dan PAD) rendah,” sebut Prof. Rokhmin Dahuri dalam makalah bertema ”Keseimbangan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kelestarian Lingkungan Dalam Pembangunan Perikanan Budidaya Berkelanjutan”.

2. Harga pakan berkualitas terus meningkat, karena semakin terbatasnya bahan baku utama (fishmeal) dari pakan ikan (udang).

3. Keterbatasan penggunaan bibit (broodstock), benih, dan benur unggul (SPF, SPR, dan fast growing) dan bersitifikat (certified), karena keterbatasan supply (hatchery) atau para pembudidaya tergoda beli benih/benur uncertified, karena harga murah.

4. Keterbatasan sarana produksi lainnya, seperti kincir air (pedal wheel) tambak, growth stimulant, dan obat-obatan.

5. Wabah penyakit yang menyebabkan rendahnya produktivitas, bahkan kegagalan panen.

6. Infrastruktur perikanan budidaya (seperti irigasi tambak, dan kolam ikan); infrastruktur dasar (seperti jaringan jalan, listrik, telkom, internet, air bersih, dan pelabuhan); dan Sistem Logistik masih belum memadai.

7. Pencemaran ekosistem perairan dari sektor pembangunan lainnya, semakin berkurangnya biodiversity, dan kerusakan lingkungan lainnya.

8. Dampak Perubahan Iklim Global, banjir, dan bencana alam lainnya.

9. Lemahnya dukungan R & D untuk inovasi teknologi on-farm maupun off-farm Perikanan Budidaya.

10. Kulitas SDM (kowledge, skills, expertise, dan work ethics) pembudidaya relatif masih rendah.

11. Iklim investasi (seperti perizinan, RTRW, konsisten kebijakan pemerintah, keamanan berusaha, keadilan dan kepastian hukum) kurang atau tidak kondusif.   Contoh: kriminalisasi petambak di Karimun Jawa, intimidasi terhadap pembudidaya Ikan Nila di Danau Toba, dan pungli serta teror oleh oknum aparat maupun preman terhadap petambak udang di berbagai daerah (Lampung, Bengkulu, Deli Serdang, Medan, dll).

12. Lemahnya spirit “Indonesia Aquaculture Incroporated”.

13. Kebijakan politik ekonomi (monter, fiskal, kredit perbankan, RTRW, ekspor – impor, dan ketenagakerjaan) belum kondusif bagi kinerja dan tumbuh-kembangya Perikanan Budidaya.

Persoalan Bangsa Indonesia

Mengutip  Lending Interest Rate-World Bank 2021, kata Prof. Rokhmin Dahuri menyebut, Indonesia masih menjadi negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 12,6 persen, dibanding beberapa negara Asean, seperti Vietnam (8,7 persen), Thailand (6,3 persen), China (5,6 persen), Filipina (5,5 persen), dan Malaysia (4,6 persen).

“Suku bunga pinjaman yang tinggi dapat menyulitkan nelayan mengembangkan usahanya. Konsekuensinya, nelayan dari negara tersebut lebih kompetitif dibanding Indonesia,” sebut Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) itu.

Untuk itu, Prof. Rokhmin Dahuri meminta perbankan untuk terus memberikan akses kemudahan dan suku bunga kredit rendah di sektor kelautan dan perikanan.

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri menjabarkan sejumlah persoalan bangsa Indonesia memaparkan,  strategi pembangunan sektor perikanan budidaya yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, yaitu:

1.Revitalisasi semua unit usaha (bisnis) budidaya laut (mariculture), budidaya perairan payau (coastal aquaculture), dan budidaya perairan darat untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan keberlanjutan (sustainability) nya.

2.Ekstensifikasi usaha di kawasan perairan baru dengan komoditas unggulan, baik di ekosistem perairan laut (seperti kakap putih, kerapu, lobster, dan rumput laut Euchema spp); perairan payau (seperti udang Vaname, Bandeng, Nila Salin, Kepiting, dan rumput laut Gracillaria spp); maupun perairan darat (seperti nila, patin, lele, mas, gurame, dan udang galah).  

3.Diversifikasi usaha budidaya dengan spesies baru di perairan laut, payau, dan darat.

4.Pengembangan usaha akuakultur untuk menghasilkan komoditas (raw materials) untuk industri farmasi, kosmetik, functional foods & beverages, pupuk, pewarna, biofuel, dan beragam industri lainnya.

5.Revitalisasi dan pembangunan baru Broodstock Centers dan Hatcheries untuk momoditas unggulan (Udang Vaname, Lobster, Kerapu, Kakap, Bandeng, Nila, Patin, Udang Galah, Rumput Laut, dan lainnya) untuk menjamin produksi induk dan benih unggul (SPF, SPR, dan fast growing) dengan harga relatif murah dan produksi (supply) mencukupi untuk seluruh wilayah NKRI, kapanpun dibutuhkan.

6.Revitalisasi dan pengembangan industri pakan nasional: (1) berbahan baku lokal dengan daya cerna tinggi; dan (2) formulasi pakan yang tidak hanya berdasarkan pada kandungan (level) protein dan lemak, tetapi lebih kepada profil (persyaratan) nutirisi yang dapat secara spesifik memenuhi kebutuhan biota perairan yang dibudidayakan à Sehingga, kita mampu memproduksi pakan ikan/udang yang berdaya saing tinggi: kualitas unggul (top quality), harga relatif murah, dan volume produksi dapat memenuhi kebutuhan nasional maupun ekspor secara berkelanjutan. Ini sangat penting dan urgen !!!.  Sebab, sekitar 60% total biaya produksi untuk pakan.

7.Peningkatan produksi growth stimulant, obat-obatan, ALSINTAN (kincir air tambak, KJA, automatic feeder, alat pemantau dan pengukur kualitas air, dan lainnya) yang berdaya saing tinggi (QCD) untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor secara berkelanjutan.

8.Penguatan dan pengembangan Sistem Logistik Perikanan Budidaya Nasional yang menghubungkan semua mata rantai pasok (Sarana Produksi – Produksi – Industri Pengolahan – Pemasaran) secara lebih efektif, efisien, dan aman.

9.Aplikasi teknologi Industri 4.0 baik pada subsistem (mata rantai pasok) produksi (on-farm), subsistem industri pengolahan dan pemasaran (subsistem hilir), subsistem sarana produksi (subsistem hulu) maupun rantai pasok (supply chain) nya. Contoh: Sound (Acoustic) - based Feeding System, IoT and AI water quality monitoring, dan digital site selection for aquaculture production.

10.Aplikasi Blue Economy: zero waste, zero carbon emission (penggunaan energi terbarukan seperti matahari, angin, kelautan, dan lainnya), ekonomi sirkuler, dan lainnya.

11.Perbaikan dan pengembangan infrastruktur: jalan, listrik, air bersih, telkom, internet, irigasi dan drainasi tambak, dan lainnya.

12.Pengembangan semangat “Indonesia Aquaculture Incorporated”.

13.Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berbisnis (ease of doing business) yang kondusif: perizinan, keamanan berusaha, kosistensi kebijakan, kepastian dan keadilan hukum, ketenagakerjaan, dan lainnya yaitu: Stop Kriminalisasi Terhadap Petambak Udang!!!.

14.Kebijakan politik ekonomi yang kondusif.

Pembangunan Perikanan Budidaya

Pemerintah, kata Prof Rokhmin Dahuri, juga harus mendorong kebijakan dan program pembangunan perikanan budidaya agar lebih produtif, efisien, daya saing, inklusivitas, dan keberlanjutan dengan berbagai langkah kongkret seperti revitalisasi semua unit usaha (bisnis) budidaya laut (mariculture), budidaya perairan payau (coastal aquaculture), dan budidaya perairan darat.

Selain itu, ekstensifikasi usaha di kawasan perairan baru dengan komoditas unggulan, baik di ekosistem perairan laut (seperti kakap putih, kerapu, lobster, dan rumput laut Euchema spp); perairan payau (seperti udang Vaname, Bandeng, Nila Salin, Kepiting, dan rumput laut Gracillaria spp); maupun perairan darat (seperti nila, patin, lele, mas, gurame, dan udang galah). 

Langkah berikutnya adalah diversifikasi usaha budidaya dengan spesies baru di perairan laut, payau, dan darat. “Pengembangan usaha akuakultur untuk menghasilkan komoditas (raw materials) untuk industri farmasi, kosmetik, functional foods & beverages, pupuk, pewarna, biofuel, dan beragam industri lainnya,” tegas anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.

Semua unit usaha pada program-1 (Revitalisasi), program-2 (Ekstensifikasi), dan program-3 (Diversifikasi) harus sesuai atau menerapkan: (1) economy of scale; (2) Integrated Supply Chain Management System (Pra-produksi, Produksi, Industri Pengolahan, dan Pemasaran); (3) teknologi mutakhir yang tepat (Best Aquaculture Practices, Industry 4.0); dan (4) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Best Aquaculture Practices: (1) induk dan benih unggul (SPF, SPR, dan fast growing); (2) pakan berkualitas dan cara pemberian yang tepat dan benar; (3) pengendalian hama & penyakit; (4) menajemen kualitas air; (5) pond design & engineering; dan (6) biosecurity.

Industry 4.0 technologies: Big Data, IoT, AI, Drone, Cloud Computing, dan Nanotechnology, “Precision, Efficient, Competitive, and Sustainable Aquaculture”.

Prinsip pembangunan berkelanjutan: (1) RTRW yang melindungi kawasan budidaya perikanan; (2) laju (intensitas) budidaya < Daya Dukung Lingkungan mikro (kolam) maupun makro (kawasan); (3) pengendalian pencemaran supaya lingkungan perairan tetap suitable dan sustainable untuk usaha aquaculture; dan (4) konservasi biodiversity pada tingkat spesies, ekosistem, dan genetik.

Pastikan bahwa semua unit usaha akuakultur harus menghasilkan keuntungan bersih yang mensejahterakan pelaku usaha, dengan pendapatan bagi karyawan (buruhnya) > US$ 480 (Rp 7,5 juta/karyawan/bulan).

US$ 480 dihitung berdasarkan garis kemiskian versi Bank Dunia (2023): US$ 3,2/orang/hari atau US$ 96/orang/bulan.  Rata-rata ukuran keluarga akuakultur 5 orang (ayah, ibu, dan 3 anak), dan pada umumnya yang bekerja hanya ayah.

Persyaratan Ekonomi Untuk Indonesia Lulus Dari Middle-Income Trap Dan Menjadi Indonesia Emas (Maju, Adil-Makmur, Dan Berdaulat) Pada 2045

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat: Pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. I + E > K + Im, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif), Ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, potensi pembangunan (SDA, terutama pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan material bioteknologi) di sebagian besar wilayah pesisir, pulau-pulau kecil (PPK), dan daerah tertinggal belum dimanfaatkan secara optimal, produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Pada 2023, angka pengangguran terbuka sekitar 6,8%; tetapi persentase pekerja informal meningkat tajam, dari 49,5% pada 2015 menjadi 61% pada 2023 (Info Grafis).

Dengan garis kemiskinan 585.000/orang/bulan (BPS, 2023), jumlah penduduk miskin 26,2 juta orang (9,4% total penduduk).  Tetapi, berdasarkan pada garis kemiskinan internasional sebesar USD 3,2/orang/hari atau USD 96 (Rp 1,5 juta)/orang/bulan jumlah rakyat miskin 111 juta orang (37% total penduduk) (Bank Dunia, 2023).

Selain itu, paparnya, jumlah dan persentase penduduk Indonesia Berusia 17 – 40 tahun menurut kelas pengeluarannya.

Miskin : Pengeluaran < 1,5 kali lipat garis kemiskinan per kapita perbulan ( < Rp. 729,252 )

Calon kelas menegah : Pengeluaran 1,5-3,5 kali lipat garis kemiskinan per kapita per bulan ( Rp.729,252 – Rp 1,7 juta)

Kelas menengah : Pengeluaran 3,5-17 kali lipat garis kemiskinan per kapita per bulan ( Rp. 1,7 juta- Rp.8,26 juta)

Kaya : Pengeluaran > 17 kali lipat garis kemiskinan per kapita per bulan ( > Rp. 8,26 juta)

Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, perhitungan angka kemiskinan atas dasar  garis kemiskinan versi BPS (2023), yakni pengeluaran Rp 580.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan. "Sedangkan menurut garis kemiskinan Bank Dunia (2,5 dolar AS/orang/hari atau 75 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.125.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk)," ungkap Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu,

Masalah lainnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, kekurangan rumah yang sehat dan layak huni dari 45 Juta rumah tangga masih 61,7 % rumah tidak layak huni. Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945. “Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN,” terangnya.

Yang sangat mencemaskan, lanjutnya, adalah bahwa 30% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi (Kemenkes dan BKKBN, 2022). Apabila masalah krusial ini tidak segera diatasi, maka generasi penerus kita akan menjadi generasi yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya (a lost generation).

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu juga membeberkan seujmlah hal diantaranya menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%), dimana dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%).

“Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya tersebut,” terangnya, mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.

Bahkan, sambungnya, dalam riset bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity (CCSU) pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. “Kalah dari negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand,” tandasnya.

Hingga 2022, terangnya, peringkat GII (Global Innovation Index) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN.  Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.

Sementara, Indeks Pembangunan Manusia, Hingga 2021, Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN. Sedangkan, kategori Negara Berdasarkan IPM versi UNDP, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu menjelaskan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia.

Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. “Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia,” kata Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan tersebut mengutip Oxfam, 2017.

Bahkan, menurut KPA, katanya, sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional. “KPA menyebutkan sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional,” katanya.

Sementara, 40% rakyat termiskin, tingkat konsumsinya hanya tumbuh 1,6% per tahun.  Bahkan pada 2014, menurut Bank Dunia, total konsumsi dari 10% penduduk terkaya setara dengan total konsumsi dari 54% penduduk termiskin. 

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan, untuk lapangan kerja 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia. Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 20%.  Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya kurang dari 30 persen.

Potensi Sangat Besar

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menyebutkan,  sektor Perikanan Budidaya memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan  menuju Indonesia Emas 2045

1.Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang 75% wilayahnya berupa laut dan 28% wilayah daratnya berupa ekosistem perairan tawar (sungai, danau, bendungan, dan perairan rawa); potensi produksi lestari perikanan budidaya (aquaculture) – RI sangat besar, sekitar 100,06 juta ton/tahun, dan pada 2022 baru dimanfaatkan (produksi) sebesar 14,77 juta ton (14,8%). Peluang untuk pengembangan perikanan budidaya untuk menghasilkan komoditas/produk konvensional (finfish, crustacean, mollusk, dan rumput laut) masih terbuka sangat lebar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan pangan.

2.Lebih dari itu, aquaculture bukan hanya menghasilkan komoditas/produk konvensional, tetapi juga komoditas/produk non-konvensional, seperti bahan baku untuk industri functional food and beverages, farmasi, kosmetik, bioplastic, pupuk organik, cat, biofuel, bahkan food crop dengan genome editing.  Sumber pertumnbuhan ekonomi baru, kedaulatan energi dan produk lainnya.

3.Investasi dan bisnis aquaculture banyak menyerap tenaga kerja (labor-intensive), setiap 1% pertumbuhan ekonomi menciptakan 450.000 orang tenaga kerja mengatasi masalah pengangguran.

4.Pada umumnya investasi dan bisnis aquaculture sangat menguntungkan (lucrative) mengatasi kemiskinan.

5.Modal investasi dan usaha aquaculture relatif tidak terlalu besar, dan bukan ‘a rocket science’, sehingga kebanyakan rakyat mampu mengerjakannya mengatasi masalah ketimpangan kaya vs miskin (economic inequality).

6.Sebagian besar investasi dan usaha aquaculture berlangsung di wilayah perdesaan, pesisir, laut, dan luar Jawa mengatasi masalah khronis disparitas pembangunan antar wilayah.

7.Aquaculture adalah sustainable resource (sector) menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

“Pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10%.  Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya lebih 30%,” kata Profesor Emeritus, Shinhan University, Korea Selatan itu.

Editor: Husnie