PKS Minta Pemerintah Konsisten Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
ASKARA - Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis laporan inflasi Februari 2024, tingkat inflasi lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya dan bulan yang sama ditahun lalu.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati menyampaikan bahwa laporan inflasi yang dikeluarkan BPS perlu menjadi deteksi dini, memastikan kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Bulan Suci Ramadhan hingga menjelang hari raya Idul Fitri.
Angka inflasi Februari 2024 mengalami peningkatan di level 2,75% (Januari: 2,57%). "Kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah agar pasokan dan harga bahan pangan kembali stabil," ujar Anis di Jakarta (12/3/24).
Anggota DPR RI Komisi XI ini menyebut berdasarkan komponennya, inflasi pangan bergejolak _(volatile food)_ mengalami tren meningkat, hingga mencapai angka 8,47% (yoy).
"Kami akan terus mengawasi pergerakan harga pangan di lapangan selama bulan Ramadhan, agar masyarakat bisa tenang melaksanakan ibadah di bulan suci ini", katanya.
Lebih lanjut Anis menyampaikan bahwa "kami mengingatkan Pemerintah, agar pasokan dan harga beras tetap harus stabil, jangan sampai terulang kembali terbatasnya pasokan beras sehingga membuat harga beras meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir," kata dia.
Beras sebagai komoditas dengan bobot inflasi terbesar dalam kelompok makanan, mengalami kenaikan harga secara gradual sejak pertengahan 2023 lalu.
Menurut legislator perempuan dari PKS ini, selain beras, semua komoditas bahan pangan yang banyak digunakan oleh masyarakat selama bulan Ramadhan perlu dijaga pasokan dan harganya, jangan sampai terjadi kelangkaan dan harga yang tinggi.
“Kami juga mewanti-wanti Pemerintah agar memberikan perhatian serius terhadap beberapa pangan yang juga mengalami kenaikan harga, antara lain cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan kentang” ujarnya.
Politisi PKS ini mendesak Pemerintah agar segera melakukan langkah mitigasi risiko atas potensi terjadinya gejolak harga pangan, terutama selama bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri nanti.
“Pemerintah harus konsisten berupaya untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga yang terjangkau oleh masyarakat," ujar Anis.
"Kami mendukung kebijakan yang ditempuh sebagai langkah stabilisasi harga beras, antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah, dukungan subsidi pupuk, percepatan penyaluran beras, dan pembatasan pembelian retail untuk mengantisipasi _panic buying_ yang terjadi ditengah-tengah masyarakat," ungkapnya.
Menurut anggota DPR dari DKI Jakarta tersebut Pemerintah harus benar-benar hadir dalam menjaga kondusifitas selama bulan suci Ramadhan, sehingga diharapkan Inflasi _volatile food_ dapat kembali berada pada kondisi normal dan stabil.
Komentar