ASKARA – Konsultan Politik Eep Saefulloh Fatah menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melampaui kediktatoran zaman Presiden ke-2 RI Soeharto.

Menurut Eep, Presiden Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang secara terus menerus.

Dari sejumlah hal, lanjut Eep, Presiden Jokowi dapat dikatakan melampaui capaian kediktatoran zaman Soeharto.

"Jadi menurut saya bukan saja kita akan kembali ke reformasi 98 dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian kediktatoran zaman Pak Soeharto dalam beberapa hal," kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu (9/4).

Eep pun mengungkit Presiden Jokowi yang diduga telah mengumpulkan sejumlah sumber daya untuk dinikmati oleh keluarganya sendiri.

"Hal ini justru dibekingi berbagai instrumen negara. Misalnya dalam pengumpulan resources, kenikmatan, keuntungan dalam satu keluarga yang dibackup oleh berbagai instrumen yang amat dahsyat," beber Eep.

Dijelaskan Eep, dirinya mengungkit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Presiden Jokowi menjadi cawapres.

Tak hanya itu, Eep juga mengungkit pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang memungkinkan pemilihan Gubernur Jakarta dari Presiden Jokowi.

Pembahasan regulasi itu diduga untuk menguntungkan keluarga Jokowi.

"Putusan MK nomor 90 tahun 2024 yang kelak kalau tidak dilawan sampai UU khusus DKI Jakarta yang suatu ketika kalau ini tidak dilawan mungkin Gubernur DKI Jakarta yang dipilih Presiden keluarga itu juga," katanya.

"Dan agloromasi yang kawasan ekonomi bisnis dan industri yang menyatukan Jabodetabek dipimpin dewan agloromasi yang ketuanya wakil presiden. Kalau ini tidak dilawan keluarga itu juga," sambungnya.

Lebih lanjut, Eep menambahkan persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan.

Karena itu, ia mendesak agar Presiden Jokowi harus dimakzulkan dari jabatannya.

"Menurut saya ini tidak boleh dibiarkan, dengan segala resikonya sebagai warga negara kita harus bersikap. Dan sebagai warga negara sikap saya tidak berubah. Saya bergeming dengan mengatakan presiden telah melanggar konstitusi dan undang-undang dan karena itu harus dimakzulkan," pungkas Eep Saefulloh Fatah.