ASKARA – DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-13 Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Sayangnya, Ketua DPR RI yang juga elite PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tidak menghadiri Rapat Paripurna ini karena sedang berada di Paris, Prancis.

Di Paris, Puan menghadiri Women Speakers' Summit 2024 alias Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia di bawah naungan Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 6-7 Maret 2024.

Terlebih dahulu, Puan dijadwalkan bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Prancis Yaël Braun-Pivet. Pertemuan Puan dengan Yaël Braun-Pivet diselenggarakan hari ini, Selasa (5/3/2024) di kantor National Assembly of French alias Majelis Nasional Prancis di Paris.

“Hubungan Indonesia-Prancis telah tumbuh dengan positif  lebih dari 73 tahun. Pertemuan DPR RI dengan National Assembly of French dapat mendorong semakin eratnya kerja sama kedua negara,” ujar Puan lewat rilis resminya.

Sementara itu, Rapat Paripurna hari ini sendiri digelar di tengah desakan penggunaan hak angket DPR untuk usut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Usulan tersebut pertama kali didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Ganjar menilai, hak angket DPR bisa jadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

Oleh sebab itu, mantan gubernur Jawa Tengah ini ingin partai politik pengusung yang ada di DPR RI yaitu PDIP dan PPP mengusulkan hak angket. 

Belakangan, NasDem, PKB, dan PKS yang mengusung pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar juga menyatakan siap mengusulkan hak angket.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin (19/2), dikutip dari rilis medianya.