ASKARA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., meluapkan kekecewaannya terhadap lambatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ia menyebut Indonesia selalu dibuat malu di mata internasional akibat asap karhutla yang tak kunjung tuntas.
Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001-2004 itu dalam pernyataannya yang beredar viral.
"Kita selalu dibuat malu karena karhutla kita pun asapnya sudah memberikan dampak negatif. Kami pun cukup kecewa ya," ujar Prof. Rokhmin di Jakarta, Rabu (14/10).
Prof. Rokhmin menyoroti, peristiwa karhutla sesungguhnya adalah bencana yang sangat bisa diprediksi, bukan bencana dadakan. Karena itu, ia sangat menyayangkan lemahnya langkah antisipatif pemerintah.
"Peristiwa karhutla itu kan peristiwa yang bisa diprediksi sebelumnya. Seharusnya kita melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu, bukan menunggu sampai bencana terjadi," tegasnya.
Ia secara khusus mengapresiasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menurutnya telah bekerja sangat baik dan cerdas dalam memberikan peringatan dini.
"Kenapa kami kecewa? Karena sejak April tahun ini BMKG sudah sangat baik, sudah sangat cerdas memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia dan Pemerintah Indonesia bahwa mulai September tahun ini sampai dengan Desember dan bahkan awal tahun depan itu akan terjadi peristiwa El Nino dengan gejala yang sangat kuat," ungkapnya.
Peringatan dini soal El Nino yang akan memperpanjang kemarau dan meningkatkan kerentanan lahan terbakar itu, kata Rokhmin, seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak untuk segera bergerak.
Menurutnya, ada dua langkah pencegahan fundamental yang terlewatkan. Pertama, upaya teknis berupa pemanenan hujan. Kedua, penguatan kesiapsiagaan sosial.
"Itu harusnya kan melakukan tindakan pencegahan dulu ya, entah itu memanen hujan gitu ya, kemudian memberikan persiapan kepada para masyarakat di sekitar situ. Ya itu yang kurang dilakukan," jelasnya.
Prof. Rokhmin menekankan bahwa pencegahan karhutla harus dilakukan secara antisipatif, komprehensif, dan terintegrasi. Tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman saat api sudah membesar. Langkah yang harus dilakukan meliputi pemanenan dan penyimpanan air hujan, pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan, penguatan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Lebih jauh, ia mengingatkan dampak karhutla yang bersifat multidimensi dan lintas batas negara.
"Dampak karhutla tidak hanya merusak ekosistem, mengancam kesehatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, tetapi juga dapat melintasi batas negara," katanya.
"Sehingga kita selalu dibuat malu karena karhutla kita pun asapnya sudah memberikan dampak negatif kepada negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia," lanjut Prof. Rokhmin.
Ia menegaskan, Indonesia membutuhkan tata kelola lingkungan yang lebih responsif, berbasis sains, dan berorientasi pada pencegahan. Bencana ekologis yang polanya sudah bisa diantisipasi tidak boleh terus berulang setiap tahun dengan kerugian yang sama.
"Menjaga hutan dan lingkungan hidup bukan sekadar tanggung jawab ekologis, melainkan investasi strategis untuk melindungi kehidupan, kesejahteraan rakyat, dan masa depan bangsa," pungkasnya.
Prof. Rokhmin berharap ke depan pemerintah tidak lagi bersifat reaktif. Pencegahan sejak dini jauh lebih murah, lebih manusiawi, dan lebih menjaga martabat Indonesia di mata dunia dibandingkan harus memadamkan api dan meminta maaf atas kiriman asap ke negara tetangga.
