Rabu, 12 Juni 2024 | 21:48
NEWS

Seruan Moral Jelang H-9 Pencoblosan, Sekjen PDIP: Demokrasi Di Indonesia Dalam Keadaan Terancam

Seruan Moral Jelang H-9 Pencoblosan, Sekjen PDIP: Demokrasi Di Indonesia Dalam Keadaan Terancam
Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (kiri)

ASKARA - Terkait kondisi politik saat ini jelang H-9 hari pencoblosan pada 14 Februari 2024, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan 4 point utama yang menjadi sorotannya, antara lain:

Pertama, Hasto mengatakan bahwa dinamika politik nasional pasca mundurnya Prof Mahfud MD sebagai Menko Polhukam diwarnai oleh gerakan pro demokrasi yang semakin kuat, seruan moral dan seruan kebenaran di dalam politik.

Di mana, seruan untuk menjadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan, yang terpentingnsemakin bergema. Apalagi, lebih dari 29 kampus se-Indonesia telah menyampaikan seruan terhadap kondisi demokrasi saat ini, termasuk pentingnya agar Pemilu betul-betul berjalan secara demokratis, jurdil dan bermartabat.

Serta berbagai indikasi adanya oknum-oknum aparat TNI, Polri yang tidak netral, dan tuntutan agar tidak terjadi politisasi bansos dan menggunakan anggaran negara untuk dapat diperhatikan.

“Jangan sampai fungsi elektoral kekuasaan itu jauh lebih dominan daripada menempatkan prinsip kedaulatan rakyat itu,” tegas Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (5/2).

Kedua, Hasto menyoroti soal dugaan intimidasi yang disertai dengan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan yang berlangsung jelang Pemilu.

Bahkan, dia mendapati informasi soal lembaga survei dijadikan sebagai alat dan instrumen elektoral dipacu dengan tampilan beberapa alat peraga dari salah satu partai yang dekat dengan kekuasaan.

“Apalagi ketika ada yang mengatakan bahwa pasangan 02, itu didukung oleh lebih dari sepertiga penyumbang perekonomian nasional, maka ini akhirnya menghadapkan kekuatan rakyat, presiden rakyat, Ganjar-Mahfud. Vis a vis terhadap kekuatan kekuasaan itu yaitu Paslon 02,” kata Hasto.

“Karena itu lah terkait dengan beberapa lembaga survei sebaiknya tidak hanya metodologi, tetapi mekanisme mendapatkan perizinan yang harus menyertakan standing poin di mana interview akan dilakukan dengan resppnden, itu hendaknya dijamin untuk tidak dilakukan. Sehingga, survei betul-betul bisa jadi alat ukuran terhadap persepsi dari masyarakat,” sambung dia.

Politisi asal Yogyakarta ini juga mengindikasi bahwa lembaga survei telah dicampuradukan sebagai alat elektoral.

“Di dalam situasi politik yang tidak lagi normal, terbukti dengan adanya gerakan dari mahasiswa, dari tokoh-tokoh intelektual, budayawan, maka legitimasi dari hasil survei dipertanyakan,” jelas Hasto.

Ketiga, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini turut menanggapi pergerakan para tokoh-tokoh intelektual, dari kampus-kampus ternama, pergerakan tokoh budaya, kelompok pro demokrasi, hingga tokoh kebangsaan yang harus turun gunung.

Menurutnya, hal tersebut merupakan cermin memburuknya kualitas demokrasi.

“Demokrasi di Indonesia dalam keadaan yang terancam, terlebih dipadukan dengan kekuasaan dan kebijakan yang populis,” ujar Hasto.

Keempat, TPN Ganjar-Mahfud juga mencermati fenomena kampanye paslon nomor 2, Prabowo-Gibran di banyak wilayah yang terekam sepi meskipun dengan fasilitas yang luar biasa.

“Dengan kualitas yang baik, tetapi ternyata itu sepi. Sehingga ada gap yang besar antara apa yang dibangun dari persepsi hasil survei dengan realitas yang terjadi di lapangan,” kata Hasto.

Sebaliknya, Doktor Ilmu Pertahanan ini menyinggung peristiwa yang terjadi di Boyolali yang menimpa relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang dipersekusi oleh oknum aparat TNI.

Lalu, tindak kekerasan yang terjadi di Yogyakarta, kemudian penurunan bendera PDI Perjuangan secara paksa di Gunung Kidul.

Hasto menilai, peristiwa itu justru menjadi suatu arus balik, bahwa kekuatan organik yang mendukung Ganjar Mahfud, itu semakin besar. Dan ini bisa dilihat di acara Hajatan Rakyat Konser Salam Metal 03 Ganjar-Mahfud di Gelora Bung Karno, Senayan kemarin.

“Sehingga Ganjar-Mahfud justru mendapatkan sentimen yang paling positif melalui gerakan rakyat massa organik yang datang dengan minimnya fasilitas, dengan tidak adanya lebih dari sepertiga pengusaha perekonomian nasional yang mendukung pada pasangan Ganjar, karena lebih banyak mendukung pasangan Prabowo,” pungkasnya.

Komentar