ASKARA - Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang menggelar bimbingan Teknis Perikanan Budidaya Udang dan Ikan Air Payau kepada kelompok pembudidaya ikan di Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu, Sabtu (13/1). Acara tersebut atas aspirasi Anggota Komisi IV DPR, Ono Surono, S.T

Saat menjadi narasumber. Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS membeberkan sejumlah strategi peningkatan produksi budidaya ikan dilakukan melalui beberapa program. 

Prof. Rokhmin Dahuri lalu mengajak para pembudidaya ikan di Indramayu untuk menerapkan sistem perikanan budidaya terbaik atau best aquaculture practice agar mendongkrak pendapatan ekonomi melalui 5 kiat yang harus diikuti dan dijalankan.

“Kiat untung budidaya ikan pendapatannya harus lebih besar dari pengeluaran atau biaya produksi kuncinya ada pada sistem produksi itu sendiri,” ujar Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.

Dalam budidaya, jelasnya, pertama sistem produksi baik tambak, empang akuarium, pastikan bahwa bisnis budidaya udang produktif, efisien, tumbuhnya cepat.

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri mencontohkan, bagaimana budidaya perikanan di Norwegia sebuah Negara maju makmur mampu menghasilkan pendapatan yang berkali-kali lipat dibanding dengan Indonesia karena menerapkan sistem budidaya terbaik.

"Dari budidaya salmon di Norwegia 60.000 dolar per orang/tahun, sedangkan kita baru 4500 dollar pertahun. Itu karena ikan Salmon terbesar ekspor Nerwegia hampir 12 miliar dolar. Kita hanya 6 miliar dari seluruh produk perikanan,” paparnya.

Kenapa? Karena di Norwegia, jelas Prof. Rokhmin Dahuri, melaksanakan budidaya yang terbaik.

Adapun kiat untuk menerapkan budidaya terbaik dari sektor produksi, kata Prof. Rokhmin Dahuri ada 5, yaitu: Pertama memilih bibit yang akan dibudidayakan adalah yang unggul (bebas penyakit, resisten terhadap penyakit, dan cepat tumbuh)

“Itulah tugas kami dari KKP untuk memastikan benur yang ditebar bebas penyakit dan tahan terhadap penyakit,” terang tokoh Dulur Cirebonan, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) itu.

Kedua, soal pengelolaan pakan dengan memperhatikan FCR (Feed Conversion Ratio). Pilih pakan yang FCR kecil. Semakin kecil FCR semakin efisien. Tugas KKP untuk memastikan pabrik pakan memprduksi pakan jangan abal-abal. Ketiga, pengelolaan hama dan penyakit. Keempat, pengelolaan kualitas air.

“Makanya ada kincir layout (instalasi) filtrasi dan lain-lain yang harus betul-betul diperhatikan. Panca usaha budidaya tambak yang harus kita turuti, sehingga saat panen menjadi mudah,” ujar Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu.

Oleh karena itu, kata Prof. Rokhmin Dahuri, jika ada merasa kesusahan dari kelima aspek itu tugas kepala Dinas Perikanan Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dibawah KKP.

Menurutnya, kalau produksinya sudah efisien, murah  dan produktif, tidak pernah gagal iti baru 50 persen keberhasilan. Sedangkan yang 50 persen lainnya yaitu produk nya bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada ongkos produksi.

Seharusnya, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, tugas pemerintah mengawinkan antara produsen perikanan dengan si pembeli. “Negara harus hadir untuk memahami ekonomi rakyat. Kalau ekonomi budidaya lima aspek harus dibantu kemudian pasar nya juga harus dibantu,” kata Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) tersebut.

“Inti bisnis supaya produksi efisien, produktif, tidak pernah gagal panen, lalu pasarnya terjamin. Kemudian industri pengolahan. Hal ini sangat penting, karena kalau dijual segar saja pasti pasarnya lebih kecil dari produksinya,” sambungnya.

Tidak kalah penting, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, suku bunga pinjaman tinggi yang diberikan kepada nelayan membuat mereka semakin sulit keluar dari angka kemiskinan. Fungsi alokasi kredit untuk sektor kelautan dan perikanan pun terbilang rendah dibanding dengan negara lain.

Prof. Rokhmin mencatat, Indonesia masuk dalam negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 12,6 persen. Angka ini tinggi dibandingkan negara-negara Asia lain. Misalnya, Vietnam (8,7 persen), Thailand (6,3 persen), Cina (5,6 persen) dan Filipina (5,5 persen).

Sementara itu, dari total alokasi kredit perbankan nasional, Rokhmin menjelaskan, pinjaman yang diberikan ke sektor kelautan dan perikanan hanya sekitar 0,29 persen dari total nilai pinjaman Rp 2,6 triliun. "Dampaknya, nelayan Indonesia menjadi sulit berkompetisi dengan negara lain," tuturnya.

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan pentingnya pemerintah menyediakan dana perbankan atau kredit usaha untuk pembudidaya dengan bunga yang kecil dan terjangkau serta aksesnya dipermudah bukan malah sebaliknya seperti saat ini bunga masih tinggi dan sulit aksesnya.

Untuk mengatasi ini, Prof. Rokhmin Dahuri menganjurkan agar Bank Indonesia maupun penyedia jasa perbankan bersama pemerintah mampu menurunkan suku bunga pinjaman bagi nelayan dan pembudidaya skala kecil. Sebab, tidak sedikit di antara mereka meminjam uang dari rentenir dengan bunga lima hingga 10 persen per bulan yang tergolong tinggi.

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat 2022 – 2026 mendesak pemerintah seharusnya menyediakan dana perbankan. Harusnya DPR dan pemerintah untuk menggedor perbankan.

“Sejak saya menjadi menteri pada pemerintahan Gus Dur Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sektor unggulan (a leading sector) dalam pembangunan nasional yang mampu mensejahterakan nelayan, pembudidaya, dan masyarakat kelautan lainnya,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 itu.