ASKARA – Setelah sekian lama dibahas akhirnya Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI sepakat dan mengesahkan revisi Rencana Umum Pengusahaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2024-2033. 

Salah satu poin perubahan yang disepakati adalah melaksanakan transisi energi dari energi fosil dan batu bara ke sumber energi hijau dengan tetap mempertahankan operasional PLTU hingga nilai depresiasi asetnya nol. 

Pilihan yang diambil RUPTL 2024-2033 PLN adalah coal phase down atau mempertahankan operasional PLTU hingga berakhirnya waktu kontrak jual beli listrik. Bila saat waktu kontrak habis dan pembangkit masih dapat beroperasi maka PLTU-PLTU tersebut akan tetap digunakan sebagai baseload.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menjelaskan dengan keputusan ini maka pemerintah wajib mempersiapkan dan membangun infrastruktur energi hijau di samping tetap menjaga operasional pembangkit listrik tenaga uap.  

Mulyanto menyebut, keputusan ini jalan tengah terbaik bagi Indonesia dalam mengimplementasikan net zero emission (NZE) tanpa mengorbankan aset yang sudah ada. 

Mulyanto berharap dengan RUPTL ini pemerintah dapat mengejar target implementasi NZE sesuai waktu yang ditentukan.

"Revisi RUPTL PLN 2024-2033 bukan hanya selaras dan waras, tetapi juga berkelas karena tidak mengambil opsi suntik mati PLTU yang memboroskan APBN," kata Mulyanto dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Gatrik, Dirjen EBTKE dan Dirut PLN, Rabu (15/11/2023) terkait revisi RUPTL PLN.

Mulyanto menambahkan keputusan ini pilihan yang rasional dan obyektif di tengah APBN yang terbatas dan tidak ada bantuan dana murah dari negara donor sebagaimana yang dijanjikan.

Menurut Mulyanto, Indonesia jangan terlalu ekstrem menjalankan transisi energi ini mengingat negara-negara maju, seperti AS, Inggris dan negara Eropa lainnya, melepas karbon ke atmosfer empat kali lipat dari Indonesia. 

"Konon sebagai konsekuensinya mereka menjanjikan bantuan bagi negara-negara yang komit menjalankan program dekarbonisasi seperti Indonesia. Tapi faktanya hari ini dana yang dijanjikan belum diterima," ungkap Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

"Kita sudah menyampaikan masalah ini berkali-kali agar mereka konsisten dengan janjinya untuk membantu Indonesia menjalankan transisi energi menuju NZE (net zero emission). Namun nyatanya realisasi bantuan tersebut sampai hari ini masih sebatas janji. Yang ada dari negara maju adalah utang dengan bunga komersil," papar Anggota Baleg DPR RI ini. 

Legislator asal Dapil Banten 3 ini menegaskan NZE adalah proyek global, bukan sekedar proyek lokal Indonesia. 

"Di tengah ruang fiskal yang sangat terbatas maka akan berat bagi Indonesia menjalankan mandat ini tanpa dukungan negara donor sebagaimana yang dijanjikan," tutup Mulyanto.

Untuk diketahui pilihan coal phase down RUPTL 2024-2033 PLN ini berbeda dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya, bahwa pemerintah akan melakukan suntik mati PLTU dengan dana APBN untuk mengejar NZE tahun 2060.