ASKARA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai upaya pemerintah menarik minat masyarakat menggunakan motor listrik dengan cara menaikan jumlah subsidi dari Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta per unit merupakan pemborosan anggaran dan tidak tepat sasaran. 

Menurut dia, semestinya, subsidi diberikan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok, bukan untuk membeli barang sekunder seperti motor listrik. 

Karena itu, Fraksi PKS tegas dia, menolak kebijakan tersebut karena hanya akan membebani APBN.

"Subsidi itu intervensi negara dengan menggunakan uang pajak rakyat untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang tidak mampu, khususnya terkait dengan barang kebutuhan pokok masyarakat," kata dia.

Mulyanto menyampaikan, bahwa uang negara yang langka semestinya dikelola secara efisien. "agar betul-betul dapat meringankan beban dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya subsidi harus tepat sasaran," tegas Mulyanto. 

Mulyanto menambahkan pemberian subsidi untuk pembeliaan kendaraan listrik baru ini jelas tidak tepat sasaran. Sebab kendaraan listrik jelas bukan barang kebutuhan pokok masyarakat dan juga ditujukan bukan untuk orang yang tidak mampu.

Menurutnya daripada mensubsidi pembelian motor listrik, lebih baik Pemerintah mensubsidi pupuk, benih, pakan ternak, listrik, energi, agar masyarakat yang tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Apalagi ditengarai bisnis kendaraan listrik ini terkait dengan bisnis keluarga pejabat.  

"Inikan kebijakan yang bias," serunya. 

Mulyanto menyarankan anggaran subsidi pembelian motor listrik itu dialihkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalnya untuk konversi motor bensin menjadi motor listrik. 

"Kalau ditujukan unjuk pengemudi ojek online atau ojek pangkalan sebagai barang produksi, masih dapat dimengerti.

Apalagi kalau penggunaan motor listrik konversi itu lebih hemat biaya 'bahan bakar' serta perawatannya," jelas Mulyanto.