ASKARA - Pelaksanaan progres pembiayaan pembangunan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terutama pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Surabaya telah terealisasi dengan baik dan tidak mangkrak.

“Karena kalau SBSN ini mangkrak tentu akan menjadi persoalan, maka kita ingin menelusuri sebenarnya SBSN yang dialokasikan untuk madrasah ini ada persoalan atau tidak. Ternyata di Surabaya ini tidak ada persoalan, kedepan kami akan mencoba meyakinkan pemerintah bahwa madrasah atau lembaga pendidikan keagamaan Islam ini ayo kita perbesar porsinya,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai memimpin Tim Kunker Komisi VIII DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/9).

Politisi F-PKB itu menjelaskan bahwa SBSN bersumber dari uang jamaah haji yang dikelola BPKH, kalau SBSN tersebut mangkrak tentu akan menjadi persoalan, untuk itu Komisi VIII DPR RI turun langsung untuk mendapatkan data yang lengkap terkait realisasi SBSN di MTsN 1 Kota Surabaya. 

“SBSN yang dialokasikan untuk MTsN 1 Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik dengan progres 62,08% dari nilai manfaat senilai Rp4.215.578.000. Disamping itu, MTsN ternyata sudah menjadi pilihan alternatif masyarakat bahkan menjadi pilihan utama untuk sekolah anaknya, tapi ternyata kita tidak berkemampuan untuk itu, infrastrukturnya tidak cukup padahal kita punya sumber yang bernama SBSN,” ungkap Marwan.

Senada, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Santoso mengaku sangat bersyukur dengan hasil tersebut.

"Alhamdulillah progres berjalan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang ditentukan dan tidak menemukan adanya hambatan/kendala signifikan baik teknis maupun non teknis selama pelaksanaan pekerjaan dan pembangunan tersebut ditargetkan rampung pada bulan Desember 2023," kata dia.