ASKARA - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) RI melaksanakan lokakarya bertema Membangun Kemandirian Desa Gambut di Desa dan Kawasan. Kegiatan berlangsung di Hotel Pantura Sambas, Kamis (31/08).

Hermawansyah, Tenaga Subprofesional Fasilitator Peningkatan Partisipasi Masyarakat BRGM RI, menjelaskan Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah prioritas pemulihan ekosistem gambut. "Selain Kalimantan Barat, ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua," jelasnya.

Salah satu program unggulan dalam upaya percepatan restorasi gambut adalah Program Desa Mandiri Peduli Gambut atau DMPG. Program DMPG didesain dengan sebuah peta jalan menuju kemandirian desa gambut dalam upaya perlindungan dan pengelolaan gambut di desa dan kawasan. 

"Terdapat tiga fase pelaksanaan Program DMPG, meliputi; Fase Pertama, yakni tahap pembentukan DMPG. Fase Kedua, yakni tahap konsolidasi DMPG-DMPG yang sudah terbentuk. Fase Ketiga, yakni tahap kemandirian, dimana desa dan masyarakat memiliki kemampuan menjalankan restorasi gambut secara swadaya dan mandiri dengan dukungan sumberdaya yang ada," papar pria kelahiran Desa Sungai Bakau Kecil, Mempawah.

Infrastruktur yang telah dibangun melalui strategi implementasi BRGM diharapkan dapat mencegah ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut.

Menurut Ketua MPA Desa Sarang Burung Kolam, Hendri, karhutla selalu menjadi masalah tahunan. "Kami selalu siap mengantisipasi karhutla. Melalui hasil R3, MPA membudidayakan buah naga, kami optimalkan untuk membantu biaya pemadaman," terangnya.
"Dengan alat pemadam itu kita masih melakukan pemadaman sampai sekarang," tambahnya.

Keterlibatan perempuan pada antisipasi dan mitigasi bencana karhutla juga sangat penting. Ridho Faizinda, Deputi Direktur Gemawan, menyatakan karhutla bukan hanya dunia laki-laki. "Di Gemawan, kami mendorong perempuan tidak hanya di sektor teknis eksekusi, melainkan di tahap strategis, seperti perencanaan dan musyawarah desa," katanya.

"Dalam konteks karhutla, perempuan dapat memainkan peran sebagai penyebar informasi, edukasi, bahkan pemadaman api," tegas pegiat gender ini.

Lokakarya yang diagendakan berlangsung tiga hari ini mengundang para pihak terkait, termasuk Bappeda Kabupaten Sambas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, BPBD, KPH Wilayah Sambas, Pemerintah Desa, serta perwakilan MPA dan komunitas masyarakat.