ASKARA – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS memaparkan tantangan masyarakat Enggano yang bertahan hidup di laut dan darat. Perubahan iklim, ledakan penduduk, dan pemanasan global memengaruhi hasil tangkapan laut.

Demikian disampaikan Prof. Rokhmin Dahuri saat menyampaikan kuliah umum bertema  “Pengelolaan Wilayah dan Pulau-pulau Kecil di Pulau Enggano Secara Terpadu dan Berkelanjutan” Universitas Bengkulu,  Rabu, 23 Agustus 2023.

Hal ini semakin diperparah dengan teknologi alat tangkap yang tidak sesuai dengan kondisi alam. Kapal nelayan Enggano hanya di bawah 5 GT, alat tangkap masih tradisional. Menurut Alamudin, agar hasil tangkapan laut melimpah, SDM nelayan dan teknologi harus ditingkatkan.

Kendala transportasi jadi momok menakutkan hasil pertanian tak bisa diangkut ke luar pulau karena kapal laut juga terpengaruh badai. Ratusan ton pisang membusuk di dermaga sering kami alami, ikan juga membusuk karena pabrik es tidak ada. “Terpaksa dibuang sia-sia kalau membusuk,” ujar Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengutarakan pengembangan pulau Enggano harus memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Baik dari aspek ekonomi, ekologi juga aspek sosial.

"Pulau Enggano itu letaknya jauh, jadi model pembangunannya harus big push, jadi skala besar, tetapi tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kesesuaian lahan dan seterusnya sehingga antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan tetap berjalan harmonis," jelasnya

Ia menyarankan pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov dan Kabupaten Bengkulu Utara menciptakan iklim investasi yang kondusif, sistem perizinan, informasi dan hal-hal dengan kemudahan berbisnis harus seperti negara-negara maju lainnya.

"Bukan berarti kita mengobral lahan usaha, tetap ada aturannya, kita tinggal benchmarking saja mencontoh negara-negara yang sudah lebih dulu maju, bagaimana cara berkerjasama dengan investor maupun pengusaha asing. Investor untung tetapi kita bangsa juga lebih untung besar, baik ekonomi, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi," kata dia.

Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia (GTNI) tersebut menyatakan,  Pemprov Bengkulu menyiapkan anggaran sebesar Rp 190 miliar untuk pembangunan dan pengembangan akses transportasi pelabuhan di Pulau Enggano.

Pembangunan jalan Trans Enggano dengan panjang 32,8 kilometer dengan 7 jembatan saat ini masih berlanjut dan ditargetkan selesai pada 2024. “Sedikitnya ada 4 objek wisata bahari di Pulau Enggano yang mulai ramai dikunjungi wisatawan diantaranya Pantai Komang, Pulau Dua, Danau Bak Blau dan Pantai Ujung Batu,” terangnya.

11 Model Wujudkan Pulau Enggano

Prof. Rokhmin Dahuri menjabarkan 11 model untuk mewujudkan P.Enggano yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Antara lain:  1. Buat dan implementasikan RTRW terdapu darat – laut, minimal 30% wilayah P. Enggano dialokasikan untuk kawasan lindung (protected areas), selebihnya > 70% untuk berbagai kegiatan ekonomi (sektor) pembangunan.

2. Kegiatan ekonomi utama: (1) perikanan budidaya (laut, payau, dan perairan tawar); (2) perikanan tangkap; (3) pariwisata; (4) pertanian (tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, dan peternakan); (5) Hutan Tanaman Industri dan non-timber products (madu, damar, dll); (6) industri pengolahan berbasis SDA terbarukan; (7) industri bioteknologi; dan (8) pusat logistik maritim IORA (Indian Ocean Rim Association).

3. Semua kegiatan ekonomi (pembangunan) diatas harus ditempatkan sesuai dengan land and water suitability nya, dan intensitas pembangunannya tidak melampaui Daya Dukung Lingkungan (Environmental Carrying Capacity).

4. Total ukuran dan perputaran ekonomi semua sektor pembangunan diatas (butir-2) harus besar (big-push development model) supaya dapat mengatasi high cost economy akibat remoteness, rendahnya akesibilitas dan konektivitas, dengan tetap tidak melebihi Daya Dukung Lingkungan.

5. Semua kegiatan ekonomi harus resource effcient, zero-waste dan zero-GHG emission, dan laju pemanfaatan SDA tidak melampui renewable capacity nya.

6. Secara bertahap, tapi cepat, melakukan transisi energi, dari energi fosil (batubara dan minyak) ke energi terbarukan dan bersih (matahari, angin, hidro, ocean, dan lainnya). Terutama solar energy.

7. Prioritaskan masyarakat lokal yang melakukan kegiatan pembangunan, investasi, dan bisnis.

8. Undang investor level Propinsi Bengkulu, Nasional, dan Global untuk bekerjasama dengan investor (masyarakat) lokal di dalam menjalankan investasi dan bisnis di sektor-sektor ekonomi prioritas (butir-2).

9. Revitalisasi dan pembangunan infrastruktur baru (pembangkit listrik berbasis EBT, jalan, listrik, telkom, internet, jaringan irigasi, pelabuhan, bandara, dll) sesuai kebutuhan untuk mendukung kegiatan ekonomi diatas.

10. Peningkatan kapasitas (knowledge, skills, expertise, etos kerja, dan akhlak) masyarakat lokal melalui program DIKLATLUH.

11. Kebijakan politik-ekonomi (moneter, fiskal, Iklim Investasi, dan Ease of Doing Business) harus kondusif.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan program pembangunan industry bioteknologi kelautan, antara lain: Pertama, pengembangan industri pakan (feed) berbasis microalgae, Kedua, pengembangan industri functional food (healthy food & beverages), farmasi, dan kosmetik berbasis macroalgae (rumput laut), microalgae, chitin and chitosan, dan sisik atau kulit ikan.

Ketiga, pengembangan biofuel berbasis microalgae. Keempat, Genetic engineering untuk menghasilkan induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya yang unggul. Kelima, Bioremedasi.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk menjadi negara maju, adil-makmur, dan berdaulat (Indonesia Emas 2045). “Potensi tersebut tidak lain adalah sektor Kelautan dan Perikanan (Blue Economy),” ujarnya.

Menurutnya, potensi dan tingkat pemanfaatan Blue Economy (ekonomi biru) Propinsi Bengkulu dan Pulau Enggano Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan beberapa pegunungan. “Sehingga Provinsi Bengkulu memiliki potensi SDA yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata,” kata Penasehat Ahli Bidang Kelautan dan Perikanan Gub. Bengkulu itu.

Mengutip World Bank, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan,  Blue Economy sendiri adalah penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan umat manusia, dan  secara simultan menjaga kesehatan serta keberlanjutan ekosistem laut.

“Blue Economy adalah penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan umat manusia, dan  secara simultan menjaga kesehatan serta keberlanjutan ekosistem laut,” ujarnya.

Prof. Rokhmin Dahuri juga menyebut  Blue Economy adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ini mencakup berbagai sektor-sektor ekonomi mapan (established sectors) dan sektor-sektor ekonomi yang baru berkembang (emerging sectors) (EC, 2020).

Blue Economy juga mencakup manfaat ekonomi kelautan yang mungkin belum bisa dinilai dengan uang, seperti Carbon Sequestrian, Coastal Protection, Biodiversity, dan Climate Regulator (Conservation International, 2010)."

“Blue Economy juga mencakup manfaat ekonomi kelautan yang mungkin belum bisa dinilai dengan uang, seperti Carbon Sequestrian, Coastal Protection, Biodiversity, dan Climate Regulator,” terangnya mengutip konservasi internasional 2010.

Sedangkan menurut definisi Prof. Rokhmin Dahuri, ekonomi biru (blue economy) adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas)  yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia secara berkelanjutan.

Sayangnya, penerapan blue economy di Indonesia yang masih belum optimal padahal memiliki potensi yang sangat besar untuk pembangunan bangsa. Prof. Rokhmin Dahuri memperkirakan ada sejumlah hal yang mendasarinya. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang enggan keluar dari  zona nyaman. “Orang Indonesia senang di zona nyaman. Nyaman dengan budi daya konvensional lalu tidak ada pengembangan,” ujarnya.

Kepada mahasiswa, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, sektor unggulan Blue Economy Provinsi Bengkulu terdiri: Pertama, Perikanan Tangkap, Kedua. Perikanan Budidaya, Ketiga, Pengolahan Hasil Perikanan.

Laut Bengkulu berada di WPP 572 dengan potensi SDI:  1.240.976 ton/tahun. Hingga 2021 tingkat pemanfaatan potensi tersebut mencapai 6,02 %. Sedangkan, produksi perikanan laut provinsi bengkulu menurut komoditas utama terdiri udang, ikan tongkol, bawal, kerapu, ikan tenggiri.

Kemudian, potensi  perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan (PUD)  Provinsi Bengkulu, meliputi: 32 Sungai,  11 Danau/Situ/Waduk/Embung, Rawa,  dan genangan air lainnya. 11 Sungai Provinsi Bengkulu  meliputi: Alas, Bantai, Bengkulen, Bengkulu, Besi, Blimbing, Dendan, Dikit, Ipuh, Kelingi, Keruh, dan Lais.

Sedangkan 11 Danau/Situ/Waduk/Embung terluas di Provinsi Bengkulu diantaranya: Danau Maninjau, Danau Dendam Tak Sudah, Danau Diatas, Danau Bawah, Danau Kaco, Danau Kumbang, Danau Linting, Danau Mas Harun, Danau Pino, Situ Gigiak, dan Situ Guci.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin mengatakan bahwa Indonesia memiliki modal dasar pembangunan, di antaranya:  Jumlah penduduk 278 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2023 – 2035 yang merupakan potensi human capital (daya saing) dan pasar domestic yang sangat besar;

Kaya Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut; Posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD, 2012).

“Catatan: Selat Malaka (ALKI) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari,” ujar Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Selanjutnya, rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri) mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (kreatif, inovatif, dan kompetitif) dan akhlak mulia bangsa.

Status Dan Tantangan Pembangunan Propinsi Bengkulu

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) tersebut menguraikan sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan Pemprov Bengkulu. Antara lain: Pada 2022. tingkat kemiskinan Prov. Bengkulu sebesar sebesar 14,62% (Tertinggi ke-7 dari 34 Provinsi di Indonesia). 

Selain itu, Koefisien GINI Prov. Bengkulu sebesar 0,315 (urutan ke-23 dari 34 Provinsi di Indonesia). Sedangkan suatu daerah otonom atau negara dikategorikan secara sosek adil, jika Koefisien GINI < 0,3 (Pareto, 1970). 

Pada 2022, IPM Prov. Bengkulu sebesar 72,16 (urutan ke-15 dari 34 Provinsi di Indonesia). Suatu Daerah Otonom atau Negara dikategorikan maju, bila IPM > 80 (UNDP, 2010). Pada 2021, PDRB Prov. Bengkulu berada diurutan ke-30, sementara PDRB per kapita ke-27 dari 34 Provinsi di Indonesia. Sedangkan Warga negara wajib pajak adalah yang income nya > Rp 60 juta/tahun (Kemenkeu, 2016).

Distribusi PDRB ADHB Provinsi Bengkulu menurut lapangan usaha (%) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada 2021 sebesar 27,26 persen, Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,02 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 9,15 persen. Lalu, PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Provinsi Bengkulu, 2022 (Miliar Rupiah)

Sedangkan permasalahan dan tantangan pembangunan Pulau Enggano, yaitu:  1. Belum ada Blueprint Pembangunan yang komprhensif, holistik, dan benar, yang telah diimplementasikan secara berkesinambungan;

2. Konektivitas dan aksesibilitas P. Enggano dari dan ke Daratan Sumatera dan Rantai Pasok Global masih sangat terbatas. Menyulitkan transportasi dan distribusi sarana produksi dan komoditas (produk), manusia, dan jasa High Economy Cost (daya saing rendah); 3. Infrastruktur dan fasilitas pembangunan belum memadai; 4. Potensi risiko bencana alama: tsunami, gempa bumi, gelombang tinggi, abrasi, dan berbagai dampak Perubahan Iklim Global (seperti sea level rise, cuaca ekstrem, heat waves, dan ocean acidification).

5. Sebagian besar usaha ekonomi (seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertanian, dan pariwisata) bersifat tradisional (tidak menerapkan: Economy of Scale, Teknologi Mutakhir, Integrated Supply Chain Management System, dan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development  Produktivitas, Efisiensi, Daya Saing, dan Sustainability rendah;

6. Kuantitas dan kualitas SDM masih rendah; 7. Kebijakan politik-ekonomi (seperti moneter, fiskal, Iklim Investasi, dan Ease of Doing Business).

Status Dan Tantangan Pembangunan Indonesia

Prof Rokhmin Dahuri menerangkan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain: 1. Pertumbuhan ekonomi rendah (<7% [per tahun), 2. Pengangguran & Kemiskinan, 3. Ketimpangan Ekonomi Terburuk ke-3 di Dunia, 4. Disparitas Pembangunan Antar Wilayah, 5. Fragmentasi Sosial: Kadrus vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan Pangan, Farmasi, dan Energi Rendah, 8. Inovasi, Daya Saing & IPM Rendah, 9. Kerusakan Lingkungan & SDA, 10. Volatilitas Global (Perubahan Iklim, China vs AS, Industry 4.0 & Society 5.0).

Pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10%. dampak dari pandemi Covid-19, pada 2023 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,4% atau sekitar 26,2 juta orang. Dari 200 negara PBB di dunia, hanya 17 negara dengan PDB US$ > 1 trilyun.

Perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2023), yakni pengeluaran Rp 580.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan.  “Menurut garis kemiskinan Bank Dunia (2,5 dolar AS/orang/hari atau 75 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.125.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (40% total penduduk),” ujar Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Selain itu, paparanya, deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536.

Sedangkan masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terangnya .

Kemudian, Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman tersebut menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Yang mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.

“Berdasarkan laporan Kemenkes dan BKKBN, bahwa 30.8% anak-anak kita mengalami stunting growth (menderita tubuh pendek), 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi. Dan, penyebab utama dari gizi buruk ini adalah karena pendapatan orang tua mereka sangat rendah, alias miskin,” sebutnya.

Sementara itu, berbicara mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM),  Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, hingga 2021, Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN.

Key Global Trends

Pada prinsipnya, menurut Prof. Rokhmin Dahuri, ada 5 kecenderungan global (key global trends) yang mempengaruhi kehidupan dan peradaban manusia di abad-21, yakni: (1) jumlah penduduk dunia yang terus bertambah; (2) Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat); (3) Perubahan Iklim Global (Global Climate Change); (4) Dinamika Geopolitik; (5) Era Post-Truth.

Pertama adalah jumlah penduduk dunia yang terus bertambah. Pada 2011 jumlah penduduk dunia sebanyak 7 milyar orang, kini sekitar 7,9 milyar orang, tahun 2050 diperkirakan akan menjadi 9,7 milyar, dan pada 2100 akan mencapai 10,9 milyar jiwa (PBB, 2021).

Implikasinya tentu akan meningkatkan kebutuhan (demand) manusia akan bahan pangan, sandang, material untuk perumahan dan bangunan lainnya, obat-obatan (farmasi), jasa pelayanan  kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi, jasa rekreasi dan pariwisata, dan kebutuhan manusia lainnya.

Implikasi selanjutnya adalah bahwa magnitude dan laju eksplorasi serta eksploitasi SDA dan jasa-jasa lingkungan (envrionmental services) baik di wilayah (ekosistem) daratan, lautan maupun udara akan semakin meningkat.

Kedua, era Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat) yang melahirkan inovasi teknologi dan non- teknologi baru yang mengakibatkan disrupsi hampir di semua sektor pembangunan dan aspek kehidupan manusia. Jenis-jenis teknologi baru yang lahir dan berubah super cepat di era Industri 4.0 berbasis pada kombinasi teknologi digital, fisika, material baru, dan biologi.

Antara lain adalah IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), Blockchain, Robotics, Cloud Computing, Augmented Reality dan Virtual Reality (Metaverse), Big Data, Biotechnology, dan Nannotechnology (Schwab, 2016). Namun, hingga saat ini perkembangan industri teknologi digital masih bergerak pada sektor jasa dan distribusi saja (e-commerce dan e-government).

 “Padahal seharusnya pemanfaatan berbagai teknologi industry-4.0 dapat meningkatkan dan mengefektifkan sektor eksplorasi, produksi, dan pengolahan (manufacturing) SDA untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ketiga, Perubahan Iklim Global (Global Climate Change) beserta segenap dampak negatipnya seperti gelombang panas, cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, pemasaman laut (ocean acidification), banjir, kebakaran lahan dan hutan, dan peledakan wabah penyakit; bukan hanya mengurangi kemampuan ekosistem bumi untuk menghasilkan bahan pangan, farmasi, energi, dan SDA lainnya. Tetapi, juga akan membuat kondisi lingkungan hidup yang tidak nyaman bahkan dapat mematikan kehidupan manusia (Sach, 2015; Al Gore, 2017).

Keempat, ketegangan geopolitik yang menjurus ke perang fisik (militer) seperti yang terjadi antara Rusia vs Ukraina. Ketegangan geopolitik yang lebih besar sebenarnya adalah antara AS serta para sekutunya (seperti Jepang, Australia, Inggris, dan Uni Eropa) vs China serta sekutunya (seperti Rusia, Korea Utara, dan Iran). Selain karena faktor ideologi, penyebab ketegangan geopolitik dan perang adalah perebutan wilayah dan SDA (resource war).

Sejumlah kawasan sangat rawan terjadinya perang, sperti Timur Tengah, Afrika, Laut China Selatan, Semenanjung Korea, dan Asia Timur. Invasi Rusia terhadap Ukraina telah memicu kenaikan harga pangan dan energi, inflasi yang tinggi, dan resesi ekonomi global. Akibat dari terganggunya produksi pupuk, pangan, dan energi serta rantai pasok global.

Kelima, Post-truth atau Paska Kebenaran adalah kondisi di mana fakta (kebenaran) tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal (Hartono, 2018). Post-truth dianggap sebagai fenomena disrupsi dalam dunia politik yang secara besar-besaran diintensifkan oleh teknologi digital secara masif menjadi suatu prahara (Wera, 2020).

Pada era post-truth sekarang ini bangsa Indonesia perlu bersikap waspada karena hoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan memecah belah NKRI, sehingga mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan (Amilin, 2019).

“Kelima kecenderungan global diatas mengakibatkan kehidupan dunia bersifat VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous), bergejolak, tidak menentu, rumit, dan membingungkan (Radjou and Prabhu, 2015). Oleh sebab itu, sistem dan lembaga Pendidikan Tinggi harus mampu mendesain dan memberikan kapasitas kepada para mahasiswa nya dan bangsa Indonesia yang dapat mengelola atau mengatasi fenomena VUCA tersebut,” terangnya.

Key global trends yang mempengaruhi perekonomian dan peradaban manusia  di abad-21. Antara lain: Populasi dunia diperkirakan akan tumbuh hingga hampir 10 miliar pada tahun 2050, sehingga meningkatkan permintaan pertanian – dalam skenario pertumbuhan ekonomi yang terbatas – sekitar 50% dibandingkan tahun 2013.

Pertumbuhan pendapatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah akan mempercepat transisi pola makan menuju konsumsi daging, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang lebih tinggi dibandingkan serealia, memerlukan perubahan output yang sepadan dan menambah tekanan pada sumber daya alam (FAO, 2017).

Pertambahan penduduk menyebabkan permintaan akan produk pangan terus meningkat dan berdampak pada ketersediaan lahan.  “Hampir 800 juta orang mengalami kelaparan kronis dan 2 miliar orang menderita defisiensi mikronutrien,” ungkap Prof. Rokhmin Dahuri mengutip FAO.

Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif).

Mengutip United Nations, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan definisi Transformasi Struktural Ekonomi, yaitu transformasi Ekonomi Struktural meliputi: (1) realokasi faktor produktif dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; (2) realokasi faktor-faktor produktif tersebut ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa;

(3) pergeseran penggunaan faktor-faktor produktif dari produktivitas rendah ke produktivitas tinggi; dan (4) membangun kapasitas bangsa untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional yaitu untuk membangkitkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat keterkaitan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri.

Tujuh Kebijakan Pembangunan TSE untuk Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri menterjemahkan definisi tujuh kebijakan pembangunan TSE. Yakni: 1. Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (raw materials) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur atau HILRISASI (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).

2. Dari dominasi impor dan konsumsi ke investasi, produksi, dan ekspor. 3. Modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Sedangkan ciri Ekonomi Modern yaitu: Pertama, ukuran unit usaha memenuhi economy of scale. Kedua, menerapkan ISCMS (Integrated Supplu Chain Management System). Ketiga, menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai Supply Chain System, dan Keempat, mengikuti prinsip-prinsip Sustainable Depelopment.

4. Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orba: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) Elektronik, (4) Otomotif, (5) Pariwisata, dan lainnya. 5. Pengembangan industri manufakturing baru: EBT, Semikonduktor, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Kemaritiman, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

6. Pengembangan berbagai Ekonomi dan Industri di Luar Jawa, Wilayah Perdesaan, dan Wilayah Perbatasan. Untuk memperbaiki disparitas pembangunan antar wilayah. 7. Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 4) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy) dan Ekonomi Digital (Industry 4.0) serta TKDN > 70%.

Profil Universitas Bengkulu

Universitas Bengkulu (UNIB) adalah perguruan tinggi negeri di Provinsi Bengkulu, Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 April 1982 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1982. Unib diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Daud Yusuf.

UNIB merupakan hasil perjuangan Gubernur Soeprapto yang mendapat dukungan dari masyarakat, tokoh adat, Pemda Tk. I Bengkulu, dan Universitas Semarak Bengkulu (UNSEB). Unib juga menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk mendapatkan tenaga edukatif dari UGM.

Visi UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025, sedangkan misi Universitas Bengkulu yaitu: 1. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia; 2. Menghasilkan karya berstatus Hak dan Kekayaan Intelektual (HKI); 3. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat loka, nasional, dan internasional; 4. Mengembangkan system tata kelola universitas yang baik dan bersih.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP),  3 jurusan dengan total 22 program studi:  Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni terdiri D3 Bahasa Inggris, Profesi Pendidikan Profesi Guru, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1/S2 Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia.

Jurusan Pendidikan Matematika dan IPA terdiri S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Fisika, S1 Pendidikan Kimia, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan IPA, S2 Pendidikan IPA, S2 Pendidikan Matematika.

Jurusan Pendidikan terdiri S1 Pendidikan dan Konseling, S1 Pendidikan Guru PAUD, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Jasmani, S1 Pendidikan Non Formal, S2 Administrasi Pendidikan, S2 Pendidikan Dasar, S2 Teknologi Pendidikan, S3 Pendidikan.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri menjabarkan peran Universitas Bengkulu dalam pembangunan Pulau Enggano. Antara lain: 1. Melakukan R&D yang mendalam tentang ekosistem, keanekaragaman hayati, potensi SDA, dan tantangan lingkungan yang dihadapi Pulau Enggano, landasan dasar bagi perencanaan pengelolaan wilayah yang berkelanjutan.

2. Mendirikan atau mengembangkan program studi yang fokus pada pengembangan potensi yang ada di Pulau Enggano: ilmu lingkungan, ilmu kelautan dan perikanan, kehutanan, Bioteknologi, Industry 4.0, dan pariwisata.

3. Menyelenggarakan pelatihan dan program pendidikan kepada masyarakat lokal tentang praktik-praktik berkelanjutan dalam pertanian, perikanan, pengelolaan sampah, dan lain-lain.

4. Kolaborasi Penelitian dan Proyek Bersama dengan pemerintah daerah, LSM, dan komunitas lokal untuk menginisiasi proyek-proyek berkelanjutan yang dapat menghasilkan solusi konkret dalam pengelolaan wilayah dan SDA.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri mendorong Universitas Bengkulu sebagai A World-Class University (universitas kelas dunia).  Hal itu, menurutnya, penting  untuk menghasilkan tiga  output Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni  menghasilkan lulusan SDM unggul, invensi dan inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang mensejahterakan rakyat serta turut membangun dunia yang lebih sejahtera, adil, damai, dan berkelanjutan (sustainable). “Dengan catatan, IMTAQ & Akhlak Mulia mutlak diperlukan untuk atasi kegagalan sistem pendidikan kapitalis,” kata

Dalam hal ini, tegas Prof. Rokhmin Dahuri, keterampilan dan keahlian sangat dibutuhkan di Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 (WEF, 2023). Yaitu: 1. Pemikiran Analitis dan Kreatif, 2. Literasi Teknologi, 3. Rasa Ingin Tahu dan Pembelajaran Seumur Hidup, 4. Ketahanan dan Fleksibilitas (Antisipasi dan Adaptasi), 5. Pemikiran Sistem dan AI (Kecerdasan Buatan), 6. Ilmu Data dan Data Besar, 7. Pengembangan Keterampilan Lokal, 8. Keterampilan Interpersonal, 9. Kemampuan untuk memahami dan bekerja dengan teknologi, dan 10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keberlanjutan

Fungsi & Peran Perguruan Tinggi (Tri Dharma)

Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 31 ayat 3, Amandemen UUD 1945).

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Sementara itu, tegas Rokhmin Dahuri dalam mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 Perguruan Tinggi harus berperan aktif dalam menghasilkan lulusan yang unggul, hasil penelitian (invensi dan inovasi) yang berguna bagi pembangunan ekonomi dan kehidupan bangsa Indonesia serta umat manusia, dan perbaikan dan pengembangan kapasitas, etos kerja, dan akhlak masyarakat dan aparat pemerintah (ASN).

“Melalui kegiatan Tri DARMA nya, yakni:  Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat. Dan,  di era dunia yang highly interconnected dan borderless, bercirikan VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, dan Ambiguous), Pemanasan Global dan kerusakan lingkungan yang kian masif dan meluas, dan ketimpangan sosial-ekonomi (kaya vs miskin) yang semakin melebar; PT dan segenap alumninya juga dituntut untuk berkontribusi signifikan untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, maju, sejahtera, adil, aman, damai, dan berkelanjutan,” tegas Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.

 

 

Editor: Husnie