ASKARA – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof.Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, M.Sc menyampaikan kerja sama internasional yang saling menguntungkan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan sebagai landasan pembangunan pesisir dan lautan yang berkelanjutan harus diperdalam dan ditingkatkan.

Demikian disampaikan Prof Rokhmin Dahuri saat menjadi pembicara utama pada 2nd UN Ocean Decade Regional Conference & 11th WESTPAC International Marine Science Conference (Konferensi Regional Dekade Kelautan PBB ke-2 dan Konferensi Ilmu Kelautan Internasional WESTPAC ke-11) di Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand, Selasa, 23 April 2024.

Dilema pembangunan pesisir dan lautan berkelanjutan yang terjadi di dunia, termasuk di Kawasan Asia Pasifik, dapat diatasi dengan meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah di Kawasan.

“Pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkualitas tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang berbasis pada inovasi dan pengelolaan lahan kering – pesisir – laut secara terpadu,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri dalam makalahnya bertema “Ilmu Kelautan Sebagai Dasar Proses Kebijakan, Perencanaan, Dan Pengambilan Keputusan Untuk Mengembangkan Ekonomi Biru Berkelanjutan”.

Secara bersamaan, lanjutnya, negara-negara maju dan kaya (makmur) di dunia harus mulai sekarang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan termasuk ekonomi hijau, ekonomi sirkular, ekonomi rendah (nol) – karbon, transisi energi (berhenti menggunakan bahan bakar fosil, dan menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya). energi, bioenergi, hidrogen, dan energi laut), dan pemanfaatan (pembangunan) sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Hal ini, menurutnya, dapat dicapai dengan mengubah gaya hidup masyarakat dari perilaku konsumtif dan hedonis menjadi lebih sederhana, serta perilaku peduli dan berbagi.

Negara-negara maju dan makmur harus membantu negara-negara miskin dan berpendapatan menengah untuk keluar dari jebakan berpendapatan menengah dan menjadi negara maju dan sejahtera yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui transfer teknologi termasuk teknologi pesisir dan laut, penanaman modal asing (FDI) yang ramah lingkungan, perdagangan bebas dan adil, dan peningkatan kapasitas.

“Saya berharap konferensi bergengsi ini dapat memperkuat dan meningkatkan kemampuan para ilmuwan kelautan di seluruh dunia, khususnya di Kawasan Asia Pasifik dalam memberikan informasi ilmiah sebagai landasan bagi para perencana, pengambil kebijakan, dan pengambil keputusan dalam menerapkan teknologi biru berkelanjutan. pembangunan ekonomi (ekonomi pesisir dan laut),” ujar Prof Rokhmin Dahuri.

Selain itu, tambahnya, menghasilkan invensi dan inovasi untuk mengamankan dan melindungi ekosistem pesisir dan laut dari pencemaran, kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut, hilangnya keanekaragaman hayati, dampak negatif Pemanasan Global dan bahaya alam lainnya; dan memanfaatkan serta mengembangkan sumber daya pesisir dan laut untuk sebesar-besarnya manfaat umat manusia secara berkelanjutan.

Pembangunan Pesisir dan Laut Berkelanjutan

Dari sudut pandang ekologi dan ekonomi, pembangunan pesisir dan laut yang berkelanjutan secara empiris berada pada titik persimpangan. Di sisi lain, terdapat kebutuhan yang jelas untuk meningkatkan pemanfaatan dan laju (intensitas) pengembangan sumber daya alam dan jasa lingkungan dari pesisir, lautan, dan samudera dunia karena tiga alasan utama.

 “Pertama, seiring dengan pertumbuhan populasi manusia, daya beli, dan gaya hidup konsumtif; kebutuhan pangan, sandang, obat-obatan (produk farmasi), bahan bangunan, mineral, logam, energi, ruang hidup, serta sumber daya alam dan jasa lingkungan lainnya akan terus meningkat,” ujarnya.

Kedua, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya pesisir dan laut untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan menjadi lebih penting di masa depan, untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, kerawanan pangan, dan tantangan pembangunan lainnya di dunia, khususnya di negara-negara pesisir dan negara maritim.

Ketiga, seiring dengan semakin berkurangnya sumber daya alam di darat atau semakin sulitnya dikembangkan, maka peran ekosistem pesisir dan laut dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peradaban manusia akan semakin penting dan strategis di masa depan.

Di sisi lain, meski tidak seburuk ekosistem darat, keberlangsungan sebagian besar ekosistem pesisir, laut, dan lautan di Bumi juga terancam serius akibat pembangunan yang tidak pandang bulu dan aktivitas manusia, termasuk penangkapan ikan yang berlebihan; penangkapan ikan yang merusak;

Penangkapan ikan IUU (Ilegal, Unregulated, dan Unreported); polusi; rusaknya ekosistem pesisir (misalnya hutan bakau, muara, padang lamun, dan terumbu karang); hilangnya keanekaragaman hayati; erosi dan akresi pantai; konflik pemanfaatan ruang; dan dampak negatif Perubahan Iklim Global, tsunami, gempa bumi, badai, dan bencana alam lainnya.

“Oleh karena itu, untuk membalikkan tren pembangunan pesisir dan lautan yang tidak berkelanjutan menjadi berkelanjutan, kita harus mengurangi intensitas (laju) pemanfaatan dan pengembangan sumber daya pesisir dan lautan,” kata Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2009  sekarang.

Dalam kesempatan itu, Prof Rokhmin Dahuri  berbagi  tentang dinamika geopolitik global dan kondisi sosial ekonomi terkini yang sama sekali tidak kondusif bagi pembangunan berkelanjutan, terutama sehubungan dengan meningkatnya pengangguran, kemiskinan, kekurangan gizi dan kelaparan yang memaksa para pengangguran dan masyarakat miskin untuk mengeksploitasi ekosistem alam secara tidak berkelanjutan. termasuk pesisir dan lautan.

Sejak lahirnya Kapitalisme (paradigma perekonomian mainstream dunia) hingga tahun 2019, berdasarkan PDB (Produk Domestik Bruto) per kapita (World Bank, 2019), jumlah negara (nation) yang sudah mencapai status pembangunan sebagai negara kaya (tinggi) -pendapatan) negara berjumlah 58 negara (28% dari 194 negara anggota PBB), 103 negara termasuk dalam kelompok berpendapatan menengah, dan 36 negara (19%) masih merupakan negara miskin.

Sedangkan berdasarkan GNI (Pendapatan Nasional Bruto) per kapita pada tahun 2022, hanya 18 negara (26,47% dari 64 negara di Asia Pasifik) yang sudah mencapai status negara berpendapatan tinggi, 19 negara (27,94%) termasuk dalam kelompok Upper Middle-Income. negara, 25 negara (36,76%) termasuk dalam Negara Berpenghasilan Menengah Bawah, dan 2 negara (2,95%) masih miskin.

Sebelum Pandemi Covid-19 pada bulan Desember 2019, sekitar 2,5 miliar orang hidup dalam kemiskinan dengan pengeluaran harian kurang dari US$ 2, sementara sekitar 1 miliar orang hidup dalam kemiskinan ekstrem dengan pengeluaran kurang dari USD 1,25 per hari, dan 700 orang hidup dalam kemiskinan ekstrem dengan pengeluaran kurang dari USD 1,25 per hari. juta orang kelaparan.

Kemudian, Perang Rusia vs Ukraina, Perang Israel vs Palestina, dan meningkatnya ketegangan geopolitik, khususnya antara AS dan Tiongkok, berdampak buruk pada Rantai Pasokan Global, pasokan energi dan pangan dunia, serta ketidakstabilan ekonomi yang tercermin dari tingginya inflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi.  “Akibatnya, saat ini jumlah penduduk miskin di dunia menjadi 3 miliar orang, miskin ekstrem 1,5 miliar orang, dan 1 miliar orang kelaparan,” sebut Prof Rokhmin Dahuri mengutip Bank Dunia, 2024 dan  FAO, 2024

Pada tahun 2020, paparnya, 2 miliar orang tidak memiliki akses terhadap air minum, 3,6 miliar orang (45% populasi dunia) tidak memiliki toilet di rumah, dan 2,3 miliar orang tidak dapat mencuci tangan di rumah, kondisi sanitasi yang buruk menyebabkan terhadap penyakit (PBB, 2020). Kondisi tersebut jauh dari target SDGs yang ditetapkan PBB pada tahun 2015.

Salah satunya adalah “menjamin akses terhadap air dan sanitasi bagi semua orang pada tahun 2030. “Ingatlah, bahwa orang yang perutnya kosong (miskin) tidak mungkin memikirkan konservasi, apalagi melakukan konservasi,” kata Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan mengutip IUCN, 1982.

Dalam satu abad terakhir, perekonomian dunia mengalami pertumbuhan yang sangat tidak merata. Misalnya, pada tahun 2010, 388 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan lebih banyak dibandingkan separuh populasi dunia yang terbawah (3,3 miliar orang). Pada tahun 2017, kelompok terkaya yang memiliki kekayaan melebihi separuh populasi terbawah dunia menyusut menjadi hanya 8 orang.

“Ketimpangan kekayaan yang begitu tinggi tidak hanya terjadi antar negara, namun juga terjadi di dalam negara (Oxfam International, 2019). Pada tahun 2019, negara-negara maju (kaya) dengan populasi hanya 18% dari populasi dunia mengkonsumsi sekitar 70% energi dunia, yang sebagian besar (87%) berasal dari bahan bakar fosil, yang merupakan faktor utama penyebab Pemanasan Global (IPCC, 2019),” sebut Prof Rokhmin Dahuri.

Bank Dunia (2022) memproyeksikan bahwa, tanpa upaya sungguh-sungguh untuk mengatasi kesenjangan, tingkat kemiskinan tidak akan kembali ke tingkat sebelum krisis bahkan pada tahun 2030. Selain kematian yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, kemiskinan juga membunuh banyak orang karena kelaparan. Kematian akibat kelaparan telah menjadi dampak signifikan dari kemiskinan selama beberapa dekade. Kelaparan membunuh setidaknya 5.773 orang setiap hari (Oxfam, 2022).

Singkatnya, kualitas dan keberlanjutan ekosistem alam di sebagian besar negara berpendapatan tinggi (kaya) di Asia-Pasifik secara umum berada dalam kondisi baik hingga sangat baik. Sebaliknya, di sebagian besar negara-negara berpendapatan menengah dan rendah, kualitas dan kelestarian lingkungan berada di bawah ancaman besar yang terutama disebabkan oleh kurangnya kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, tata kelola yang buruk, dan kemiskinan yang menyebabkan pembangunan pesisir dan laut kita tidak berkelanjutan. dan lautan.

“Terlebih lagi, sebagian besar permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan pesisir dan lautan adalah akibat dari terlalu banyaknya tekanan (pembangunan dan tekanan manusia) terhadap terbatasnya sumber daya pesisir dan lautan, suatu kondisi yang dikenal sebagai melebihi daya dukung.,” ujar Prof Rokhmin Dahuri.

Ekonomi Biru Berkelanjutan

Berdasarkan definisinya, Ekonomi Biru dapat menjadi game changer untuk mengubah kebijakan dan praktik kita dalam memanfaatkan dan mengembangkan pesisir dan lautan kita, dari jalur yang tadinya tidak berkelanjutan menjadi lebih inovatif, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Sejak pertengahan tahun 1980-an, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai respon untuk memperbaiki kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme) antara lain tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, kekurangan gizi, kelaparan, melebarnya kesenjangan ekonomi, dan tiga krisis ekologi yaitu polusi, keanekaragaman hayati. kerugian, dan Pemanasan Global (Barbier, 1986; UNEP, 2011; Bank Dunia, 2022).

Ekonomi Biru adalah pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan manusia, serta sekaligus menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut (Bank Dunia, 2016). Ekonomi Biru adalah semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan lautan dan pesisir.

“Hal ini mencakup berbagai sektor ekonomi mapan dan sektor baru (EC, 2020). Ekonomi Biru juga mencakup manfaat ekonomi pesisir dan kelautan yang mungkin tidak dapat diukur dengan uang, seperti Perlindungan Pesisir, Keanekaragaman Hayati, Assimilator Sampah, Penyerap Karbon, dan Pengatur Iklim,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan – RI periode 2001 – 2004 mengutip Conservation International, 2010.

Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, Ekonomi Biru merupakan kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, serta kegiatan ekonomi di darat (up land area) yang memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan lautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia secara berkelanjutan (Dahuri, 2003; Killow, 2005).

“Ekonomi biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menerapkan: (1) infrastruktur, teknologi, dan praktik ramah lingkungan; (2) mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif; (3) dan pengaturan kelembagaan yang proaktif untuk mencapai tujuan ganda yaitu melindungi pantai dan lautan, dan pada saat yang sama meningkatkan potensi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi,” jelasnya mengutip PEMSEA, 2016.

Perekonomian biru memiliki beragam komponen, termasuk industri kelautan tradisional yang sudah mapan seperti perikanan, budi daya perairan pesisir, peternakan laut, pariwisata, produksi minyak dan gas, dan transportasi laut, namun juga kegiatan ekonomi baru dan berkembang, seperti energi terbarukan lepas pantai, budidaya perairan lepas pantai.

Kegiatan ekstraktif dasar laut, dan bioteknologi kelautan dan bioprospeksi. Sejumlah jasa yang disediakan oleh ekosistem laut, yang tidak ada pasarnya, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan aktivitas manusia lainnya seperti penyerapan karbon, perlindungan pantai, pembuangan limbah, dan keberadaan keanekaragaman hayati.

Gabungan kegiatan ekonomi kelautan berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada kondisi nasional masing-masing negara dan visi nasional yang diadopsi untuk mencerminkan konsep ekonomi biru di negara tersebut.

Agar memenuhi syarat sebagai komponen ekonomi biru, kegiatan-kegiatan harus: (1) memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi generasi sekarang dan mendatang; (2) memulihkan, melindungi, dan memelihara keanekaragaman, produktivitas, ketahanan, fungsi inti, dan nilai hakiki ekosistem laut; (3) didasarkan pada teknologi bersih, energi terbarukan, dan aliran material melingkar yang akan mengurangi limbah dan mendorong daur ulang material.

Dalam kasus Indonesia, ekonomi biru terdiri dari 11 sektor ekonomi, yaitu: (1) Perikanan Tangkap, (2) Budidaya Pesisir dan Laut, (3) Industri Pengolahan Ikan dan Hasil Laut, (4) Industri Bioteknologi Kelautan, (5) Energi dan Sumber Daya Mineral, (6) Pariwisata Pesisir dan Bahari, (7) Transportasi Laut, (8) Kehutanan Pesisir, (9) Industri dan Jasa Maritim, (10) Sumber Daya Daerah Pulau-Pulau Kecil, dan (11) Sumber Daya Non-Konvensional.

Total potensi ekonomi dari sebelas sektor ekonomi biru Indonesia diperkirakan mencapai USD 1,4 triliun per tahun atau 7 kali lipat APBN 2024 (Rp 3.300 triliun = US$ 200 miliar) atau 1,2 PDB Nasional pada tahun 2023. Total lapangan kerja sekitar 45 juta orang atau 30% dari total angkatan kerja Indonesia.

Pada tahun 2022, kontribusi ekonomi biru terhadap PDB Indonesia berkisar 12%. Artinya, ruang untuk memperluas pengembangan ekonomi biru Indonesia guna menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pada tingkat keberlanjutan masih terbuka lebar.

Sayangnya, cara kita memanfaatkan dan mengembangkan pesisir, lautan, dan samudera, khususnya dalam 50 tahun terakhir, sebagian besar tidak berkelanjutan. Polusi, penangkapan ikan berlebihan, perusakan ekosistem pesisir (misalnya muara, hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang), hilangnya keanekaragaman hayati, spasial-pengambil kebijakan, dan pengambil keputusan di lingkungan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

“Selain itu, pendekatan sektoral dan sepotong-sepotong dalam pembangunan pesisir dan laut telah diyakini secara luas sebagai penyebab utama pembangunan pesisir dan laut yang tidak berkelanjutan,” sebut Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Indonesia) itu.

Pada tataran praktis (teknis), untuk mencapai Ekonomi Biru Berkelanjutan diperlukan pengelolaan pesisir dan laut yang terintegrasi (ICOM). ICOM merupakan penerapan pendekatan interdisipliner, antarsektoral, dan antarspasial dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pemanfaatan dan pengembangan ekosistem pesisir dan lautan untuk kepentingan umat manusia secara berkelanjutan (Dahuri, 2007).

“Oleh karena itu, ICOM merupakan suatu teknik pengelolaan untuk mengatasi permasalahan dan, pada saat yang sama, memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di wilayah pesisir dan lautan untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia secara inklusif dan berkelanjutan,” kata Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan pembangunan pesisir dan lautan yang berkelanjutan, ICOM memberikan sembilan pedoman. Pertama, laju (intensitas) pembangunan (total kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam dan jasa lingkungan) tidak boleh melebihi daya dukung suatu wilayah pesisir dan lautan untuk menghasilkan sumber daya alam dan jasa lingkungan tersebut.

Kedua, penerapan penataan ruang terpadu dataran tinggi-pesisir-samudera. Ketiga, tingkat pemanfaatan sumber daya terbarukan pesisir dan laut (misalnya stok ikan, mangrove, terumbu karang, lamun, rumput laut, dan material bioteknologi) termasuk di laut lepas (Area Beyond National Jurisdiction) tidak boleh melebihi kapasitas terbarukan seperti MSY ( Hasil Maksimum Berkelanjutan) untuk sumber daya perikanan, dan TAH (Total Allowable Harvest) untuk hutan bakau.

Keempat, setiap eksploitasi sumber daya tak terbarukan (misalnya minyak dan gas, pertambangan dan sumber daya mineral) harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan; dan manfaat ekonominya harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir, untuk mengembangkan bahan pengganti yang terbarukan (misalnya bioplastik dari rumput laut, dan bioenergi dari fitoplankton), dan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berkelanjutan.

Kelima, pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan seperti transportasi laut, wisata pesisir dan bahari, pembasmi dan netralisasi sampah, serta pengatur iklim.

Keenam, tidak boleh ada limbah beracun berbahaya (misalnya logam berat, radioaktif, dan pestisida) yang dibuang atau dibuang ke lingkungan pesisir dan laut. Limbah biodegradable (limbah beracun tidak berbahaya) dapat dibuang ke lingkungan laut yang beban pencemaran totalnya lebih rendah dibandingkan dengan kapasitas asimilasi lingkungan laut. “Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan Teknologi Zero-Waste, Teknologi 3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle), dan Instalasi Pengolahan Air Limbah.,” katanya.

Ketujuh, konservasi keanekaragaman hayati pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem melalui pemulihan ekosistem pesisir dan laut yang rusak, teknologi in-situ (MPA), dan teknologi ex-situ.

Kedelapan, kegiatan perancangan dan konstruksi di wilayah pesisir dan lautan harus sesuai dengan struktur, karakteristik, dan dinamika setiap unit wilayah pesisir dan lautan. Terakhir, langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim Global, tsunami, badai, dan bencana alam lainnya.

Saat ini sudah jelas bahwa pada dasarnya tujuan akhir pengelolaan pemanfaatan pesisir dan lautan adalah untuk menjaga perdamaian dunia dan pembangunan pesisir dan lautan yang berkelanjutan secara inklusif dan adil bagi seluruh umat manusia. Ilmu kelautan (pesisir dan samudera) dapat membantu mengembangkan alat yang memberikan kontribusi signifikan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks ini, alat-alat tersebut antara lain: (1) informasi ilmiah yang diperoleh melalui penelitian ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam mewujudkan pembangunan pesisir dan lautan yang berkelanjutan; dan (2) penemuan dan inovasi teknologi yang diperlukan untuk pembangunan pesisir dan lautan yang berkelanjutan.

Jenis informasi ilmiah, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengelola pembangunan pesisir dan lautan yang berkelanjutan. Kehancuran dan krisis yang berdampak pada pesisir dan lautan kita hanya dapat diatasi jika seluruh pemangku kepentingan di seluruh dunia – mulai dari pemerintah dan pengambil keputusan lokal, dunia usaha dan individu hingga masyarakat lokal – secara aktif terlibat dalam membangun pengetahuan kita tentang ilmu kelautan.

Pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang jelas, komprehensif, dan masuk akal merupakan landasan penting bagi tindakan transformatif, menjauhi eksploitasi berlebihan dan pola tidak berkelanjutan menuju pembangunan pesisir dan lautan berkelanjutan (Ekonomi Biru).

Tugas utama ilmuwan kelautan adalah melakukan penelitian dan pengembangan (R&D) berkualitas tinggi untuk menyediakan sembilan (9) cluster (kategori) informasi ilmiah, ilmu pengetahuan, dan inovasi teknologi seperti yang saya uraikan di atas untuk para perencana, pengambil kebijakan, dan pengambil keputusan. di kalangan pemerintah, swasta (industri), dan masyarakat dalam mencapai pembangunan pesisir dan laut yang berkelanjutan.

“Bagi para perencana, pengambil kebijakan, dan pengambil keputusan harus memastikan bahwa seluruh perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian setiap kebijakan atau program pembangunan pesisir dan lautan harus didasarkan pada ilmu pengetahuan,” kata Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu.