ASKARA – Polemik siapa cawapres Anies Baswedan terus mengemuka di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Polemik itu juga berkaitan dengan kapan cawapres Anies diumumkan. PKS dan Demokrat sudah meminta segera diumumkan, tapi NasDem justru menginginkan tak perlu terburu-buru.

Menyikapi hal tersebut, Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan, polemik itu seharusnya tidak perlu terjadi bila tiga partai memang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan dalam memutuskan cawapresnya. "Tiga partai seharusnya hanya tinggal menunggu waktu yang ditetapkan Anies untuk mengumumkan cawapresnya," kata Jamiluddin kepada para wartawan, Selasa (22/8).

Dengan terus berpolemik, jelas Jamiluddin, memberi kesan Anies tidak diberi wewenang sepenuhnya untuk menentukan cawapres. "Akibatnya, Anies terombang-ambing hingga sulit mengambil keputusan," ujar Dosen Metodologi Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.

Padahal, lanjut Jamiluddin, Anies telah menyatakan nama cawapres sudah ada dikantongnya. "Ini artinya, sudah ada nama cawapres yang diputuskan. Anies tinggal mengumumkan saja," terang Jamiluddin.

Namun, Jamiluddin meragukan hal tersebut karena NasDem masih menambah nama bakal cawapres. "Salah satunya nama Yeni Wahid," sebut Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.

Jamiluddin menilai, penambahan nama itu seharusnya tidak diperlukan lagi, sebab sudah ada nama cawapres di kantong Anies.

Jamiluddin berpendapat, kalau nama cawapres di KPP terus bertambah sementara Anies sudah punya pilihan di kantongnya, berarti ada partai yang berupaya memaksakan nama cawapres lain. "Ini artinya ada partai di KPP tidak memberi wewenang penuh kepada Anies untuk memilih cawapresnya," ulas Jamiluddin.

Tampaknya, tambah mantan Sekjen Media Watch ini, hal itu menjadi penyebab Anies belum juga berani mengumumkan cawapresnya. "Anies dalam situasi serba salah akibat belenggu dari internal koalisi pengusungnya," pungkas Jamiluddin Ritonga.