Prof. Rokhmin Dahuri: Belajar Dari Sejarah Umat Islam Untuk Membangun Indonesia Emas 2045

ASKARA - Anggota dewan pakar MN-KAHMI Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS memberikan materi pada Intermediate Training (LKII) Tingkat Nasional HMI Cabang Cirebon Tahun 2023. Intermediate Training yang di selenggarakan di Hotel Grand Dian Cirebon di hadiri 37 peserta HMI seluruh Indonesia di jadwalkan dari tanggal 31 Juli - 5 Agustus 2013.

Pada kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan, tiga faktor penyebab terjadinya perbaikan, antara lain: Perama, Memahami dan menyadari, bahwa kondisi saat ini itu buruk dan berdampak buruk terhadap diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kedua, Mengetahui ada sistem, model atau cara yang lebih baik dari pada kondisi saat ini.

“Ketiga, mengetahui cara untuk memperbaiki keadaan saat ini,” ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University itu mengutip Ibnu Khaldun, Iman Al-Ghazali.

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan sejarah perjalanan umat Islam Indonesia, Bahwa Islam masuk ke Indonesia pada umumnya dibawa oleh para pedagang dan ulama dari Saudi Arabia, Yaman, Mesir, dan negara-negara Islam lainnya, secara damai, gradual, dan rahmatan lil a’lamin.

“Para ulama dan Umat Islam berperan sangat siginikan dan dominan di dalam mengusir penjajah, dan memerdekakan Indonesia,” kata Prof. Rokhmin Dahuri dengan tema “Belajar Dari Sejarah Umat Islam Untuk Membangun Indonesia Emas 2045”.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri menjabarkan menjabarkan sejumlah persoalan bangsa Indonesia dan peluang Indonesia menjadi negara maju, adil, makmur dan berdaulat yakni dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam dari sektor kelautan dan perikanan.

Dalam paparannya, peran sektor pembangunan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, antara lain: Pertama, mengatasi segenap permasalahan internal sektornya secara tuntas. Kedua, membantu mengatasi permasalahan bangsa (nasional) secara signifikan dan tuntas.

Ketiga, mendayagunakan potensi pembangunan yang menjadi kewenangan sektornya untuk meningkatkan: (1) daya saing produk dan jasa yang dihasilkan dari sektornya, dan (2) pertumbuhan ekonomi (> 7% per tahun), inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable) dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045).

“Kalau itu dikerjakan, Insya Allah kontribusi sektor kelautan, atau kemaritiman perikanan akan berkelanjutan. Itulah yang seharusnya kita jadikan sebagai roadmade supaya kita bisa menggapai Indonesia Emas,” ujarnya.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 tersebut, menjabarkan perkembangan sejarah kerajaan - kerajaaan Islam Nusantara, terdiri:

Kerajaan Islam Di Pulau Sumatera

840 – 1292 M: Kerajaan Perlak, terletak di Aceh Timur, Kerajaan tertua di Indonesia akhirnya bergabung dengan Kerajaan Samudera Pasai.

1267 0 1521 M: kerajaan Samudera Pasai terletak di pantai utara Aceh menjadi salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara dan menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan Islam di wilayah itu.

1347 – 1825 M: Kerajaan Pagaruyung, terletak di Sumatera Barat, Islam masuk pada abad ke 14 dan mulai berkembang pada abad ke-16.

1405 – 1511 M: Kerajaan Malaka, yang berpusat di Malaka, Smenanjung Malaya, menjadi salah satu pusat perdaganan dan kebudayaan Islam yang penting di Asia Tenggara.

Abad 16 -19 M: Kesultanan Aceh, terletak di pulau Sumatera bagian utara dan dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional, merupakan salah satu pusat kekuatan Islam di Nusantara dan menjadi pusat perdagangan rempah-rempah.

1475 – 1548 M: Kesultanan Demak, di Jawa Tengah, menjadi kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara.

Abad 16 – awal abad 19: Kesulatanan Banten, di Jawa Barat, juga merupakan pusat kekuatan Islam yang penting di Jawa dan menjadi aktif dalam perdagangan internasional.

Abad 15 – 16 M: Kesultanan Cirebon masuk sebagai kesultanan Islam ternama di wilayah Jawa Barat. Wilayah Cirebon jgua masuk dalam area strategis jalur perdangangan antara pulau.

Abad 16- awal abad 18 M: Kesulatanan Mataram, di Jawa Tengah dan Yogyakarta, menjadi kesultanan Islam terbesar di pulau Jawa dan mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Agung.

Abad 15 – awal abad 19 M: Kesultanan Ternate dan Tidore, di Kepulauan Maluku, menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan berperang untuk menguasai perdagangan tersebut.

Abad 16 -18 M: Kesultanan Gowa, di Sulawesi Selatan, menjadi salah satu pusat kekuatan Islam di wilayah tersebut.

Kerajaan Islam di Maluku

1321 M: Kerajaan Jailolo terletak di bagian pesisir utama pulau Seram dan sebagian Halmahera. Kerajaan ini termasuk ke dalam kerajaan tertua di wilayah Maluku. Menurut sejarah kerajaan Jailolo mulau masuk Islam setelah kedatangan mubaligh dari Malaka.

Abad 15 – awal abad 19 M: Kesultanan Ternate dan Tidore, di Kepulauan Maluku, menjadi pusat perdagangan rempat-rempah dan berperang untuk mengusasai perdagangan tersebut.

Abad 13 M: Kerajaan Bacan, kekuasaannya meliputi seluruh kepulauan Bacan, Obi, Waigeo, Solawati hingga wilayah Irian Bara. Penyebaran agama Islam di Kerajaan Bacan ini sendiri bermula ketika seorang Mubalig dari kerajaan Islam Maluku lainnya datang dan mulai menyebarkan Islam.

Kerajaan Islam di Sulawesi

Abad 14 M: Kerajaan Kesultanan Buton merupakan kerajaan Islam yang terletak di Sulawesi Tenggara. Menurut sejarah, kerajaan ini telah lama berdiri bahkan sebelum agama Islam masuk ke wilayah Sulawesi. Kerajan ini muncul pada awal ke 14 Masehi.

Abad 16 M: Kerajaan Banggagi, terletak di wilayah Semenanjung Timur pulau Sulawesi dan Kepulauan Banggai. Kesultanan Banggai telah lama berdiri yaitu sekitar abad ke 16 Masehi.

Abad 16 – 18 M: Kesultanan Gowa, di Sulawesi Selatan, menjadi salah satu pusat kekuatan Islam di wilayah tersebut.

Abad 16 M: Kerajaan Bone termasuk kerajaan yang cukup kecil. Karena posisinya sebagai kerajaan kecil maka saat itu kerajaan Bone sangat dipengaruhi oleh Kerajaan Gowa dan Tallo.

Abad 18 M: Kerajaan Konawe berada di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat

1530 M – Abad 17 M: Kesultanan Bima, Ibu kota kesultanan berada di Kota Bima. Masuknya Islam di kerajaan Bima diawali ketika pada tahun 1540 Masehi para mubalig dan pedagang dari Kesultanan Demak datang dan menyebarkan Islam.

Abad 16 M: Kesultanan Sumbawa, terletak di pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, terkenal dengan rempah-rempahnya.

Abad 15 – 16 M: Kerajaan Dompu terletak di wilayah Kabupaten Dompu saat ini. Kerajaan ini berada di wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa. Mayoritas penduduk setempat kini telah memeluk Islam dengan tradisi budaya Islam.

Kerajaan Islam di Kalimantan

Abad 16 – 17M: Kerajaan Selimbau, adalah Kerajaan Islam pertama di wilayah Kalimantan. Kerajaan ini terletak di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Abad 16 M: Kerajaan Mempawah berlokasi sekitar wilayah Kabupatan Mempawah, Kalimantan Barat.

Abad 16 – 18 M: Kerajaan Tanjungpura, salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di wilayah Kalimantan Barat. Islam memiliki pengaruh yang signifikan di Kerajaan Tanjungpura.

Abad 15 -19 M: Kerajaan Landak (Kerajaan Ismahayana Landak) berada di Kabupaten Landa, Kalimantan Barat. Kerajaan Landak ini memiliki kronik sejarah yang cukup panjang.

Abad 13 -19 M: Kerajaan Tayang,t erletak di Kecamtaan Tayan Hilir, Kabupaten Tayan, Provinsi Kapuas Raya. Pendiri dari Kerajaan Tayang ialah Putra Brawijaya yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Beliah bernama Gusti Likar atau sering juga disebut dengan Lekar.

Abad 15 – 19 M: Kesultanan Paser, jalur perdangan yang berasal dari berbagai pedagang muslim yang berperan besar tersiarnya agama Islam di Kesultanan Paser.

Fungsi Dan Peran Mahasiswa

Berdasarkan pada potensi dan permasalahan pembangunan Indonesia, status pembangunan Indonesia, key global trends, sejarah Islam di Indonesia, dan peta jalan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

“Maka mahasiswa Indonesia, khususnya dari HMI harus menyiapkan diri secara maksimal semasa kuliah, supaya ketika lulus dari Perguruan Tinggi akan berfungsi dan berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, dan dunia yang lebih baik, adil, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Dengan menyiapkan diri secara maksimal melalui belajar yang rajin, penelitian, praktek lapang, Kuliah Kerja Nyata, magang, berdiskusi aktif, dan mengasah soft skills (emotional quotient, kecerdasan otak kanan) melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, dan meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT; maka ketika lulus juga akan hidup sukses dan bahagia di dunia dan akhirat.

Berikut ini, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, karakter mahasiswa yang kelak setelah lulus akan sukses dan bahagia dunia – akhirat, dan dapat berkontribusi signifikan bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045, dan dunia yang lebih baik. Demokrasi liberal memiliki sistem politik demokratis. Negara menganut sistem demokrasi parlementer. Tahun 1955, pemilu pertama diadakan untuk memilih anggota Konstituante.

Prinsip supremasi hukum dan kebebasan pers dijunjung tinggi, sementara partisipasi publik didorong melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Indonesia mengalami krisis politik yang serius dan ketegangan antara partai politik. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden (5 Juli 1959) yang menandakan beralihnya sistem Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin.

Soekarno dan Mohammad Hatta bersedia menuruti permintaan golongan pemuda ketika mereka diculik ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta segera dibawa kembali ke Jakarta dan menyusun naskah proklamasi.

Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno menggelar acara pembacaan naskah proklamasi yang disusul dengan pengibaran bendera Merah Putih. Pada 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

Presiden Soekarno menerapkan beberapa kebijakan, diantaranya: (1) Pembebasan Irian Barat dari Belanda, (2) Proyek Mercusuar, (3) NASAKOM, (4) MANIPOL USDEK. Orde Lama mulai mengalami kekacauan setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Para pemuda anti-komunisme melakukan unjuk rasa agar segera membubarkan PKI. Namun, Soekarno belum mengambil tindakan.

Soeharto selaku Menteri/Panglima AD meminta Presiden Soekarno memberi surat perintah untuk mengatasi kekacauan. Begitu Supersemar keluar, Soeharto menindaktegas PKI dan para anteknya. Pada akhirnya, masa jabatan Soekarno selesai pada 22 Februari 1967.

Pemerintahan Orde Baru dimulai dengan adanya Surat Perintah Sebelas Maret. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto diangkat sebagai presiden berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968. Kemunculan Orba ditandai dengan dibentuknya TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat) dengan isi perjuangan: pembubaran PKI (Partai Komunis Indonesia), perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga.

Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi Indonesia bertambah kuat. Namun, kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Krisis moneter membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat  Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Mundurnya Soeharto sebagai presiden resmi mengakhiri kekuasaan Orde Baru.

Lalu, lanjutnya, ketika membicarakan peta pembangunan harus mengetahui dimana kita sekarang. Sudah 78 tahun merdeka ternyata dari sisi makro saja, dari status pembangunan beberapa negara ASIA berdasarkan GNI (Gross National Income) per kapita (dolar AS) pada 2022, Indonesia baru 4.300 hingga Juli 2022. “Kita masih sebagai Negara berpendapatan menengah ke atas. Padahal jika suatu Negara disebut sebagai Negara makmur kalau GNI minimal 13.205. Sedangkan Indonesia masih jauh panggang daripada api,” sebutnya.

Kemudian, kata Prof. Rokhmin Dahuri, dari segi teknologi juga sangat memalukan karena masih di kelas tiga bukan di kelas satu. Maka, kalau kita ingin menggapai Indonesia Emas ada 10 tantangan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia.

Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).

Contoh, menurut versi BPS tahun 2002, bahwa yang miskin tinggal 9,57 persen atau sekitar 28 juta. Yakni pengeluaran Rp 550.000/orang/bulan. “Tapi kalau menurut garis kemiskinan Bank Dunia yaitu 2 dolar AS/orang/hari atau 60 dolar AS. (Rp 900.000/orang/bulan). Jumlah orang yang miskin pada 2022 masih 100 juta jiwa (37% total penduduk), jadi apa yang harus kita banggakan,” tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun. Hal ini, menurutnya, situasi deindustrilisasi terjadi di suatu Negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya maupun sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai USS 12.516.

Kemudian, ternyata 1 dari 3an3 anak di Indonesia yang mengalami stunting pun masih 24,4 persen. “Jika tidak segerea diatasi maka generasi mendatang fisiknya lemah dan kecerdasannya rendah (a lost generation,” terang Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Selain itu, Prof Rokhmin menambahkan, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar 22.125/hari atau Rp 663.791/bulan. “Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi healthy diet basket (HDB),” kata Prof. Rokhmin Dahuri mengutip FAO.

Maka, mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia tersebut, atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi memenuhi biaya tersebut. “Saya tidak habis pikir kalau pejabat Negara bisa tidur dengan data ini,” katanya.

Yang sangat memprihatinkan, rakyat Indonesia kekurangan rumah yang sehat dan layak huni. Berdasarkan laporan Bappenas, dari 65 juta rumah tangga, masih 61,7 % rumah tidak layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” kata Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat 2022 – 2026 itu.

Di samping itu, jika berbicara pembangunan Indonesia dari sudut ekonomi persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat rumusnya yaitu: 1. Pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. 2. Investasi + Ekspor harus lebih besar dari Konsumsi dan Impor. 3. Koefisien Gini lebih kecil 0,3 (inklusif), 4. Ramah lingkunan dan berkelanjutan.

Jadi, jika dilihat pendekatan sistem untuk mewujudkan Indonesia Emas (Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat) pada 2045 ada 10 indikator masalah yaitu: GNI/Kapita baru USS 4.300, Kapasitas Teknologi masih kelas 3, Kemiskinan masih 10,2%, Pengangguran masih 7,2%, Konfisien Gini 0,384, Masih impor pangan, minyak, dan bahan farmasi, IPM 0,71, Polhukam kurang berdaulat, Buruh – Sandang,

Saharusnya dari output yang kita harapkan maka 4 kelompok kebijakan yaitu kelompok ekonomi, kelompok sosial budaya, kelompok polhukam, kelompok lingkungan harusnya dikerjakan. “Dan ini seharus di sidang kabinet ditekankan sebagai pedoman bagaimana menyusun kebijakan ekonomi, sosbud, polhukam, dan lingkungan hidup,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri menterjemahkan definisi tujuh kebijakan pembangunan TSE. Yakni: 1. Dari dominasi eksploitas SDA dabn ekspor komoditias (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur atau Hilirisasi (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor Tersie) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).

2. Dari dominasi impor dan konsumsi ke investasi, produksi, dan ekspor. 3. Modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sedangkan ciri Ekonomi Modern, kata sebut Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan tersebut, antara lain: Pertama, ukuran unit usaha memenuhi economy of scale. Kedua, menerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain Management System). Ketiga, Menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai Supply Chain System dan Keempat, mengikuti prinsip-prinsip Sustainable Development.

Keempat, Revitalisasi industry manufacturing yang unggul sejak masa Orba: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan produk tekstil), (3) Elektronik, ($) Otomotif, (5) Pariwisata, dan lainnya. Kelima, Pengembangan industry manufacturing baru: EBT, Semikonduktor, CHIPS, Baterai Nikel, Electrical Vehicle, Bioteknologi, Nanoteknologi, Kemaritiman, Ekonomi, Kreatif, dan lainnya.

Keenam, Pengembangan berbagai ekonomi dan industry di Luar Jawa, Wilayah Perdesaan, dan Wilayah Perbatasan. Ketujuh, semua pembangunan ekonomi (butir 1 s/d 4) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy) dan Ekonomi Digital (Industry 4.0) serta TKDN lebih 70%.

“Yang dimaksud Ekonomi Kelautan (Marine Economy) adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia,” sebut Prof. Rokhmin Dahuri.

Maka, jelasnya, atas dasar definisi itu total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: USS 1,348 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2021 (Rp 2.400 triliun = USS 190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini. “Kalau kita garap serius seharusnya 11 sektor ekonomi kelautan bisa providing sekitar 45 juta lapangan kerja atau 40% total angkatan kerja Indonesia,” katanya.

Dan tahun 2019 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), Kontribusinya lebih 30%.

Adapun estinasi nilai ekonomi sektor-sektor ekonomi kelautan Indonesia yaitu: Perikanan Tangkap (KKP), Perikanan Budidaya (KKP), Industri Pengolahan Hasil Perikanan (KKP), ESDM (Garam, BMKT, KKP), Pariwisata Bahari, Tranportasi Laut, Industri dan Jasa Maritim, Coastal Forestry, Sumber Daya Wilayah Pulau Kecil (KKP), Sumber daya Non-Konvensional (KKP).

Sedangkan, sektor Perikanan, ESDM, dan Wisata Bahari berkontribusi hampir 80% dari total PDB ekonomi biru pada tahun 2021. Tetapi, menurut Martin Stopford, maritime ekconomy hanya mencakup includes sea transportation, ship building and maintenance (pembuatan kapal dan perawatannya), port construction anda operations (pembangunan pelabuhan dan pengoperasiannya), and their related industries and services. “Ekonomi maritim adalah bagian dari ekonomi kelautan,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

“Jika potensi blue economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi IPTEKS dan manajemen profesiona, maka sektor-sektor ekonomi ekonomi kelautan diyakini akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi segenap permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada 2045,” sambungnya.

Transformasi Struktural Ekonomi

Pada kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menjabarkan tujuh kebijakan pembangunan TSE untuk Indonesia. Yaitu: (1) Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (raw materials) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur atau HILRISASI (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).

(2) Dari dominasi impor dan konsumsi ke investasi, produksi, dan ekspor. (3) Modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Ciri Ekonomi Modern, antara lain: Pertama, ukuran unit usaha memenuhi economy of scale. Kedua, menerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain Management System). Ketiga, menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai Supplya Chain System, dan Keempat, mengikuti prinsip-prinsip Sustainable Development,

(4) Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orba: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) Elektronik, (4) Otomotif, (5) Pariwisata, dan lainnya. (5) Pengembangan industri manufakturing baru: EBT, Semikonduktor, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Kemaritiman, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

(6) Pengembangan berbagai Ekonomi dan Industri di Luar Jawa, Wilayah Perdesaan, dan Wilayah Perbatasan  Untuk memperbaiki disparitas pembangunan antar wilayah. “(7) Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 4) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy) dan Ekonomi Digital (Industry 4.0) serta TKDN > 70%,” terang Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Dalam paparannya, Prof Rokhmin Dahuri menjelaskan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat. Modal Dasar Pembangunan Indonesia yaitu: Jumlah pendudk 278 orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040, merupakan potensi human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa besar melalui kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut.

Dijelaskan bahwa posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulaun Indonesia) (UNCTAD, 2012). Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari.

Kemudian, rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri). “Mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa,” terang Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.

Prof Rokhmin Dahuri menerangkan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).

Selat Malaka, sambungnya, sebagai bagian dari ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)-1 merupakan jalur transportasi laut terpendek yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Menghubungkan raksasa-raksasa ekonomi dunia, termasuk India, Timur-Tengah, Eropa, dan Afrika di belahan Barat dengan China, Korea Selatan, dan Jepang di belahan Timur.

ALKI-1 melayani pengangkutan sekitar 80% total minyak mentah yang memasok Kawasan Asia Timur dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Jumlah kapal yang melintasi ALKI-1 mencapai 100.000 kapal/tahun. Sementara, Terusan Suez dan Terusan Panama masing-masing hanya dilewati oleh 18.800 dan 10.000 kapal per tahun (Calamur, 2017). Pendapatan Otoritas Terusan Suez mencapai rata-rata Rp 220 milyar/hari atau Rp 80,7 trilyun/tahun.

“Malangnya, sampai sekarang, Indonesia belum menikmati keuntungan ekonomi secuil pun dari fungsi laut NKRI sebagai jalur transportasi utama global. Landscape Geopolitik Saat Ini Indonesia Berada Diantara Persaingan Internasional Antara Kekuatan Besar (Great Power),” ujar Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman itu.

Pencapaian dan status pembangunan Indonesia masa kini

Pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10%. Sebelum Pandemi Covid-19 pada Desember 2019, sekitar 2,5 miliar orang hidup dalam kemiskinan dengan pengeluaran harian kurang dari US$ 2,5 sedangkan sekitar 1 miliar orang hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan pengeluaran kurang dari USD 1,9 per hari, dan 700 juta kelaparan (Bank Dunia, 2020). Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2023 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,4% atau sekitar 26,2 juta orang. Dari 200 negara PBB di dunia, hanya 17 negara dengan PDB US$ > 1 trilyun.

Kemudian, akibat Pandemi Covid-19, Perang Rusia vs Ukraina, dan meningkatnya ketegangan geopolitik, khususnya antara AS dan China; dunia dihadapkan pada krisis pangan dan energi, inflasi tinggi, dan perlambatan ekonomi global (resesi). Akibatnya, saat ini jumlah orang miskin dunia menjadi 3 miliar, sangat miskin 1,5 miliar orang, dan 1 miliar kelaparan. Saat ini, 2,3 miliar orang (28,75% dari populasi dunia) tinggal di negara-negara yang mengalami tekanan air (PBB, 2023).

Pada tahun 2020, 2 miliar orang tidak memiliki akses ke air minum, 3,6 miliar orang (45% dari populasi dunia) tidak memiliki toilet di rumah, dan 2,3 miliar orang tidak memiliki cara untuk mencuci tangan di rumah, kondisi sanitasi yang buruk menyebabkan penyakit (PBB, 2020).

Perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2022), yakni pengeluaran Rp 550.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan. Menurut garis kemiskinan Bank Dunia (2,15 dolar AS/orang/hari atau 64,5 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.000.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (40% total penduduk)

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017). “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.

Mengutip Institute for Global Justice, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, sekarang 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing. Dia menyebutkan, kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017). Dari 2005 – 2014, 10% orang terkaya Indonesia menambah tingkat konsumsi mereka sebesar 6% per tahun.

Bahkan, sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). “Sekarang 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing (Institute for Global Justice, 2016),” terangnya.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan III dan IV-2022. masih di dominasi oleh kelompok Provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB TW-3 Sebesar 56,3% dan TW-4 sebesar 56,48%. Deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536.

Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terang Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Yang mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.

“Berdasarkan laporan Kemenkes dan BKKBN, bahwa 30.8% anak-anak kita mengalami stunting growth (menderita tubuh pendek), 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi. Dan, penyebab utama dari gizi buruk ini adalah karena pendapatan orang tua mereka sangat rendah, alias miskin,” sebut Prof. Rokhmin Dahuri.

Bahkan, sambungnya, menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%). Dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%).

Hingga 2022, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN. Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN.

Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. “Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB),” ujarnya.

Atas dasar perhitungan diatas, jelasnya, atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut (Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022).

Lanjutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang 77% wilayahnya (termasuk ZEEI) berupa laut. Wilayah pesisir dan laut Indonesia mengandung potensi ekonomi berupa SDA terbarukan, SDA tidak terbarukan, dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang luar biasa besar, sekitar US$ 1,4 trilyun/tahun atau 1,5 kali PDB Indonesia dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi sedikitnya 45 juta orang (30% total angkatan kerja).

Sebelas (11) sektor Ekonomi Kelautan yang potensi nilai ekonominya US$ 1,4 trilyun/tahun itu dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (> 7%/tahun) dan berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), mengurangi ketimpangan ekonomi, mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah, dan memperkuat kedaulatan pangan, energi, farmasi, dan mineral.

Kaya Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut; Posisi geokonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepualauan Indonesia). Selat Malaka (ALKI1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari; Rawan bencana alam (70%) gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri) mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa.

“Secara geoekonomi dan geopolitik, letak Indonesia sangat strategis, dimana sekitar 45% total barang yang diperdagangkan di dunia dengan nilai ekonomi rata-rata US$ 15 trilyun/tahun dikapalkan melalui laut Indonesia (UNCTAD, 2016),” terangnya.

Key Global Trends Yang Mempengaruhi Kehidupan Umat Manusia Di Abad-21

Pada prinsipnya ada 5 kecenderungan global (key global trends) yang mempengaruhi kehidupan dan peradaban manusia di abad-21, yakni: (1) jumlah penduduk dunia yang terus bertambah; (2) Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat); (3) Perubahan Iklim Global (Global Climate Change); (4) Dinamika Geopolitik; (5) Era Post-Truth.

Pertama adalah jumlah penduduk dunia yang terus bertambah. Pada 2011 jumlah penduduk dunia sebanyak 7 milyar orang, kini sekitar 7,9 milyar orang, tahun 2050 diperkirakan akan menjadi 9,7 milyar, dan pada 2100 akan mencapai 10,9 milyar jiwa (PBB, 2021).

Implikasinya tentu akan meningkatkan kebutuhan (demand) manusia akan bahan pangan, sandang, material untuk perumahan dan bangunan lainnya, obat-obatan (farmasi), jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi, jasa rekreasi dan pariwisata, dan kebutuhan manusia lainnya.

Implikasi selanjutnya adalah bahwa magnitude dan laju eksplorasi serta eksploitasi SDA dan jasa-jasa lingkungan (envrionmental services) baik di wilayah (ekosistem) daratan, lautan maupun udara akan semakin meningkat.

Kedua, era Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat) yang melahirkan inovasi teknologi dan non- teknologi baru yang mengakibatkan disrupsi hampir di semua sektor pembangunan dan aspek kehidupan manusia. Jenis-jenis teknologi baru yang lahir dan berubah super cepat di era Industri 4.0 berbasis pada kombinasi teknologi digital, fisika, material baru, dan biologi.

Antara lain adalah IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), Blockchain, Robotics, Cloud Computing, Augmented Reality dan Virtual Reality (Metaverse), Big Data, Biotechnology, dan Nannotechnology (Schwab, 2016). Namun, hingga saat ini perkembangan industri teknologi digital masih bergerak pada sektor jasa dan distribusi saja (e-commerce dan e-government).

“Padahal seharusnya pemanfaatan berbagai teknologi industry-4.0 dapat meningkatkan dan mengefektifkan sektor eksplorasi, produksi, dan pengolahan (manufacturing) SDA untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat secara berkelanjutan,” terang Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu.

Ketiga, Perubahan Iklim Global (Global Climate Change) beserta segenap dampak negatipnya seperti gelombang panas, cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, pemasaman laut (ocean acidification), banjir, kebakaran lahan dan hutan, dan peledakan wabah penyakit; bukan hanya mengurangi kemampuan ekosistem bumi untuk menghasilkan bahan pangan, farmasi, energi, dan SDA lainnya. Tetapi, juga akan membuat kondisi lingkungan hidup yang tidak nyaman bahkan dapat mematikan kehidupan manusia (Sach, 2015; Al Gore, 2017).

Keempat, ketegangan geopolitik yang menjurus ke perang fisik (militer) seperti yang terjadi antara Rusia vs Ukraina. Ketegangan geopolitik yang lebih besar sebenarnya adalah antara AS serta para sekutunya (seperti Jepang, Australia, Inggris, dan Uni Eropa) vs China serta sekutunya (seperti Rusia, Korea Utara, dan Iran). Selain karena faktor ideologi, penyebab ketegangan geopolitik dan perang adalah perebutan wilayah dan SDA (resource war).

Sejumlah kawasan sangat rawan terjadinya perang, sperti Timur Tengah, Afrika, Laut China Selatan, Semenanjung Korea, dan Asia Timur. Invasi Rusia terhadap Ukraina telah memicu kenaikan harga pangan dan energi, inflasi yang tinggi, dan resesi ekonomi global. Akibat dari terganggunya produksi pupuk, pangan, dan energi serta rantai pasok global.

Kelima, Post-truth atau Paska Kebenaran adalah kondisi di mana fakta (kebenaran) tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal (Hartono, 2018). Post-truth dianggap sebagai fenomena disrupsi dalam dunia politik yang secara besar-besaran diintensifkan oleh teknologi digital secara masif menjadi suatu prahara (Wera, 2020).

Pada era post-truth sekarang ini bangsa Indonesia perlu bersikap waspada karena hoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan memecah belah NKRI, sehingga mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan (Amilin, 2019).

“Kelima kecenderungan global diatas mengakibatkan kehidupan dunia bersifat VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous), bergejolak, tidak menentu, rumit, dan membingungkan (Radjou and Prabhu, 2015),” terang Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman itu,

Sosial-Ekonomi Saat Ini - Kondisi Politik Dunia

Kondisi seperti itu, kata Prof. Rokhmin Dahuri, jauh dari SDGs yang ditetapkan PBB pada 2015. Salah satunya adalah “menjamin akses air dan sanitasi untuk semua pada 2030”. Selain itu, ketimpangan ekonomi yang melebar (kesenjangan antara kaya vs miskin) baik di dalam maupun antar negara.

Kerusakan lingkungan yang masif dan meluas mengakibatkan tiga krisis ekologi: Polusi, Hilangnya Keanekaragaman Hayati, dan Pemanasan Global (Global Climate Change). Banyak orang yang mengalami dipresi (stress), 1 dari 7 remaja di dunia menderita tekanan jiwa, dan 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami tekanan jiwa (Kompas, 24-7-2023).

Disisi lain, lanjutnya, ketimpangan ekonomi dunia yang semakin melebar. Kekayaan 10 orang terkaya naik dua kali lipat, sedangkan pendapatan 99% dunia tersendat (Oxfam International, 2022). Bank Dunia memproyeksikan bahwa tanpa upaya untuk mengatasi ketimpangan, tingkat kemiskinan tidak akan kembali ke tingkat sebelum krisis bahkan pada tahun 2030 (Bank Dunia, 2022).

Pada tahun 2010, 388 orang terkaya di dunia memiliki lebih banyak kekayaan daripada seluruh bagian bawah populasi dunia (3,3 miliar orang). Pada tahun 2017, kelompok terkaya yang memiliki kekayaan melebihi separuh penduduk dunia terbawah telah menyusut menjadi hanya 8 orang. Ketimpangan kekayaan yang begitu tinggi tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga di dalam Negara (Oxfam Internasional, 2019).

Pada tahun 2019 negara-negara maju (kaya) dengan populasi hanya 18% dari populasi dunia mengkonsumsi sekitar 70% energi dunia, yang sebagian besar (87%) berasal dari bahan bakar fosil, yang merupakan faktor utama penyebab Pemanasan Global (IPCC, 2019 ). Dari tahun 1970 hingga 2018, populasi satwa liar dunia menurun sebesar 68% (WWF, 2023).

Perubahan Iklim Global dapat secara langsung merugikan ekonomi dunia sebesar US$ 7,9 triliun pada pertengahan abad karena meningkatnya kekeringan, gelombang panas, wabah penyakit, banjir, dan gagal panen menghambat pertumbuhan dan mengancam infrastruktur (EIU, 2019).

Jika suhu bumi meningkat lebih tinggi dari 1,50C dari pengukuran dasar (Pre-Industry Era, 1800), maka dampak negatif Pemanasan Global tidak dapat dikendalikan (IPCC, 2019).

Di seluruh dunia, khususnya di daerah perkotaan, terjadi peningkatan tingkat stres, ketegangan, dan perselisihan dalam urusan manusia, disertai dengan dan meningkatnya semua gejala anomie (penyakit sosial), seperti frustrasi, kriminalitas, alkoholisme, kecanduan narkoba. , HIV/AIDS, perceraian, pemukulan anak, penyakit mental dan bunuh diri, semuanya menunjukkan kurangnya kepuasan batin dalam kehidupan individu (Brown, 2003; Chapra, 1995).

“Ketidakadilan ekonomi, pengangguran, kemiskinan absolut, dan diskriminasi politik telah banyak dilaporkan dan diyakini sebagai akar penyebab radikalisme dan terorisme (Cavanagh dan Mander, 2004),” ujar Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.

Editor: Husnie