ASKARA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini tengah menyusun rekomendasi Arsitektur Kelembagaan Pemerintah. Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden terpilih sebagai masukan dalam pembentukan kabinet periode 2024-2029.

"Arsitektur kelembagaan pemerintah diperlukan sebagai guidance dalam penyusunan kabinet mendatang dan dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis agar mampu melaksanakan program-program pembangunan dengan efektif dan efisien," kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Arsitektur Kelembagaan Pemerintah di Jakarta, Selasa (18/07).

Nanik mengatakan penyusunan rekomendasi arsitektur kelembagaan pemerintah ini merupakan tugas strategis lima tahunan yang menjadi bagian dari tugas Kementerian PANRB. Arsitektur kelembagaan pemerintah merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, arsitektur pemerintahan juga menjadi cerminan atas strategi Presiden dan pemerintah dalam penanganan isu-isu strategis nasional, regional dan global.

Lebih lanjut ia menjelaskan, arsitektur kelembagaan pemerintah yang sering disebut sebagai machinery of government merupakan pondasi penting bagi keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pemerintahan yang efektif dan responsif sangat bergantung pada susunan kabinet yang memadai yang mampu bekerja bersama secara sinergis untuk mencapai tujuan nasional.

"Karena pentingnya rekomendasi ini, kami mengumpulkan para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan yang terkemuka di bidang arsitektur kelembagaan pemerintah melalui FGD untuk menyoroti pentingnya mempersiapkan rekomendasi susunan kabinet pemerintahan yang akan datang," ujarnya.

Nanik berharap melalui FGD tersebut dapat memberikan masukan dan sumbangan ide untuk susunan kabinet periode mendatang yang telah mempertimbangkan isu-isu strategis, peraturan perundang-undangan dan tantangan dalam penyelengaraan pemerintahan. Rekomendasi yang dihasilkan dari FGD ini akan menjadi sumber berharga bagi pemerintah dalam membangun kabinet yang kuat dan efektif, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan masa depan.

"FGD ini memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan perspektif mereka tentang isu-isu kunci yang berkaitan dengan arsitektur kelembagaan pemerintah. Kami percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menghasilkan rekomendasi yang kaya dan beragam," tambahnya.

FGD Arsitektur Kelembagaan Pemerintah menghadirkan narasumber Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Wicipto Setiadi; Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Muhammad Takdir; Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar; dan COO Think Policy Prasetya Dwicahya.