ASKARA - Juru bicara anti korupsi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Irma Hutabarat menilai bagi mereka yang memilih partai politik yang korup sama saja melanggengkan korupsi yang terus terjadi di Indonesia ini.

Demikian Irma sampaikan merespons sikap Komisi I DPR RI yang bisu akan kasus dugaan korupsi BTS Kominfo Rp 8,32 triliun yang menyeret politikus partai NasDem sekaligus mantan Menkominfo Johnny G Plate dan juga menyoal belum disahkannya RUU Perampasan Aset.

“Memilih partai yang melakukan korupsi sama saja tidak menuntaskan masalah korupsi sampai ke akarnya,” ujar Irma di kantor DPP PSI, Jakarta, Rabu (21/6).

Sebagai pengawas, lanjut Irma, DPR seharusnya bisa bertindak memanggil pihak terkait bila terjadi dugaan korupsi. Di dalam fungsi pengawasan itu, kata Irma, DPR memiliki hak interpelasi (hak bertanya) dan hak angket (hak untuk menyelidiki).

“Ada apa ini? Kenapa fungsi pengawasan DPR RI untuk kasus ini lumpuh? Kenapa seolah tak ada pertanggungjawaban ketika ini sudah terjadi?” tanyanya.

Irma pun turut mempersoalkan DPR yang juga belum memanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai institusi yang menangani kasus tersebut. Bahkan, Irma menilai kasus ini menjadi momentum DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

“Momentum ini seharusnya mengetuk hati para anggota DPR sebagai lembaga legislatif yang membuat undang-undang untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset,” ungkapnya.

Sementara, Lembaga Survei Lingkar Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) belum lama ini mempublikasikan elektabilitas sejumlah partai politik yang akan bertarung pada pesta demokrasi 2024 mendatang.

Dalam surveinya, LKSP ini juga mengungkap pendapat dari para responden yang juga mengaku kaget saat Parpol yang disukainya, ternyata juga memegang rekor dengan anggotanya yang tersandung kasus korupsi dengan jumlah lebih banyak dari parpol lain.

"PDIP dengan 25,8 persen yang berada di puncak urutan teratas yang disenangi masyarakat. Namun, partai ini juga memuncaki kasus korupsi," ujar Direktur LKSP, Andika Rachman, saat acara diskusi dan buka bersama dengan awak media, di Hotel PIH, Batam Center, Selasa (11/4/2023).

Andika Rachman meneruskan, dilihat dari Citra Partai Politik, meski memiliki elektabilitas tinggi, ternyata PDIP masuk dalam partai yang paling korup.

“PDIP memiliki elektabilitas tinggi sebanyak 19.8%. Namun data survei menyatakan PDIP juga mendapat beban citra  sebagai partai paling korup (20,5 %) diikuti Demokrat yakni 9,9%, Golkar 8,6% dan Gerindra 2,3%,” ungkap Andika Rachman.

Direktur LKSP Andika Rachman mengatakan survey dilakukan kepada 1.350 orang responden. Pengambilan sample dilakukan pada 15 – 29 Januari 2023. Analisa data dilakukan pada 3 – 5 Februari 2023 dan telah dilakukan diskusi oleh para pakar pada 13 Maret 2023. Wawancara dilakukan dengan kuisioner terstruktur dengan teknik face to face interview. 

Para responden ini  berada di 34 Provinsi menjadi responden dari Survei politik dilakukan oleh Lingkar Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP). Para responden berasal dari 80 Daerah Pemilihan Pusat & 124 Kabupaten/kota.