Kamis, 09 Februari 2023 | 06:30
NEWS

Dubes Muhsin Syihab: Komitmen Indonesia untuk Palestina Tidak Pernah Berubah

Dubes Muhsin Syihab: Komitmen Indonesia untuk Palestina Tidak Pernah Berubah
Seminar Interrnasional "Menggalang Solidaritas untuk Palestina dan Dunia Islam"

ASKARA - Staf Ahli Menteri Luar Negeri Dubes Muhsin Syihab menjadi pembicara pertama pada Seminar Internasional "Menggalang Solidaritas untuk Palestina dan Dunia Islam" yang digelar oleh Komisi HLNKI MUI di Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis (30/11).

Dubes Muhsin mengatakan, dinamika politik konflik Israel-Palestina yang semakin hari menciptakan tantangan kepada kita. 

Situasi kemanusiaan juga semakin hari semakin buruk. "Dalam sekian puluh tahun, negara-negara biasanya akan meningkat, tapi ada yang namanya pembangunan. Yang terjadi di Palestina adalah penurunan yang itu berbanding lurus dengan kemanusiaan," katanya. 

Orang Palestina butuh bantuan pangan, dan juga kesehatan. Pengangguran juga meningkat 24,7 persen dan pengungsi ada yang menyebut lebih dari 6juta. "Jadi, kondisi kemanusiaan semakin hari semakin memperihatinkan," lanjutnya. 

Untuk itu, Dubes Muhsin menyampaikan pentingnya peran Indonesia. Secara politis, tanggungjawab moral Indonesia adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Pada Konferensi Asia-Afrika 1955, sekitar 30 negara yang merdeka saat itu. Konferensi itu memperjuangkan negara-negara berkembang di Asia-Afrika. 

"Yang terjadi hari ini hanya Palestina yang belum merdeka," lanjut Dubes Muhsin. Jadi, ini tanggungjawab historis Indonesia yang menjadi tuan rumah KAA agar selalu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. 

Selain politis juga, lanjutnya, Indonesia sampai hari ini memberikan dukungan penuh agar Palestina menjadi anggota penuh PBB. Saat ini statusnya masih observer. "Tentunya kita selalu menyuarakan isu ini di PBB, OKI, dan berbagai macam forum di pertemuan bilateral selalu diangkat isu Palestina," kata beliau. 

Secara kemanusiaan, kita berikan bantuan secara bilateral dan forum multilateral. Untuk tahun 2020, Indonesia beri bantuan 1juta USD secara bilateral. Kemudian, Indonesia juga memberlakukan zero tariff ekspor dari Palestina. "Apapun yang diekspor Palestina tidak ada pajak, termasuk kurma yang masuk ke kita," katanya lagi. 

Pembangunan Rumah Sakit di Hebron, perluasan Rumah Sakit di Gaza, capacity building di bidang perikanan, obat-obatan, pelatihan para diplomat Palestina di Pusdiklat Kemlu, dan lain sebagainya. "Harapannya, suatu saat ketika Palestina siap menjadi negara merdeka mereka memiliki kapasitas mumpuni dalam menjalankan negaranya," tambah beliau. 

Indonesia juga menawarkan untuk menjembatani kedua pihak yang bertikai di internal Palestina. 

Situasi Palestina yang sudah long standing ini berpotensi teralihkan sebab isu-isu baru seperti Ukraina, Syiria, Yaman, Irak, dan beberapa wilayah lainnya. "Inilah yang membuat energi dan kekuatan moril dan materil terpecah; Palestina tidak jadi pusat perhatian internasional," tambahnya. 

Perjalanan peace agreement yang telah berjalan juga menggesar solidaritas sebagian negara-negara di PBB yang melihat ke national interest mereka, ketika dihadapkan pada normalisasi hubungan dengan Israel. Ini menjadi fakta politis yang kita lihat bersama. "Semakin hari masyarakat internasional semakin permisif dengan upaya-upaya yang telah mulai bergesar itu," kata Dubes Muhsin. 

Normalisasi hubungan itu telah menyalahi komitmen awal Arab Peace Initiative. Problem lainnya juga adalah ketidakpercayaan anak muda terhadap otoritas Palestina. 

Komitmen Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah, akan tetapi Indonesia sendiri tidak akan mampu. 

Lantas, apa yang dapat dilakukan? Pertama, bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Palestina yang berjumlah sekitar 6juta orang. Yang harus dilakukan adalah mendorong proses damai yakni perlunya dihidupkan quartet plus yang melibatkan Palestina. "Ini penting walaupun saat ini secara geopolitik semakin sulit, apalagi dengan isu Russia-Ukraina, apalagi Rusia bagian dari quartet itu dan isu akseptabilitas itu," tambahnya. 

Untuk jangka panjang, bantuan peningkatan kapasitas harus dilakukan. Dukungan untuk rekonsiliasi juga harus dilakukan. 

Kita juga harus menyadari bahwa dukungan publik itu sangat penting. Masyarakat Indonesia melakukan itu dengan sangat baik. Bantuan juga dapat dilakukan melalui berbagai lembaga internasional. "Ini harus terus kita usahakan bersama," lanjut Dubes Muhsin Syihab lagi. 

Komentar