ASKARA – Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) 94 Tahun, Himpunan/Forum Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (DPP HMPI) menggelar konsolidasi pemikiran Mahasiswa Pascasarjana Indonesia bertema “Menakar Kepemimpinan Nasional: Bersatu Bangun Bangsa” secara daring, Kamis, 27 Oktober 2022.

Saat menjadi narasumber, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS menyampaikan, pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10%. Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2021 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 10,2 % atau sekitar 27,6 juta orang.

Dari ukuran ekonomi di seluruh dunia sekitar 204 negara yang masuk anggota PBB hanya 194 negara. Bahkan Bank Dunia menempatkan Indonesia besaran ekonominya menduduki ranking ke 16 dari 200an Negara di dunia itu, dengan produk domestik bruto atau ukuran ekonomi Negara sekitar US$ 1,1 Triliun. Pada Juli 2021, Indonesia turun kelas kembali menjadi negara menengah bawah.

Tapi, katanya, kalau US$ 1,1 Triliun itu dibagi 276 juta penduduk Indonesia maka pendapatan per orang baru mencapai US$ 3870. Itu kalau dimasukkan kedalam table klasifikasi Negara miskin dan kaya, mencapai Negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country).

“Padahal cita-cita kemerdekaan kita high income atau Negara makmur,” jelas Prof. Rokhmin Dahuri dalam paparannya bertema “Kepemimpinan Negara Kepulauan: Mentransformasi Kelautan Sebagai Keunggulan Komparatif Menjadi Keunggulan Kompetitif Bangsa Indonesia”.

Sementara itu, ungkapnya, negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura dengan potensi pembangunan yang jauh lebih kecil ketimbang Indonesia, tingkat kemakmurannya sudah jauh melampaui kita bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu membahas klasifikasi negara berdasarkan indeks pencapaian teknologi, Indonesia juga masih berada di kelas ketiga atau kategori Technology Adoptor Countries menduduki peringkat-99 dari 167 negara.

“Pada periode pertama kepemerintahan Jokowi hanya mampu tumbuh rata-rata 5%. Namun, karena Covid-19 menjadi minus 2,7% dan tahun lalu hanya 3,69%. Parahnya, Indonesia juga menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Di mana 1% (satu persen) penduduk terkayanya memiliki total kekayaan sama dengan 45% total kekayaan negara,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain, 1. Pertumbuhan ekonomi rendah (<7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing dan IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10. Volatilitas Global (Perubahan Iklim, China vs AS, Industry 4.0).

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. "Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN," kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.

Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017). Dari 2005 – 2014, 10% orang terkaya Indonesia menambah tingkat konsumsi mereka sebesar 6% per tahun.

Sementara, 40% rakyat termiskin, tingkat konsumsinya hanya tumbuh 1,6% per tahun.  Bahkan pada 2014, total konsumsi dari 10% penduduk terkaya setara dengan total konsumsi dari 54% penduduk termiskin (Bank Dunia, 2014). Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). “Sekarang, menurut Institute for Global Justice, 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing,” tuturnya.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB menurut Pulau, Triwulan I dan II-2021, masih di dominasi oleh kelompok Provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB TW-1 sebesar 58,70% dan TW-2 sebesar 57 %. “Sangat timpang, Kalau ini tidak dikoreksi, maka ekonomi kita tidak akan. Biaya logistic paling tinggi. Itu yang membuat produk kita makin lama tidak kompetitif,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. "Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN," kata Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia ini.

Yang sangat mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, adalah 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar-Kemenkes terdapat 30,8% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi.

“Apabila masalah krusial ini tidak segera diatasi, maka generasi penerus kita akan menjadi generasi yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya, a lost generation. Resultante dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, stunting, dan gizi buruk adalah IPM Indonesia yang baru mencapai 72 tahun lalu. Padahal, menurut UNDP, sebuah bangsa bisa dinobatkan sebagai bangsa maju dan makmur, bila IPM nya lebih besar dari 80,” sebutnya.

Potensi Pembangunan Indonesia

Kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas)  yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia.

“Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 7 kali lipat APBN 2021 (Rp 2.750 triliun = US$ 196 miliar) atau 1,2 PDB Nasional 2020,” ujar Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) ini.

Kemudian, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan, untuk lapangan kerja 45 juta orang atau 30% total angkatan kerja Indonesia. Pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4%.  Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya mencapai 30%.

Kerajaan Maritim di Nusantara

Sejarah menunjukkan bahwa sebelum penjajahan, Indonesia memiliki pengaruh yang sangat dominan di wilayah Asia Tenggara, terutama melalui kekuatan maritim besar di bawah Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan sejumlah Kesultanan Islam. Nusantara disegani di kawasan Asia dan dunia.

Sebagai kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara, Sriwijaya (683-1030 M) telah meletakkan dasar-dasar politik kerajaannya pada penguasaan jalur pelayaran, perdagangan, dan penguasaan wilayah-wilayah strategis sebagai pangkalan kekuatan.

Kerajaan Sriwijaya

Menurut Muljana (2006), Sriwijaya adalah kerajaan bahari yang berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di nusantara dengan daerah kekuasaan meliputi Kamboja, Thailand bagian selatan, Semenanjung Malaya, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah.

Sejak tahun 671 hingga 1183 M Sriwijaya berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata.

Berperan sebagai entre port atau pelabuhan utama di Asia Tenggara, Sriwijaya mengelola perdagangan bahari dan menguasai urat nadi pelayaran antara Tiongkok dan India.

Kerajaan Majapahit

Menurut Ricklefs (2005) Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 M dengan puncak kejayaan pada kekuasaan Hayam Wuruk.

Daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik (Singapura) dan sebagian kepulauan Filipina.

Prasasti Canggu yang berangka tahun 1358 menyebutkan sebanyak 78 titik perlintasan berupa tempat perahu penyeberangan di dalam negeri (mandala Jawa).

Sejarah menunjukkan bahwa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit menikmati kejayaannya dengan menguasai jalur pelayaraan antara Tiongkok dan India.

Tiongkok dan India merupakan great power di zaman Sriwijaya dan Majapahit.

Historis Kerajaan Islam Terhadap Geostrategis Indonesia

Islam masuk ke Indonesia secara bertahap dan berkesinambungan pada abad pertengahan yaitu kurun waktu 1250 M – 1800 M.

Pada mulanya Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai cara salah satunya adalah dibawa para saudagar – saudagar dari India.

Saudagar pedagang datang ke Indonesia melalui jalur laut, banyak pulau yang disinggahi oleh para pedagang salah satunya yaitu pulau Sumatera dan salah satu kerajaan yang disinggahi Samudera Pasai

Kerajaan Samudera Pasai

Kerajaan Samudera Pasai terletak dekat dengan jalur pelayaran internasional. Wilayahnya terbentang dari daerah Delhi sampai Semenanjung Malaka.

Letak kerajaan yang strategis ini mendukung pertumbuhan ekonomi Samudera Pasai dan pelabuhan yang sering disinggahi para pedagang (Persia, Arab dan Gunjarat) adalah Malaka.

Merupakan Kerajaan Maritim yang memiliki Armada laut yang kuat.

Samudera Pasai dalam kehidupan ekonomi memegang kendali perdagangan Lada, Kapur Barus, dan Emas. Selain itu, bagi kapal-kapal dagang yang melewati Kerajaan Samudera Pasai akan ada penarikan pajak.

Fakta sejarah dan empiris membuktikan bahwa bangsa-bangsa besar yang makmur dan jaya (seperti Kekhilafahan Islam, Eropa, AS, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan China) adalah mereka yang menguasai perdagangan, transportasi, dan hankam kelautan (Who rules the waves, rules the World!)  Karena, sekitar 85% transportasi barang dan produk dunia diangkut melalui kapal laut  RRT kini super aktif merevitalisasi “Maritime Silk Road” yang mulai dicanangkan oleh Presiden Xi Jinping pada saat kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada Oktober 2013.

Menjadi Poros Maritim Dunia

Prof. Rokhmin Dahuri mengutip penyataan Ir. Soekarno pada Konvensi Maritim Nasional I – 1963. “Membangun Bangsa Membangun Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang makmur dan bangsa yang tenteram. Bangsa bisa kuat, hanya jika menguasai lautan: “Untuk menguasai lautan, kita harus menguasai armada yang cukup.”

Hal lain yang juga penting, kata Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan ini, adalah Kebijakan dan Program Pembangunan. Antara lain: 1. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI: (1) penyelesaian batas wilayah laut (UNCLOS 1982) dengan 10 negara tetangga; (2) penguatan & pengembangan sarpras hankam laut; dan (3) peningkatan kesejahteraan, etos kerja, dan nasionalisme aparat;

2. Penguatan dan pengembangan diplomasi maritime; 3. Revitalisasi (peningkatan produktivitas, efisiensi, dan sustainability) seluruh sektor dan usaha (bisnis) Ekonomi Kelautan yang ada sekarang (existing); 4. Pengembangan sektor-sektor Ekonomi Maritim baru, seperti: industri bioteknologi kelautan, shale and hydrate gas, fiber optics, dan deep sea water industry;

5. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di wilayah pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan, dengan model Kawasan Industri Maritim Terpadu  berskala besar (big-push development model).

6. Penguatan dan pengembangan konektivitas maritim: TOL LAUT dan konektivitas digital:

a) Revitalisasi dan pengembangan armada kapal yang menghubungkan pelabuhan utama, dari ujung barat sampai ujung timur NKRI: (Sabang) – Kuala Tanjung – Batam - Tj. Priok – Tj. Perak – Makassar – Bitung – (Morotai) – Sorong – (Kupang).

b) Revitalisasi dan pembangunan pelabuhan baru sebagai tambat labuh kapal, basis logistik, dan kawasan industri

c) Pembangunan transportasi multimoda (sungai, darat, kereta api, atau udara) dari pelabuhan ke wilayah darat (upland areas, dan pedalaman).

d) Konektivitas digital: telkom, fiber optics, dan internet.

7. Semua unit usaha sektor Ekonomi Kelautan harus menerapkan: (1) skala ekonomi (economy of scale); (2) integrated supply chain management system; (3) inovasi teknologi mutakhir (Industry 4.0) pada setiap mata rantai suplai, dan (4) sustainable development principles;

8. Seluruh proses produksi, pengolahan (manufakturing), dan transportasi harus secara gradual menggunakan energi terbarukan (Zero Carbon): solar, pasang surut, gelombang, angin, biofuel, dan lainnya;

9. Eksplorasi dan eksploitasi ESDM serta SDA non-konvensional harus dilakukan secara ramah lingkungan; 10. Pengelolaan lingkungan: (1) tata ruang, (2) rehabilitasi ekosistem yang rusak, (3) pengendalian pencemaran, dan (4) konservasi keanekaragaman hayati (biodiversity);

11. Mitigasi dan adaptasi terhadap Global Climate Change, tsunami, dan bencana alam lainnya; 12. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan; 13. Penguatan dan pengembangan R & D guna menguasai, menghasilkan, dan menerapkan IPTEKS.

14. Penciptaan iklim investasi dan Ease of Doing Business yang kondusif dan atraktif; 15. Peningkatan budaya maritim bangsa; 16. Kebijakan politik-ekonomi (fiskal, moneter, otoda, hubungan pemerintah dan DPR, penegakkan hukum, dll) yang kondusif: Policy Banking (Bank Maritim) untuk sektor-sektor ekonomi kelautan.

Sedangkan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, karakter kepemimpinan negara kepulauan harus memiliki kelebihan (keunggulan) diantara kelompoknya: Antara lain, (1) pekerja keras, (2) memiliki IQ, EQ, dan SQ yang baik, (3) selalu (sering) mengambil inisiatif (prakarsa), (4) decisive dan tegas, dan (5) “Risk Taker”, bukan “Risk Averter”.

Lalu, memiliki “passion” (kesenangan, keikhlasan, dan kebahagiaan) untuk mengurusi kepentingan (kebutuhan) orang lain atau rakyat. Kemudian, memiliki konsep untuk mengatasi permasalahan bangsa; lalu menjadikan Indonesia maju, adil-makmur, dan berdaulat serta mampu melaksanakannya.

“Memiliki IMTAQ yang tinggi, dan akhlak mulia: siddiq (jujur), amanah (terpercaya), fathonah (cerdas dan visioner), tabligh (mampu menyampaikan), sabar, dan adil,” tutup Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.