ASKARA - Presiden Jokowi meyakinkan investor bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan adalah investasi yang menjanjikan. 

"Apalagi konsep kota pintar yang diusung belum ada di negara lain," ujar Jokowi dalam Pre Market Sounding Proyek Ibu Kota Negara, di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (18/10) lalu. 

Namun, soal diskon besar-besaran yang diberikan Presiden Jokowi  untuk merealisasikan program mercusuar tersebut, Mantan Sekretaris di Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyebut bahwa beragam diskon menarik bagi investor itu akan berbuntut buruk bagi bangsa dan negara. 

"Bapak presiden yth, dengan memberikan tax holiday 30 tahun, diskon pajak 350%, dan HGB 160 tahun maka pembangunan Ibu Kota Nagara yg Bapak rencanakan, bagaikan program merampok negara dan merampas warisan anak cucu demi pencitraan dan oligarki," ucapnya lewat akun Twitter pribadinya, Sabtu (22/10/2022).

Sementara itu, Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono juga mengatakan pihaknya tengah menyiapkan regulasi terkait berbagai insentif pajak untuk investor.

Beberapa insentif yang ia maksud yaitu berupa tax holiday (penghapusan pajak) dan super tax deduction (pengurangan pajak).

"Saat ini kami sedang menyelesaikan rancangan Peraturan Pemerintah yang akan memberikan berbagai insentif fiskal dan non fiskal untuk mereka yang ingin berinvestasi di IKN Nusantara," ungkap Bambang.

Ia mencontohkan untuk investor di bidang infrastruktur dan layanan umum yang minimal berinvestasi senilai Rp10 miliar di tahap awal, akan diberikan tax holiday selama 30 tahun. Menurut Bambang, insentif di IKN ini lebih panjang dari daerah lain.

Sementara, bagi investor yang membangun fasilitas ekonomi seperti mal, sarana wisata, dan fasilitas mice (meeting, incentive, convention, dan exhibition), akan diberikan tax holiday selama 20 tahun.

Tidak hanya itu, Bambang mengatakan untuk investor yang akan membangun fasilitas penelitian dan pengembangan dan di bidang tertentu lainnya akan mendapat tax deduction sampai 350 persen.

"Ini akan kami tuangkan dalam RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Investasi IKN, dan sekarang sudah tahap finalisasi kebetulan duet saya pak Dhony (wakil kepala Otorita IKN) ini yang pimpin segera tektokan terus dengan KADIN, diharapkan kalau PP keluar adalah PP yang bisa langsung implementable," kata Bambang.