Kamis, 01 Desember 2022 | 01:33
NEWS

Seminar Universitas Pertahanan (Unhan)

Prof. Rokhmin Dahuri: Ekonomi Biru Perwujudan Poros Maritim Dunia dan Penguatan Pertahanan Negara

Prof. Rokhmin Dahuri: Ekonomi Biru Perwujudan Poros Maritim Dunia dan Penguatan Pertahanan Negara
Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS

ASKARA - Tantangan pembangunan utama Indonesia adalah bahwa sudah 77 tahun merdeka, tetapi status (pencapaian) pembangunannya baru sebagai negara berpendapatan-menengah bawah (lower-middle income country), dengan GNI (Gross National Income) per kapita hanya US$ 3.870 pada 2021. Padahal, suatu negara-bangsa bisa dinobatkan sebagai negara maju dan makmur (high-income country), bila GNI per kapitanya > US$ 12.695 (Bank Dunia, 2021).

Demikian dikatakan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS saat menjadi pembicara pada Seminar “Manajemen Pertahanan dalam Menghadapi Eskalasi Ancaman Global Dampak Perang Rusia dan Ukraina” yang diselenggarakan Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan (UNHAN) secara daring pada Rabu (28/9).

“Ini harus segera diatasi, sebab dari sekitar 194 negara anggota PBB, menurut World Bank sampai sekarang baru 55 negara (28%) yang telah mencapai status negara maju dan makmur,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri lewat paparannya bertema “Blue Economy Sebagai Geopolitik Dan Geostrategi Perwujudan Poros Maritim Dunia Dan Penguatan Pertahanan Negara”.

Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. “Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017),” jelasnya.

Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai respon untuk mengoreksi kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme) dimana 1,8 miliar orang masih miskin, 700 juta orang kelaparan, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, krisis ekologi, dan Pemanasan Global. Ekonomi Hijau adalah ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan (UNEP, 2011).

Pada dasarnya, Blue Economy merupakan penerapan Ekonomi Hijau di wilayah laut (in a Blue World) (UNEP, 2012). Ekonomi Biru berarti penggunaan laut dan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Mengutip Word Bank, 2016 Ekonomi Biru adalah penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan umat manusia, dan  secara simultan menjaga kesehatan serta keberlanjutan ekosistem laut. Ekonomi Biru adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir.

Ini, kata Prof. Rokhmin Dahuri, mencakup berbagai sektor-sektor ekonomi mapan (established sectors) dan sektor-sektor ekonomi yang baru berkembang (emerging sectors) (EC, 2020). “Ekonomi biru juga mencakup manfaat ekonomi kelautan yang mungkin belum bisa dinilai dengan uang, seperti Carbon Sequestrian, Coastal Protection, Biodiversity, dan Climate Regulator (Conservation International, 2010),” terangnya.

Untuk mendukung implementasi ekonomi biru, ada tujuh langkah yang maesti dijalankan Indonesia yakni: pertama, setiap kegiatan pembangunan (unit bisnis) harus sesuai dengan RTRW laut – pesisir – daratan secara terpadu di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. 

“Dalam setiap RTRW terpadu, minimal 30% total luas wilayah dialokasikan untuk kawasan lindung (protected area), selebihnya (< 70%) untuk kawasan pembangunan (development zone) berbagai sektor ekonomi seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata, ESDM (pertambangan & energi), industri bioteknologi kelautan, industri manufaktur, dan industri serta jasa maritim,” ujarnya.

Kedua, Pembangunan Kawasan Industri Terpadu berkelas dunia yang berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan sustainable di wilayah perbatasan (terdepan) NKRI, di wilayah pesisir di sekitar ALKI, dan pulau-pulau kecil.

Ketiga, Ciri ekonomi (Kawasan Industri Terpadu) berkelas dunia seperti diatas: (1) ukuran unit usaha memenuhi economy of scale, (2) menerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain Management System), (3) menggunakan teknologi mutakhir (Industry 4.0) pada setiap mata rantai Supply Chain System, dan (4) mengikuti prinsip-prinsip Sustainable (Green) Development:

“RTRW, Optimal and Sustainable Utilization of Natural Resources, Zero Waste and Emission, Biodiversity Conservation,  Design & Construction with Nature, dan Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim serta Bencana Alam lainnya,” jelas Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Keempat, Dalam jangka pendek – menengah (2023 – 2028) (Quick Wins), kita revitalisasi dan kembangkan sektor-sektor: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya; (3) industri pengolahan hasil perikanan dan seafood; (4) industri bioteknologi kelautan; (5) ESDM seperti Blok Natuna – Anambas, Blok Tangguh (Papua Barat), dan ZEEI Laut Andaman; (6) pariwisata bahari; (7) perhubungan laut; dan (8) industri dan jasa maritim (shipyard, dockyard, peralatan dan mesin, aplikasi digital, dan lainnya).

Kelima, Pengembangan logistik dan konektivitas maritim (Tol Laut & digital).

Keenam, Mendirikan Otoritas ALKI untuk mengelola lalu lintas kapal berbasis fee untuk NKRI, seperti pola Terusan Suez dan Terusan Panama with necessary adjustments.

Ketujuh, Economic rents dari pembangunan ekonomi maritim, sebagian untuk membangun HANKAM Maritim- RI berkelas dunia.

Dari 2005 – 2014, 10% orang terkaya Indonesia menambah tingkat konsumsi mereka sebesar 6% per tahun.  Sementara, 40% rakyat termiskin, tingkat konsumsinya hanya tumbuh 1,6% per tahun.  Bahkan pada 2014, total konsumsi dari 10% penduduk terkaya setara dengan total konsumsi dari 54% penduduk termiskin (Bank Dunia, 2014). Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). “Sekarang 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia), menurut Institute for Global Justice, dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing,” sebut Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang ini.

Lebih lanjut Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan, sebagai negara Kepulauan Terbesar di dunia, yang ¾ wilayahnya berupa laut (termasuk ZEEI) dan mengandung potensi pembangunan (SDA, environmental services) yang luar biasa besar, dan posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, jika didayagunakan dan dikelola dengan berbasis inovasi IPTEK dan manajemen profesional, niscaya Ekonomi Kelautan dapat menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantage) dan sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mampu menghantarkan sebagai Poros Maritim Dunia (PMD), Indonesia Emas, paling lambat pada 2045.

Pada kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, lautan global menyediakan barang dan jasa ekosistem penting bagi umat manusia yang mencakup pengaturan iklim Erath, sistem pendukung kehidupan serta penyediaan makanan, mineral, energi, sumber daya alam lainnya, rekreasi, dan nilai-nilai spiritual.

Ketua Majelis Ahli MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu menjelaskan, dalam enam tahun terakhir, jelas Bumi telah mengalami rekor suhu global terpanas sejak pengukuran dimulai pada tahun 1880 (era pra-industri), dan laju kenaikan permukaan laut telah mencapai rekor baru dengan peningkatan lebih dari dua kali lipat sejak pengukuran. dimulai pada tahun 1992 (WMO, 2022).

IPCC (2015) telah menetapkan 1,50C di atas tingkat pra-industri sebagai ambang suhu global tertinggi. Namun, WMO (2022) memprediksi, jika laju emisi CO2 dan GRK lainnya per hari ini, maka dalam lima tahun ke depan suhu global akan melebihi ambang batas. Sebenarnya, ini sudah terjadi di beberapa wilayah Bumi saat ini.

Lautan global menyediakan barang dan jasa ekosistem penting bagi umat manusia yang mencakup pengaturan iklim Erath, sistem pendukung kehidupan serta penyediaan makanan, mineral, energi, sumber daya alam lainnya, rekreasi, dan nilai-nilai spiritual.

Laut tidak hanya vital bagi perekonomian dunia, tetapi juga keseimbangan dan kelangsungan hidup lingkungan (Noone et al., 2013), yaitu: 1. Ekonomi, 2. Rekreasi dan spiritual, 3. Keamanan dan pertahanan, 4. Ekologi, ddan 5. Penelitian dan pendidikan.

“Hampir tiga perempat (72%) dari planet Bumi ditutupi oleh perairan laut (5 samudera dan banyak lautan), 97% dari air bumi terletak di laut dan samudera, dan di dalam laut dan samudera terletak 97% dari permukaan Bumi. ruang hidup,” ujar Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Kemudian, sambungnya, zona pesisir hanya mencakup sekitar 8% dari luas daratan bumi, tetapi menghasilkan sekitar 45% sumber daya alam dan jasa lingkungan bumi (Costanza, 1998). Sekitar 65% dari populasi dunia tinggal di wilayah pesisir, dan pada tahun 2030 jumlahnya diperkirakan akan mencapai tiga perempat dari populasi dunia (UNDP, 2010). Tiga perempat kota besar dunia berada di wilayah pesisir (UNDP, 2010).

Mengutip Prager dan Earle, Rokhmin Dahuri menyatakan bahwa melalui proses ekologi, siklus biogeokimia, dan sistem pendukung kehidupan, pantai dan lautan telah menopang dan membentuk keberadaan manusia di Bumi sejak kehidupan pertama kali muncul dari laut purba.

Pantai dan lautan memainkan peran penting dalam keamanan, pertahanan, dan kedaulatan negara mana pun, terutama negara pantai. Pesisir dan lautan memiliki informasi ilmiah yang tak terhitung jumlahnya di berbagai bidang yang merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi dan peradaban manusia yang berkelanjutan.

“Ekonomi kelautan (Blue Economy) meliputi semua kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan di wilayah darat yang menggunakan bahan baku atau sumber daya alam yang berasal dari pesisir dan lautan,” jelas Duta Besar Kehormatan Jeju Island Korea Selatan tersebut.

Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai respon untuk mengoreksi kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme): 1,8 miliar orang masih miskin, 700 juta orang kelaparan, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, krisis ekologi, dan Pemanasan Global.

Ekonomi Hijau adalah ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan (UNEP, 2011). Pada dasarnya, Blue Economy merupakan penerapan Ekonomi Hijau di wilayah laut (in a Blue World) (UNEP, 2012).

Ekonomi Biru berarti penggunaan laut dan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan” (Uni Eropa, 2019). Ekonomi Biru adalah penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan umat manusia, dan  secara simultan menjaga kesehatan serta keberlanjutan ekosistem laut (World Bank, 2016).

Ekonomi Biru adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ini mencakup berbagai sektor-sektor ekonomi mapan (established sectors) dan sektor-sektor ekonomi yang baru berkembang (emerging sectors) (EC, 2020).

Ekonomi biru juga mencakup manfaat ekonomi kelautan yang mungkin belum bisa dinilai dengan uang, seperti Carbon Sequestrian, Coastal Protection, Biodiversity, dan Climate Regulator (Conservation International, 2010).

Ekonomi biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menggunakan infrastruktur hijau, teknologi dan praktik, mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif, dan pengaturan kelembagaan proaktif untuk memenuhi tujuan kembar melindungi pantai dan lautan, dan pada saat yang sama meningkatkan potensi kontribusinya terhadap ekonomi berkelanjutan. pembangunan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis (PEMSEA, 2011; UNEP, 2012).

“Kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas)  yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia,” ujar Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) ini.

Kemudian, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan, untuk lapangan kerja 45 juta orang atau 30% total angkatan kerja Indonesia. Pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4%.  Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya > 30%.

Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, potensi Blue Economy Indonesia sangat besar. Ada 11 sektor ekonomi kelautan yang bisa dikembangkan yakni: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) ESDM, (6) pariwisata bahari, (7) perhubungan laut, (8) industri dan jasa maritim, (9) kehutanan pesisir (coastal forestry), (10) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan (11) SDA kelautan non-konvensional.

"Total nilai ekonomi kesebelas sektor itu sekitar 1,4 triliun dolar AS/tahun, hampir 1,4 PDB Indonesia saat ini atau 8 kali APBN 2020," ujar Menteri Perikanan dan Kelautan RI periode 2001-2004 Kabinet Gotong Royong itu.

Disisi lain, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, posisi geoekonomi dan geopolitik NKRI sangat strategis di dunia, karena menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta Benua Asia dan Benua Australia.

Secara geologis, oseanografis, dan klimatologis; Indonesia secara kontinu dilalui oleh ARLINDO (Arus Laut Indonesia) atau ITF (Indonesia Through Flow) dari S. Pasifik ke S. Hindia, dan sebaliknya.  Arus laut abadi yang merupakan bagian dari “Global Conveyor Belt” ini merupakan sumber energi kelautan terbarukan (arus laut, pasang surut, dan gelombang) yang sangat besar potensinya, khususnya di selat-selat seperti Selat Malaka, S. Sunda, S. Bali, S. Lombok, S. Makassar, S. Alas, S. Baubau, dan S. Larantuka.

Selain itu, ARLINDO yang secara kontinu bergerak bolak-balik dari S. Pasifik ke S. Hindia juga berfungsi sebagai “nutrient trap” (perangkap unsur hara, seperti nitrogen dan fosfor), sehingga perairan laut Indonesia merupakan habitat ikan tuna terbesar di dunia (the world tuna belt), memiliki marine biodiversity (keanekaragaman hayati laut) tertinggi di dunia, termasuk “Coral Triangle”, dan memiliki potensi produksi lestari (MSY = Maximum Sustainable Yield) ikan laut terbesar di dunia, sekitar 12,5 juta ton/tahun (FAO, 2008; KKP, 2017).

Sebagai bagian dari “Global Conveyor Belt” dan terletak di Khatulistiwa menjadikan Indonesia secara klimatologis sebagai pusat pengatur iklim dunia (El-Nino dan La-Nina) (NOAA, 1998).

Secara ekonomi, wilayah laut NKRI dengan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) nya merupakan pusat Sistem Rantai Pasok Global, dimana sekitar 45% total barang (komoditas dan produk manufaktur) yang diperdagangkan di dunia, dikapalkan (ditransportasikan, didistribusikan) dengan nilai rata-rata US$ 15 trilyun/tahun (UNCTAD, 2016).

Selat Malaka sebagai bagian dari ALKI-1 merupakan jalur transportasi laut terpendek yang menghubungkan S. Hindia dengan S. Pasifik.  Menghubungkan raksasa-raksasa ekonomi dunia, termasuk India, Timur-Tengah, Eropa, dan Afrika di belahan Barat dengan China, Korea Selatan, dan Jepang di belahan Timur.  Selat Malaka,

ALKI-1 melayani pengangkutan sekitar 80% total minyak mentah yang memasok Kawasan Asia Timur (China, Taiwan, Jepang, dan Korea) dari Kawasan Timur- Tengah dan Afrika.

Volume minyak mentah yang dikapalkan via S. Malaka sekitar 16 juta barel/hari, 20 kali lipat total produksi minyak mentah Indonesia, dan 4 kali lipat total minyak mentah yang diangkut via Terusan Suez.

Jumlah kapal yang melintasi ALKI-1 mencapai 100.000 kapal per tahun.  Sementara, Terusan Suez dan Terusan Panama masing-masing hanya dilewati oleh 18.800 dan 10.000 kapal per tahun (Calamur, 2017).   Pendapatan Otoritas Terusan Suez mencapai rata-rata Rp 220 milyar per hari (Rp 80,7 trilyun per tahun).  Bandingkan anggaran (APBN) Kemenhan 2021 hanya Rp 133,9 trilyun.  Artinya: pendapatan tahunan Otoritas Terusan Suez itu = 62% Anggaran Kemenhan-RI 2021.  

Secara geoekonomi dan geopolitik, wilayah gugusan pulau NKRI sejatinya merupakan “chock points” (“Gerbang Tol”) ratusan ribu armada kapal pengangkut, kapal ikan, kapal pesiar, dan kapal perang.

Pada Juli 2022, Presiden Turki, Erdogan memanfaatkan posisi strategis jalur transportasi laut untuk memaksa Rusia dan Ukraina bersepakat untuk tetap mengekspor gandumnya ke berbagai belahan dunia via Selat Bosporus. 

Mestinya, ALKI jauh lebih dahsyat (powerfull) untuk digunakan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran NKRI serta  ‘juru damai dunia’.

Pada 2012 AS menempatkan 4 Kapal Perangnya di perairan Singapura, memperkuat kekuatan militer (pertahanannya) di Pilipina. Baik AS maupun China terus berupaya meningkatkan kerjasama pertahannya dengan negara-negara ASEAN lainnya (Whitlock, 2012; Djamil, 2022).

Klaim sepihak China atas 80% total wilayah Laut China Selatan, termasuk Laut Natuna Utara, berdasarkan “Nine-Dash Lines” menunjukkan betapa sangat strategisnya ALKI-1 termasuk S. Malaka.

Untuk menegaskan klaimnya itu, sejak 1990-an China mengirim kapal-kapal ikan, penjaga pantai, kapal riset, dan kapal perang ke wilayah Laut China Selatan yang menurut UNCLOS 1982 merupakan hak berdaulat (jurisdiksi) Vietnam, Pilipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. 

Terlepas dari peran dan fungsi penting pantai dan lautan, hampir di mana-mana, ekosistem pesisir dan laut berada di bawah tekanan pembangunan yang luar biasa.

Di beberapa wilayah pesisir dan laut tekanan pembangunan tersebut telah mencapai tingkat yang mengancam kelestariannya yang tercermin antara lain pada: (1) tingkat pencemaran perairan laut yang tinggi; (2) penangkapan ikan yang berlebihan; (3) kerusakan terumbu karang, mangrove, dan ekosistem pesisir lainnya; (4) erosi dan sedimentasi; (5) hilangnya keanekaragaman hayati; (6) konflik pemanfaatan ruang; dan (7) kemiskinan.

Hal ini terutama terjadi di wilayah pesisir dengan intensitas pembangunan (industrialisasi) yang tinggi dan/atau kepadatan penduduk yang tinggi, seperti Teluk Jakarta, Teluk Thailand, Teluk Manila, Muara Sungai Thames, Teluk Boston, Teluk Chesapeake, dan wilayah pesisir di sekitar Timur. Laut Cina.

Kecuali industri pertambangan (minyak, gas, dan mineral), industri maritim, dan pariwisata bahari; sebagian besar unit usaha di bidang perikanan tangkap (perikanan), budidaya pesisir dan laut, dan industri pengolahan ikan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum: (1) memenuhi skala ekonomi, (2) menerapkan teknologi seni (teknologi Industri 4.0), (3) menerapkan Sistem Manajemen Rantai Pasokan dan Nilai Terpadu, dan (4) prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

“Akibatnya, sebagian besar unit usaha di tiga sektor ekonomi kelautan (ekonomi biru) kurang menguntungkan, kompetitif, dan berkelanjutan Kondisi bisnis ini membuat mayoritas nelayan tradisional, pembudidaya (pembudidaya ikan), pengolah dan pedagang ikan masih berkutat pada kemiskinan dan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB sebagian besar negara pantai masih rendah, misalnya 2,85% untuk Indonesia,” terangnya.

Sebagian besar perusahaan modern dan besar di Sektor Ekonomi Biru berasal dari ibukota nasional, kota-kota besar, atau luar negeri (MNC) yang membawa 'sewa ekonomi' (keuntungan) mereka ke markas mereka (nasional dan luar negeri) Hal ini pada gilirannya mengakibatkan 'kebocoran regional '.

Infrastruktur dan talenta digital yang tidak memadai di sebagian besar wilayah pesisir, pulau kecil, dan laut telah menghambat penerapan teknologi Industri 4.0 (misalnya Big Data, AI, IoT, Blockchain, Cloud Computing, drone, dan robotika) dalam pengembangan, investasi, dan bisnis Blue Economic unit.

Kurangnya akses bagi UMKM di Sektor Ekonomi Biru untuk memperoleh investasi dan modal kerja dari sektor Perbankan (Bank credit line), infrastruktur, inovasi teknologi, pasar, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya. Kualitas sumber daya manusia (human capital) sebagian besar masih rendah. Selanjutnya, kebijakan politik-ekonomi umumnya kurang kondusif bagi Pembangunan Ekonomi Biru.

Kemudian, IUU fishing dan kegiatan ilegal lainnya, perampokan. Konflik (sengketa) batas wilayah maritim dengan 10 negara tetangga, dan rongrongan terhadap kepemilikan NKRI.

Kapasitas dan kekuatan sektor pertahanan – keamanan (sumber daya manusia, infrastruktur, sarana, anggaran, dll) belum mencapai kekuatan esensial minimum. Kualitas sumber daya manusia (human capital) sebagian besar masih rendah.

Selama ini Indonesia belum mampu memanfaatkan posisi geoekonomi dan geopolitik yang strategis untuk kemajuan, kemakmuran, dan kedaulatan bangsa (kekuatan ekonomi dan pertahanan). Selain itu, kebijakan ekonomi-politik umumnya kurang kondusif bagi Pembangunan Ekonomi Biru.

“Dari perspektif pembangunan bangsa, kebijakan untuk menjadikan Indonesia sebagai PMD (Poros Maritim Dunia) merupakan bagian integral dari upaya nasional menuju Indonesia Emas 2045,” kata Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.

5 Pilar Pembangunan Poros Maritim Dunia

Prof. Rokhmin Dahuri menungkapkan, salah satu gagasan cemerlang Presiden Jokowi yang mendapat dukungan publik dengan penuh antusiasme ialah mewujudkan RI sebagai PMD (poros maritim dunia), yakni sebuah Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam, dan budaya maritim.

1. Budaya Maritim : Membangun kembali budaya maritim bangsa Indonesia melalui redefinisi indentitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara maritim, public awareness, dan insentif sosek.

2. Ekonomi Maritim : Pendayagunaan potensi ekonomi maritim untuk peningkatan daya saing, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan kesejahteraan rakyat secara ramah lingkungan dan sustainable.

3. Konektivitas Maritim: Revitalisasi dan pengembangan pelabuhan, armada kapal angkutan, konektivitas digital, dan infrastruktur lainnya.

4. Diplomasi Maritim : Optimalisasi soft power dalam menangani ancaman regional dan global serta peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang maritim for a better and sustainable world.

5. Hankam Maritim: Meningkatkan hard power supaya HANKAM maritim RI berkelas dunia, sehingga mampu mengawal dan  memperkokoh kedaulatan NKRI.

 

Komentar