Minggu, 27 November 2022 | 15:50
NEWS

Pendeta Alberth Yoku Sebut Tindakan Korupsi Lukas Enembe Tanggung Jawab Pribadi

Pendeta Alberth Yoku Sebut Tindakan Korupsi Lukas Enembe Tanggung Jawab Pribadi
Pdt Alberth Yoku

ASKARA - Penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe alias LE sebagai tersangka sejak awal September lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat dukungan dari sejumlah tokoh lokal Papua. Di antaranya, yakni tokoh Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Tanah Papua Pendeta (Pdt) Alberth Yoku.

Pdt Alberth Yoku yang juga Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura, Papua ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Gubernur Papua, merupakan tanggung jawab pribadi LE.

Menurut tokoh masyarakat dan juga pemerhati Tanah Papua Damai ini, setiap pejabat negara sudah melakukan sumpah jabatan pada saat dirinya (LE) dilantik.

"Maka dalam menjalankan pekerjaan, ia (LE) harus ingat dengan Tuhan, dan wajib mengikuti peraturan dalam beberapa waktu lalu.

Pendeta Alberth juga mengimbau agar masyarakat tidak menghalang-halangi proses penegakkan hukum yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Masyarakat tidak diperbolehkan melakukan provokasi dalam bentuk apapun dalam proses hukumnya,” imbau mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua ini.

Pdt Alberth Yoku Yakin KPK Profesional

Pdt Alberth meyakini bahwa KPK bertindak profesional terhadap Lukas Enembe, sebagaimana telah ditunjukan KPK terhadap para bupati di wilayah Papua yang pernah terlibat kasus korupsi.

“Jadi upaya penegakan hukum yang dilakukan kepada gubernur ataupun bupati-bupati adalah sesuai hukum, sehingga harus diproses sesuai prosedur yang berlaku,” jelas Pdt Alberth.

Ia juga mengingatkan agar setiap tokoh masyarakat harus mempunyai sikap profesional dan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan dan kooperatif dengan pihak penegak hukum demi menyelesaikan perkara hukum.

Selain kooperatif, masyarakat dan tokoh-tokoh Papua juga diimbau menghormati keputusan hukum dan tidak boleh melakukan intervensi, hal ini agar tidak menimbulkan kesalahan yang memberatkan hubernur maupun menimbulkan polemik lainnya.

“Masyarakat harus tenang dan mendukung proses hukum yang berlaku yang benar, adil, jujur dan terbuka untuk kepentingan negara,” tandas Pdt Alberth Yoku. (frifod)

Komentar