ASKARA - Upaya penambangan Blok Wabu yang terletak di selatan distrik Sugapa, Ibu Kota Kabupaten Intan Jaya terus bergulir.

Blok Wabu yang menyimpan potensi sumber daya 117,26 ton bijih emas (data Kementerian ESDM 2020) menjadikannya salah satu dari lima cadangan emas terbesar di Indonesia. Nilai yang setara dengan jumlah 300 T ini tentu diperebutkan oleh banyak kepentingan.

Terkait hal itu, senator Papua Barat Filep Wamafma justru menyoroti konflik di wilayah Intan Jaya tersebut. Menurutnya, Pemerintah harus mengutamakan keselamatan warga di sekitar daerah tersebut tanpa harus menambah daftar panjang kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua.

“Terkait wacana penambangan Blok Wabu yang terus bergulir, saya sangat berharap kepada Pemerintah, terutama pihak keamanan agar mengutamakan keselamatan dan keamanan warga di seluruh Intan Jaya, terutama di sekitar daerah Blok Wabu,” kata politisi Papua Barat tersebut.

Ia lagi-lagi memprotes penambahan aparat keamanan di Intan Jaya yang menurutnya tak sejalan dengan komitmen KSAD Dudung Abdurrahman.

“Kita apresiasi niat pendekatan kemanusiaan yang disampaikan KSAD Dudung. Namun, di lapangan, mengapa konflik meningkat, pelanggaran HAM masih terus terjadi?” tanya Filep.

Saat ini, wilayah Papua yang masih terus bergejolak beberapa tahun terakhir berada di Kabupaten Intan Jaya. Terkait konflik di pegunungan tengah tersebut, Peneliti Papua dari LIPI, Adriana Elizabeth, mengatakan permasalahan Intan Jaya merupakan bagian dari permasalahan kompleks. Akar masalah di Intan Jaya adalah upaya eksploitasi sumber daya alam.

Seturut dengan hal tersebut, Filep juga menyampaikan hal serupa. Ia menduga bahwa konflik berkaitan dengan sumber daya alam Papua yang terus diperebutkan.

“Kekayaan emas Blok Wabu memang sangat bernilai untuk dikelola. Akan tetapi, peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang mengitarinya membuat publik bertanya, apakah peristiwa-peristiwa yang melanggar perikemanusiaan yang terjadi di Intan Jaya, juga daerah lainnya di Papua, berkaitan dengan penambangan emas ini?” ungkap akademisi STIH Manokwari ini.

Filep menyayangkan konflik berkepanjangan di Intan Jaya seolah tidak kunjung menemukan solusi. Apalagi warga harus mengungsi dan mengidap penyakit tertentu akibat tinggal di tempat yang tidak layak.

“Saya tak bisa menolak bahwa konflik berkepanjangan ini merupakan kejahatan kemanusiaan karena telah menyengsarakan masyarakat. Jangan sampai ini dilakukan demi melancarkan aksi penambangan di Blok Wabu, akibat penolakan masyarakat adat,” tutur Pimpinan Komite I DPD RI ini.

Hingga Agustus 2022, pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Blok Wabu masih berada di bawah kendali negara. Ia mengatakan, pemerintah masih mencari skema dan/atau joint partner terbaik untuk mengelola Blok Wabu.