ASKARA  - Kebijakan poros maritim yang dicanangkan Presiden Jokowi Tahun 2014 belum terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil Survei Indodata terhadap kebijakan maritim nasional pada 34 provinsi  dari tanggal 25 Juli sd 30 Agustus 2022 pada 1200 responden dengan margin of Error 2,8% , Sebagian masyarakat Indonesia tidak puas dengan implementasi kebijakan tersebut.

“Terdapat 73% masyarakat yang menyatakan tidak puas dengan upaya pemerintah jokowi-maruf membangun kebijakan maritim nasional,” ujar Direktur Eksekutif Indodata dan dosen UPNVJ, Danis Tri Saputra Wahidin  S.IP, M.I.P  dalam keterangannya kepada media di Bekasi, Minggu sore (11/9).

Danis yang didampingi  Peniliti Dan Panitia ISPEC Agus Subandono, dan J. Batara menjelaskan, riset yang dilakukan Panitia Ispec  (International Sea Port Exhibition and Conference) dan Lembaga Survei Indodata  itu menggunakan system mix metode lewat perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif.

Disamping itu, tambah Danis, dalam rangka untuk memperjelas kebijakan Maritim tersebut maka dilakukan serangkaian kegiatan untuk menghimpun sejauhmana minat dan tanggapan publik mengenai kelanjutan kebijakan poros maritim.

“Survei yang kita lakukan itu menunjukkan hasil kebijakan maritim nasional kita itu mengecewakan. Responden tidak puas terhadap kebijakan itu. Sebetulnya kebijakan itu sudah lama tapi kemudian terlupakan lalu kemudian terabaikan. Padahal kebijakan ini memiliki potensi yang sangat besar dan menarik investasi yang sangat besar dari berbagai kawasan,” paparnya.

Survei ini, jelasnya, dalam rangka kajian dan upaya mengembangkan maritim dan memberikan penganugerahan award kepada tokoh-tokoh, perintis dan praktisi, inisiator serta diplomasi di bidang maritim. Untuk itu, Ispec dan Indodata melibatkan banyak tokoh untuk melakukan survei di lapangan kemudian melakukan penelitian lebih lanjut lagi dari nama-nama tersebut.

“Tapi penganugerahan ini diluar kepentingan politik. Mereka juga tidak mencalonkan dan para penilai juga merupakan para ahli di bidangnya,” terang Danis.

Melalui survei ini, jelas Danis, diharapkan akan memunculkan kembali gagasan betapa pentingnya kebijakan maritim nasional dalam upaya memperkuat pertahanan ekonomi nasional.

Peniliti Dan Panitia ISPEC Agus Subandono

Agus Subandono menjelaskan, anamnesis  yang dilakukan untuk mengingatkan kembali kebijakan poros maritim Presiden Jokowi tahun 2014. “Mungkin karena proyek lain lebih besar yang lebih monumentalis sehingga maritim jadi terlupakan,” tandasnya.

Serangkakan kegiatan yang dilakukan Ispec dan Indodata, terang Agus, untuk mengingatkan kembali bagaimana realisasi kebijakan tentang poros maritim. Diketahui, bahwa 72 persen dari wilayah Indonesia itu laut. Kemudian potensi sumber daya alam, bahkan APBN 90 persen dihasilkan dari laut.

“Sebetulnya kebijakan poros maritim Indonesia itu sudah tepat, hanya semakin ke sini hilang. Mungkin karena ada IKN (Ibu Kota Nusantara) poros maritim seperti terabaikan, Maka kami melakukan kegiatan mengingatkan kembali, kita bicara dari hulu ke hilir,” ujarnya.

“Kita melakukan survei bagaimana tanggapan public tentang kebijakan maritim tentang kepuasan, kemudian melakukan aktivitas pemberian penghargaan award dalam rangka anamnesis tadi,” sambungnya.

Disamping itu, kata Agus, pihaknya juga melakukan riset tentang pembentukan kelembagaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Perhubungan. Utamanya melakukan kerjasama di bidang kemaritiman. “Jadi perlu adanya direktorat jenderal tersendiri terkait infrastruktur. Hal ini menurut kami perlu,” katanya.

Hal sama dikatakan Agus, dari hasil survei publik sekitar 73 persen menyatakan lebih banyak tidak puas, karena jarang lagi digaungkan tol laut, poros maritim. “Terbukti dalam survei kita perlu mendorong, sayabg sekali potensi maritim terabaikan,” imbuhnya.

Adapun  serangkaian kegiatan antara lain : 1. Survei opini publik terhadap Kebijakan Maritim Nasional, 2. Penyusunan Kelembagaan yang memonitoring kerjasama di bidang maritime, 3. Penganugrahan award kepada tokoh maritim baik sebagai perintis, inisiator kebijakan maupun yang berjasa dalam diplomasi kemaritiman, 4. Penyusunan buku sejarah Maritim Indonesia, dan 5. Menjalin kerjasama diplomatik kepada negara-negara maritim  Dunia untuk menanamkan investasi di bidang maritim terutama Inggris di Indonesia.

Berikut adalah nama-nama 20 tim Ahli yang melakukan dan  menghimpun dan melakukan kajian secara kualitatif terhdapat tokoh perintis, inisiator kebijakan maupun yang berjasa dalam diplomasi kemaritiman, yaitu :

1) Wanshah Wibisono SH, MA, 2) Drs.Shahandra Hanitiyo MA, 3) Bani Aulia Maulana, 4) Prof. Ir. Nuryuwono (UGM), 5) Prof. Dr. Ir. Harun AlRasyid Lubis (ITB), 6) Prof. Dr Ir Senator Nur Bahagia (ITB), 7) Ir. Tri Achmadi PHd (ITS), 8) Dr. Ir. Sri Rahardjo. M.Phil (ITL Trisakti), 9) Dr. Ir. Son Diamar M.Sc (Praktisi Maritim), 10) Laksda TNI Pur. Dr Suryo Wiranto SH MH (Pramarin)

Lalu, 11) Dr. Datep Purwa Saputra (Pramarin), 12) Setijadi, S.T., M.T., IPM. (Supply Chain Indonesia), 13) Carmelita Hartoto (INSA), 14) Pasoroan Herman Harianja (INAMPA), 15) Yukki Nugrahawan Hanafi (ALFI), 16) Ir. Benny Herianto (Praktisi Maritim), 17) Ir. Aulia Febrial Fatwa, ASCM, ASSCM (ABUPI), 18) Ir Arif Suhartono (Praktisi Bisnis Pelabuhan), 19) Mahendra Rianto (ALI), 20) Ir. Darma Tyanto Saptodewo MM (IAMPI)

Adapun nama-nama nominator yang telah ditetapkan oleh tim ahli berdasarkan track record dan jasa-jasanya di bidang maritim  serta telah  diukur akseptabilitasnya di tengah publik Indononesia adalah sebagai berikut :

A. Tokoh perintis dan Praktisi di bidang maritim

1) Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D., MRINA      

2)Dr. Capt. Entin Kartini, MM.    

4) Dr. (HC). Susi Pudjiastuti         

5) Letnan Jenderal TNI Mar (Purn.) Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si.          

6) Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto   

7) Jend TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Panjaitan M.P.A  54,2%    23,6%    22,2%

8) Dr. (HC). Ir. Budi Karya Sumadi             

9) H. Erick Tohir B.A., M.B.A          

10) Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA 

11) Dr. (HC). Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A          

12) Ir. Sakti Wahyu Trenggono, MM         

13) Capt Gita Arjakusuma,            

14) Capt.Mek Selamet Wibowo

B. Inisiator Kebijakan di Bidang Maritim

1) Ir. Joko Widodo          

2) Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad Al-Haddar

3) Jenderal  TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A

4) Dr. (HC). Susi Pudjiastuti         

5) Prof. Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS.         

6) Laksamana Muda TNI (Purn.) E. Estu Prabowo, S.M., M.Sc      

7) Sultan Hamengkuhbuwono ke-X        

8) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M       

9) Ir.Budi Karya Sumadi

10) Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA., MBA

11) Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A.    

C. Diplomasi kemaritiman

1) Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA

2) Ir. Sarwono Kusumaatmadja  

3) Ir. H. Joko Widodo     

4)Sultan Hamengkuhbuwono ke-X

5) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M       

6) Prof Dr marsetio Danusaputro             

7) Prof Dr marsetio Danusaputro