ASKARA - Pemerintahan Jokowi akhirnya memberlakukan harga baru atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM), mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. 

Keputusan pemerintah tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk Generasi Muda Mathla'ul Anwar Provinsi Banten.

Ketua Generasi Muda Mathla'ul Anwar Provinsi Banten Irwandi Suherman mengecam keras atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Menurut Irwandi saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM, kesan pemerintah Jokowi  disebut tidak pro rakyat akan terus terpatri, karena menurutnya bangsa Indonesia baru saja babak belur menghadapi badai pandemi Covid dan belum dapat bangkit.

"Baru saja kita saksikan ribuan keluarga kehilangan tulang punggungnya karena meninggal dunia dilanda badai pandemi covid, belum lagi ada jutaan kepala keluarga baru saja kehilangan lapangan pekerjaan Karana PHK masal yang sampai saat ini belum ada solusi kongkrit, kini harus menelan pil pahit dengan kenaikan harga BBM, tak terbayang bagaimana multiplayer efek dari ini semua kedepannya", papar Irwandi, Minggu (4/9).

Tidak hanya mengecam, akan tetapi ketua GEMA MA Banten ini menyampaikan solusi dengan memberikan saran agar presiden Jokowi memangkas gaji para pejabat Negara sekelas menteri, direktur utama BUMN, pejabat eselon satu dan dua yang dinilainya cukup fantastis dan membebani APBN.

"Sebagai bentuk tanggung renteng dengan rakyat kecil, baiknya pak Jokowi segera mengeluarkan kebijakan baru untuk saat ini agar memotong gaji menteri, Dirut BUMN, pejabat eselon satu dan dua dijajaran pemerintahan pusat, kementerian dan BUMN.  Kita semua tahu gaji mereka cukup besar dan sangat membebani APBN", ungkap Irwandi saat diwawancarai di kediamannya di Pandeglang Banten.

Selain itu, Irwandi juga menekankan agar pemerintah Jokowi cepat turun tangan mengerahkan seluruh sumber daya pemerintahannya untuk memberikan solusi kongkrit atas multi player efek yang akan terjadi pasca kenaikan harga BBM sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Pemberian Bansos bukan satu-satunya solusi, namun pemerintah harus mampu menekan dan mengendalikan harga bahan pokok yang akan terjadi akibat efek dari kenaikan harga BBM ini," tandasnya.