ASKARA - Mengusung tema “Artisanal Fisheries and Aquaculture: The Vision, Benefits, Roles and Responsibilities”, The International Institute of Knowledge Management (TIIKM) Sri Lanka menggelar Conference Programme The 9th International Conference On Fisheries And Aquaculture 2022 (ICFA 2022)  pada 25 – 26 Agustus 2022.

Konferensi internasional itu diikuti sekitar 650 peserta dan pembicara dari 15 negara. Mereka antara lain, Mr. Isanka P. Gamage (Co-Founder & Managing Director, The International Institute of Knowledge Management (TIIKM), Sri Lanka),  Dr. Rohana Subasinghe (Honorary Life Member of the World Aquaculture Society.

Selain itu, hadir Past President of the World Aquaculture Society – Asia Pacific Chapter), Dr. Krishna R. Salin (Associate Professor and Chair, Aquaculture Program, AIT, Thailand; President-elect of the World Aquaculture Society – Asia Pacific Chapter), r. Albert G.J. Tacon (Technical Director, Aquahana LLC, USA), dll.

Dalam kesempatan tersebut, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS menyampaikan, populasi dunia yang terus meningkat dan pendapatannya (daya beli) secara dramatis meningkatkan permintaan manusia akan makanan (termasuk ikan dan makanan laut), energi, produk farmasi, mineral, serta komoditas (sumber daya alam) dan produk lainnya.

“Dalam konteks sektor penghasil pangan (pertanian, peternakan, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap); hanya akuakultur yang masih memiliki ruang besar untuk mengembangkan produksinya,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri lewat paparannya bertajuk “Teknologi Blue Economy Dan Industri 4.0 Untuk Budidaya Akuakultur yang Produktif, Efisien, Inklusif, dan Berkelanjutan”, Kamis (25/8).

Sederhananya, kata Prof Rokhmin Dahuri, karena tingkat pemanfaatan (produksi) pengembangan budidaya (usaha), khususnya di lingkungan laut (marikultur) dan lahan pesisir (budidaya air payau), sejauh ini jauh lebih rendah dari total potensi produksinya.

Sementara itu, menurut FAO, produksi perikanan tangkap dunia mengalami stagnasi (levelling-of), sekitar 90 juta ton/tahun, sejak akhir 1990-an. Dan, pembangunan peternakan dan pertanian juga terkendala oleh konversi lahan pertanian menjadi penggunaan lahan lain, pencemaran, degradasi lingkungan ekosistem darat, dan konflik sosial.

Lebih lanjut, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi produksi perikanan budidaya terbesar di dunia, dengan potensi produksi lestari akuakultur terbesar di dunia, sekitar 150,5 juta ton/tahun (FAO, 2022). 

Sejak 2009 Indonesia merupakan produsen akuakultur terbesar kedua dunia, hanya kalah dari China. Pada 2019 total produksi akuakultur – RI mencapai 16,3 juta ton (13,5% total produksi dunia), dimana 9,9 juta ton berupa rumput laut. Sementara produksi akuakultur China di tahun yang sama mencapai 68,4 juta ton (57% produksi dunia). Dan, produksi akuakultur India (peringkat-3 dunia) sebesar 7,8 juta ton (6,5% produksi global).

“Sebagai ilustrasi betapa fantastisnya potensi ekonomi akuakultur Indonesia adalah 3 juta ha lahan pesisir yang cocok untuk budidaya tambak udang Vaname. Bila kita mampu mengembangkan 500.000 ha tambak udang Vaname dengan produktivitas rata-rata 40 ton/ha/tahun (intensif-moderat), maka akan dihasilkan 20 juta ton atau 20 milyar kg udang setiap tahunnya,” ungkapnya.

Prof. Rokhmin Dahuri melanjutkan, Indonesia memiliki potensi produksi perikanan terbesar di dunia, sekitar 115,63 juta ton/tahun, yang hingga kini baru dimanfaatkan sekitar 16%.. Pada 2020 baru diproduksi (dimanfaatkan) sekitar 22,55 juta ton atau 19,5% total potensi produksinya.

”Artinya, peluang untuk meningkatkan pembangunan, investasi, dan bisnis di sub-sektor Perikanan Tangkap dan sub-sektor Perikanan Budidaya beserta segenap industri hulu (infrastruktur dan sarana produksi) dan industri hilirnya (industri pengolahan/manufaktur, pengemasan, dan pemasaran) masih sangat besar,” kata Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2020 – 2024 itu.

Disamping itu, lanjutnya, Akuakultur juga menghasilkan berbagai jenis perhiasan yang bernilai ekonomi tinggi. Indonesia dikenal sebagai produsen mutiara laut selatan, dan ikan hias terbesar di dunia. Di Malaysia, Thailand, China, Jepang, dan Maldive, kegiatan perikanan budidaya juga dikembangkan sebagai destinasi pariwisata (aquaculture-based tourism).

Selain itu, budidaya algae dan flora lainnya juga bisa menyerap CO2 (carbon sink) yang mencegah terjadinya pemanasan global. Sejak 2012 IPB berhasil menemukan 4 spesies alga mikro dari laut dengan kandungan hidrokarbon rata-rata 20% dari total berat keringnya, dan menghasilkan biofuel.

Jika kita kembangkan budidaya alga mikro ini pada 2 juta ha lahan pesisir (0,3% total wilayah pesisir Indonesia) terintegrasi dengan industri pengilangannya, maka bisa diproduksi sekitar 2 juta barel biofuel/hari.

Jumlah ini, katanya, melampaui kebutuhan minyak mentah nasional, sekitar 1,4 juta barel/hari. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi menghamburkan devisa untuk impor migas, sekitar Rp 400 trilyun per tahun.

“Ironisnya, Indonesia kini sebagai salah satu pengimpor terbesar di dunia berbagai produk industri bioteknologi kelautan termasuk squalence, minyak ikan, gamat, dan viagra. Sudah 20 tahun ini untuk akuakultur masih rendah sekali, kita masih impor,” kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Ketua Majelis Ahli MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) menegaskan, budidaya perikanan bukanlah “a rocket science”dan bukan bisnis padat modal sehingga bisnis budidaya secara praktis dapat dijalankan oleh kebanyakan orang Bagus untuk mengatasi pengangguran.

“Secara umum, kegiatan budidaya merupakan bisnis yang menguntungkan dan terbarukan yang sebagian besar terletak di laut, pesisir, pulau kecil, dan daerah pedesaan Baik untuk mengentaskan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi disparitas pembangunan wilayah antara perkotaan vs pedesaan, dan dalam kasus Indonesia antara Pulau Jawa vs Pulau Luar,” terangnya.

Secara definisi, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) tersebut menegaskan bahwa perikanan budidaya (aquaculture) tidak hanya menghasilkan sumber protein hewani (ikan, krustasea, moluska, dan ivertebrata); tetapi juga bahan baku (raw materials) untuk industri farmasi, kosmetik, film, cat, pelapis badan pesawat terbang, biofuel, dan beragam industri lainnya. “Bahkan, tanaman pangan (sumber karbohidrat) pun sudah berhasil dibudidayakan di ekosistem perairan laut,” katanya.

Secara potensial, sambung Prof Rokhmin Dahuri, perikanan budidaya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Ia pun mencontohkan seperti potensi usaha budidaya udang vaname yang memiliki nilai ekonomi tinggi. “Dengan membuka usaha tambak udang Vaname 100.000 ha/tahun saja, dapat disumbangkan 2% pertumbuhan ekonomi per tahun,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Prof. Rokhmin Dahuri, perikanan budidaya sebenarnya merupakan sektor pembangunan yang tidak hanya menghasilkan komoditas pangan sebagai sumber protein hewani tetapi juga: (1) komoditas pangan sebagai sumber mineral, vitamin, dan karbohidrat (padi dan tanaman pangan);

Lalu (2) komoditas (misalnya invertebrata, alga mikro, dan alga makro) sebagai sumber bahan baku (senyawa bioaktif) untuk makanan & minuman fungsional, industri farmasi, pengecatan, dan industri lainnya; (3) komoditas sebagai sumber biofuel (misalnya alga mikro); (4) komoditas perhiasan; dan komoditas lainnya untuk berbagai kegunaan lainnya.

Terkait dengan budidaya, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan peran dan fungsi konvensional akuakultur menyediakan: (1) protein hewani termasuk ikan bersirip, krustasea, moluska, dan beberapa invertebrata; (2) rumput laut; (3) ikan hias dan biota air lainnya; dan (4) perhiasan tiram mutiara dan organisme air lainnya.

Sedangkan peran dan fungsi budidaya non-konvensional (masa depan): (1) pakan berbasis alga; (2) produk farmasi dan kosmetika dari senyawa bioaktif mikroalga, makroalga (rumput laut), dan organisme akuatik lainnya; (3) bahan baku yang berasal dari biota perairan untuk berbagai jenis industri seperti kertas, film, dan lukisan; (4) biofuel dari mikroalga, makroalga, dan biota perairan lainnya; (5) pariwisata berbasis akuakultur; dan (6) penyerap karbon yang mengurangi pemanasan global.

“Sektor kelautan dan perikanan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan Indonesia dimana sejak 2009 hingga saat ini Indonesia telah menjadi penghasil ikan dan hasil perikanan terbesar kedua dunia,” kata Ketua Perhimpunan Akuakultur Indonesia tersebut.

Bahkan, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, terdapat 13 jenis mikroalga dari perairan laut Indonesia yang mengandung senyawa hidrokarbon untuk bahan bakar nabati. Adapun keempat spesies utama itua adalah Nannocholoropsis oculata (24%), Scenedesmus (22%), Chlorella (20%), dan Dunaliela salina (15%).

Selanjutnya, Budidaya alga mikro, alga makro (rumput laut), tanaman air, dan organisme lain yang dapat menyerap CO2 dan Gas Rumah Kaca (GRK) lainnya dapat menjadi penyerap (penyerap) GRK yang signifikan untuk mengurangi (menghentikan) Perubahan Iklim Global ( Pemanasan global).

Ekonomi Biru

Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu mengungkapkan, potensi Blue Economy (Ekonomi Biru) Indonesia sangat besar.  Total potensi 11  sektor Blue Economy Indonesia adalah 1,348 triliun dolar AS/tahun atau lima  kali lipat APBN 2019 (Rp 2.400 triliun =  190 miliar dolar AS) atau 1,3 PDB Nasional saat ini. “Blue Economy Indonesia bisa menyediakan lapangan kerja untuk  45 juta orang atau 40 persen  total angkatan kerja Indonesia,” tuturnya.

Namun, katanya, potensi yang amat besar itu belum dimaksimalkan.  Sebagai contoh, kata Rokhmin, pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4 persen. “ Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya  lebih dari  30 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai respon untuk mengoreksi kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme): 1,8 miliar orang masih miskin, 700 juta orang kelaparan, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, krisis ekologi tiga kali lipat, dan Pemanasan Global.

Mengutip UNEP (2011), dia mengemukakan, Green Economy  (Ekonomi Hijau) adalah ekonomi yang dibangun dan digerakkan oleh aktivitas manusia (produksi, transportasi, distribusi, dan konsumsi) yang mengemisikan sedikit CO2 (low carbon), menggunakan sumberdaya alam  (SDA) secara efisien (resource efficient), dan secara sosial hasilnya dapat dinikmati oleh umat manusia secara adil (socially inclusive). Sedanagkan Blue Economy (Ekonomi Biru) adalah aplikasi Ekonomi Hijau di sektor-sektor ekonomi kelautan (UNEP, 2011).

“Ekonomi Hijau adalah ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan (UNEP, 2011),” terangnya.

Singkatnya, kata Prof. Rokhmin Dahuri, pentingnya pantai dan lautan dunia tidak dapat dilebih-lebihkan. Mereka sangat penting bagi keberadaan dan kesejahteraan suatu bangsa serta masyarakat dunia. Terlepas dari peran dan fungsi penting pantai dan lautan, hampir di mana-mana, ekosistem pesisir dan laut berada di bawah tekanan pembangunan yang luar biasa.

Di beberapa wilayah pesisir dan laut tekanan pembangunan tersebut telah mencapai tingkat yang mengancam kelestariannya yang tercermin antara lain pada: (1) tingkat pencemaran perairan laut yang tinggi; (2) penangkapan ikan yang berlebihan; (3) kerusakan terumbu karang, mangrove, dan ekosistem pesisir lainnya; (4) erosi dan sedimentasi; (5) hilangnya keanekaragaman hayati; (6) konflik pemanfaatan ruang; dan (7) kemiskinan.

Disisi lain, isu, masalah, dan ancaman utama terhadap keberlanjutan pantai dan laut, antara lain: 1. Hilangnya Habitat dan Keanekaragaman Hayati, 2. Eksploitasi Sumber Daya Alam secara berlebihan, terutama penangkapan ikan yang berlebihan, 3. Polusi termasuk plastik, 4. Erosi dan Sedimentasi, 5. Perubahan Iklim Global dan dampak negatif yang menyertainya seperti pemanasan suhu laut, pengasaman laut, cuaca ekstrim, dan kenaikan permukaan laut, 6. Konflik pemanfaatan ruang, 7. Kemiskinan.

“Adapun ekonomi kelautan (marine economy) adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas)  yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia,” ujar Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.