ASKARA - Dinas Pendidikan akan dipanggil Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta untuk dimintai keterangan terkait sejumlah laporan dugaan pemaksaan kepada siswi untuk mengenakan jilbab di sekolah. 

Dalam agenda yang tersebar, Disdik DKI dipanggil pada Rabu (10/8) pukul 10.30 WIB, di ruang rapat Fraksi PDIP Gedung DPRD DKI Jakarta.

“Iya betul (pemanggilan hari ini),” ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Rabu (10/8) pagi. 

Dikatakan Gembong, pemanggilan ini dipicu adanya laporan dari orang tua terutama yang anaknya bersekolah di Jakarta Barat. 

Pemanggilan kepada Disdik itu bertujuan untuk mengklarifikasi dugaan pemaksaan yang terjadi.

“Ada keluhan masyarakat kami mau klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat, benar enggak seperti itu kami kan harus klarifikasi jangan sepihak. Justru banyak aduan dari SMP-SMA,” ujar anggota Komisi A ini.

Senada dengan Gembong, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ima Mahdiah menyebutkan pemanggilan terhadap Disdik DKI tak hanya terkait dugaan pemaksaan menggunakan jilbab.

“Kami ingin membahas diskriminasi secara keseluruhan,” kata Ima. 

Sebelumnya, Ima Mahdiah menerima laporan dari para orang tua murid yang berkeberatan anak perempuannya 'diwajibkan' mengenakan jilbab di sekolah. 

Menurut Ima, ada dua sekolah negeri di Jakarta Barat yang diduga memaksa siswi untuk berjilbsb, yakni satu SD negeri di Tambora dan SMP negeri di kawasan Kebon Jeruk.

"Saya mendapatkan laporan dari beberapa orang tua bahwa ada sekolah negeri yang mewajibkan memakai baju panjang bahkan memaksakan memakai hijab," kata Ima.(jpnn)