ASKARA - Pemerintah menyiapkan program Kartu Prakerja dengan skema normal yang akan fokus pada peningkatan kompetensi dan keahlian (skill) pada penerima manfaat, bukan lagi bantuan sosial (bansos).

Nantinya, dalam program tersebut biaya pelatihan kerja akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. 

"Biaya pelatihan akan menjadi lebih besar dan pelatihan dapat dilakukan secara offline dan online, namun akan lebih mendorong pelatihan offline," ungkap Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja Rudy Salahuddin, dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (2/7).

Deputi Bidang Koordinasi ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM itu mengatakan, keputusan ini dibuat karena kondisi pandemi covid-19 sudah berubah menjadi endemi. 

Untuk itu, pemerintah berencana menjalankan skema normal dengan mengadakan pelatihan offline yang merupakan desain awal dari Program Kartu Prakerja.

Dengan skema normal, pemerintah berharap Program Kartu Prakerja dapat memberikan serangkai pelatihan dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Pelatihan dapat dilakukan secara offline, online, dan hybrid.

Lantaran itu, dapat dipastikan bantuan biaya pelatihan akan lebih besar dari dana insentif yang diberikan.

Sejak Program Kartu Prakerja diluncurkan April 2020 lalu, terdapat total penerima manfaat sebanyak 12,8 juta orang di seluruh Indonesia. 
Program ini hadir di 514 kabupaten dan kota, dengan 56 persen dari populasi tinggal di desa, 49 persen dari peserta adalah perempuan, serta sekitar 3 persen merupakan penyandang disabilitas.

"Selama dua tahun program ini berjalan, Kartu Prakerja telah sukses dijalankan dengan baik. Tentunya dengan kesuksesannya, harapan yang sangat tinggi juga diemban untuk keberlanjutan ke depannya," kata Raden Pardede, tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.