ASKARA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo digadang-dagang sebagai salah seorang kandidat calon presiden pengganti Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. 

Nama Ganjar Pranowo kerap menjadi jawara di sejumlah survei. Walau tak memimpin, nama Ganjar dipastikan masuk dalam 3 besar survei kandidat calon presiden bersama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. 

Namun demikian, penilaian berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari. Menurutnya, Ganjar belum mampu menjadi calon presiden.

Menurut Qodari, Ganjar tak memiliki kemampuan seperti Jokowi.

“Ganjar memang elektabilitasnya papan atas, tetapi kemampuan konsolidasinya di level elite lemah, tak seperti Jokowi,” ungkap Qodari, di diskusi Total Politik, di Jakarta Selatan, Minggu kemarin (12/6).

Tak seperti Ganjar, Qodari menyebut Jokowi tak pernah mengalami konflik politik dengan partainya, yakni PDI Perjuangan.

“Coba ingat, saat Pak Jokowi jadi wali kota, Mbak Puan ada di dapilnya Jokowi, kalau mau benturan, kurang apalagi?” ujarnya.

Ganjar dinilai punya konflik dengan PDIP, padahal ada di Semarang.

“Kalau konsolidasi dengan internalnya saja tidak bisa, bagaimana akan berkonsolidasi dengan partai politik yang lain,” katanya.

Kasak-kusuk di Internal PDIP

Di tubuh PDI Perjuangan, tempat Ganjar bernaung ada nama Puan Maharani yang juga digadang-gadang menjadi salah seorang capres. Tak pelak, hal itu membuat internal PDI Perjuangan bergolak. Satu pihak mendukung Ganjar sebagai capres namun pihak lain mendukung Puan Maharani capres 

Menurut Qodari, jika pertentangan di tubuh PDI Perjuangan itu terus berlanjut kaum nasionalis akan terbelah yang berakibat Ganjar dan Puan tidak bisa maju dan menang dalam pencalonan presiden. 

Hal itu diungkapkan Qodari dalam diskusi aliansi Perdamaian dan Keadilan (PEREKAD) yang diwakili Pendeta Harsanto Adi; Ketua umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API) yang juga ketua presidium PEREKAD; Djasarmen Purba, Ketua umum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI); Yusuf Mujiono Ketua Umum Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA); dan Urip Dwi Premono Sekjen PMKTI yang juga Ketua Umum Pergerakan Indonesia Mandiri (PIM)n, yang berlangsung di bilangan Jakarta Selatan, pada Sabtu (11/6).  

Memang, siapa yang akan menjadi capres dari PDI Perjuangan ditentukan oleh Megawati Soekarno Putri. Tetapi akan sangat terlambat jika yang diusung kaum nasionalis itu waktunya terlalu mepet.

Qodari berpandangan, jika yang menang tersebut dari nasionalis baik itu Ganjar maupun Prabowo akan berhadapan calon yang didukung kelompok yang selama ini mengusung politisasi identitas ataupun politisasi agama akan menjadi presiden yang sangat buruk.

Bahkan menurut Qodari, ini akan terjadi pembelahan yang luar biasa dan lebih berdampak besar ketimbang Pilpres 2019 maupun Pilkada DKI 2017. Hal ini tak terlepas berangkat dari hasil perhitungan survei dengan selisih dukungannya sangat tipis.

Dengan demikian untuk meraih kemenangan akan menggunakan segala cara dan cara itu akan bermain di polarisasi identitas tersebut.

Di sisi lain, pondasi pembangunan yang sudah diletakan presiden Jokowi akan dipertanyakan kelanjutannya. Baik pembangunan IKN, infrastuktur maupun pondasi ekonomi yang saat ini sedang dibangun dan dikerjakan.

Apalagi kalau yang dipilih tersebut presiden yang didukung para pemain politisasi identitas, semakin tidak kondusif dengan kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia. Belum lagi faktor investor asing yang rata-rata akan selesai perjanjiannya tahun 2023. 

Jika pilpres yang digadang belum menemukan arah dan misi dari capres dijamin para investor akan berhitung kembali, seberapa besar dampak dari dampak pilpres tersebut.

Dengan pertimbangan itu, Qodari dan kawan-kawan memunculkan gerakan presiden tiga periode. Tujuannya, agar kesinambungan pembangunan bisa berlanjut, karena dengan waktu 10 tahun dengan kondisi bangsa yang kurang baik masih membutuhkan waktu kembali untuk memperbaiki bangsa ini. 

Belum lagi peran pemerintah untuk menekan oknum-oknum yang selalu bermain dengan politisasi identitas, dengan tambahan lima tahun lagi akan mampu ditekan habis. Hal ini sudah terbukti keberanian Jokowi dalam melarang FPI dan HTI.

Selanjutnya dengan satu periode lagi kalau ada pendapat pangamat ataupun masyarakat, menurut Qodari tidak akan menimbulkan goncangan yang besar dibanding ketika pilpres dilangsungkan dengan bermain politisasi identitas terutama politisasi agama.

Hal ini sangat mungkin terjadi ketika para calon memiliki kekuatan yang rata-rata dan tidak akan yang menonjol, dikhawatirkan pada politisasi agama akan dipermainkan.

“Perkara perlunya amandemen itu urusan 9 fraksi yang ada di DPR RI namun yang pasti ada aturan amandemen dan itu bisa dilakukan amandemuen," tandas Qodari.

HIPMI 

Wacana Jokowi menjabat tiga periode juga mengemuka dalam acara peringatan 50 tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta Convention Center (JCC). 

Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum HIPMI Mardani Maming mengucapkan yel-yel "lanjutkan, lanjutkan" dalam acara itu. 

Yel-yel tersebut disambut pengurus HIPMI yang hadir di lokasi denga meneriakkan kalimat yang sama. 
 
Wakil Ketua HIPMI, Anggawira menilai, maksud dari kata 'lanjutkan' yang diserukan Bahlil dan Mardani adalah pembangunan di era Jokowi. HIPMI, kata dia, menginginkan program-program Jokowi saat ini bisa dilanjutkan. 

"Program-progra, yang ada dari Jokowi, yang sudah on the track itu harus dilanjutkan. Ke depannya, kita harus tetap lanjutkan program tersebut supaya terarah dan flow-nya jelas," kata Anggawira menukil Info Indonesia.

Anggawira mengaku tidak yakin seruan 'lanjutkan' itu untuk menggelorakan lagi gagasan Jokowi Tiga Periode.

"Kalau untuk tiga periode nggak lah, karena sifatnya tidak konstitusional. Saya rasa itu maksudnya program-program yang ada agar tetap bisa berjalan dan berkelanjutan. Itu sangat penting dan menjadi harapan kita pada pengusaha. Jadi tidak mulai dari nol lagi," tuturnya.

Senada dengan Anggawira, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan HIPMI, Ajib Hamdani menyatakan, yang dimaksud dari seruan 'lanjutkan' adalah program-program pembangunan era Jokowi.

Dia menegaskan, HIPMI adalah organisasi pengusaha yang fokus mencetak pengusaha-pengusaha muda, sehingga orientasinya adalah keberlangsungan ekonomi.

"Untuk sirkulasi kepemimpinan, itu sudah masuk ranah politik. Sudah ada regulasi yang mengatur itu," kata Ajib. 

Wajar

Sekretaris Jenderal Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, Timothy Ivan Triyono punya pandangan lain. Menurutnya, publik bakal menafsirkan sendiri makna seruan 'lanjutkan' yang dilempar Maming dan Bahlil.

Namun, bagi Jokpro, munculnya seruan 'lanjutkan' dan penegasan dari Maming bahwa HIPMI menunggu arahan presiden mengenai pilihan politik 2024 berarti yang sudah dilakukan Jokowi adalah baik untuk ekosistem bisnis dan pengusaha.

Program ekonomi Jokowi mengutamakan kemudahan perizinan berusaha dan proses regulasi. Hal itu menjamin kestabilan ekonomi dalam negeri.

"Jadi, wajar saja kalau para pengusaha yang tergabung dalam HIPMI menginginkan Jokowi lanjut di periode ketiga. Pengusaha pasti ingin ekosistem yang stabil," kata Timothy.

Dia sendiri mengaku cemas ekonomi Indonesia akan tertahan dua tahun jika kepemimpinan nasional berganti. Di masa awal pasca-2024, para investor pasti akan 'wait and see' sebelum menanam di Indonesia.

"Mungkin ini juga menjadi kekhawatiran HIPMI bahwa roda ekonomi akan tertahan selama dua tahun apabila Jokowi tidak tiga periode," kata dia.