ASKARA - Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) menggelar Halal Bi Halal dan Silaturahim Nasional di Hotel Aston Kartika, Jakarta, Kamis (2/6). Acara yang dibuka oleh Sekjen MAI, Ir. Denny D. Indradjaya,M.Sc,MSIE diadakan secara offline dan daring dalam rangka memperkuat ukhuwah antar pengurus MAI dan stakeholder Akuakultur di Indonesia.

Ketum MAI,  Prof.Dr.Ir.Rokhmin Dahuri,MS mengatakan, dirinya bersyukur dan bahagia dapat menghadiri halal bihalal MAI.  “Alhamdulillah, kita bisa  berlebaran. Dan sebagai ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia, saya ingin menyampaikan  Taqabballahu minna waminkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah-salah kata, mohon dikosongkan. Jangan ada ganjelan lagi,” kata Prof. Rokhmin Dahuri saat memberikan kata sambutan.

Menurutnya, betapa pentingnya momen halal bihalal untuk mempererat tali silaturahmi antar pelaku usaha akuakultur.  “Bagi orang beriman memastikan bahwa dirinya di akhirat nanti masuk Surga. Kalau masuk Neraka itu penderitaan abadi,” ujar Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) ini.

Mengutip Hadits Sohih, lanjutnya, penderitaan yang paling ringan seseorang dipasang di kakinya dengan terompah yang mendidih. Sebaliknya kalau yang di Surga itu merupakan kenikmatan Allah yang diberikan kepada dirinya.

Ia lalu mengutip hadits nabi yang menyatakan  bahwa bahwa kenikmatan Allah yang diberikan di dunia itu hanya 1 persen. Selebihnya 99 persen di akhirat, yakni di surga. “Jangan sampai menjadi dirjen, jadi menteri, orang popular memperebutkan hanya satu persen, sementara usia kita paling panjang 120 tahun,” kata Prof. Rokhmin Dahuri.

“Kenapa konsep Alhamdulillah sangat relevan, karena persoalan kita kepada Allah lebih gampang, bertobat dan berpuasa sudah selesai. Tetapi orang yang paling rugi adalah orang yang banyak amal solehnya tapi banyak menyakiti orang,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin mengupas sekilas sejarah didirikannya Masyarakat Akuakultur Indonesia. Sebelum didirikannya Departemen Perikanan dan Kelautan oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid pada September 1999, dia diundang oleh Akbar Tanjung yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Kata praktisi bidang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut ini, dirinya diundang kapasitasnya sebagai Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB).  “Kami diundang Akbar Tanjung untuk menyajikan sebuah SC (Steering Committee) untuk merekomendasi segera dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan. Kita punya pemikiran sendiri terkait sektor kelautan dan perikanan,” kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2021 – 2024 ini.

Lalu, pada Juli 1999 Prof. Rokhmin Dahuri diminta oleh DPR-RI untuk menyusun position paper tentang dasar pertimbangan (reasonings) urgensi pembentukan Departemen Kelautan dan Perikanan. Prof. Rokhmin Dahuri bersama anggota Tim Penyusun (Prof. Ismudi Muchsin; Ir. KA. Azis, MSc;  Dr. Enang Haris; Dr. Tridoyo Kusumastanto; Dr. Kadarwan Suwardi; Dr. Bambang Widigdo; Dr. Menofatria Boer;  dan Dr. Linawati Herjito) memaparkan position paper tersebut di DPR RI yang saat itu dipimpin oleh Ketua DPR RI, Akbar Tanjung. 

Puncak capaian Prof. Rokhmin Dahuri adalah diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2001 dan kembali diangkat pada Kabinet Gotong Royong pada masa pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, ungkap Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University ini, pada 1997 IPB bekerjasama dengan DKN (Dewan Kelautan Nasional) dan Bappenas menyusun Buku Grand Strategy Pembangunan Kelautan Nasional. 

Sebagai Ketua Tim Penyusun buku tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri bersama Rektor IPB dan Ketua DKN menyampaikan buku tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ginanjar Kartasasmita. Salah satu rekomendasi terpenting dari buku tersebut adalah perihal perlunya segera didirikan Departemen Perikanan.

“Alhamdulillah pada September 1999 berdirilah Departemen Eksplorasi Laut dalam Kabinet Persatuan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri,” tuturnya.  Sejak medio 2000, lanjutnya, namanya berganti menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan sejak Nopember 2004 (awal pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, SBY) namanya berganti lagi menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan potensi akuakultur di Indonesia. Artinya sektor kelautan dan perikanan jika digabungkan dengan sains dan teknologi bisa membangun produk sendiri. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi pembangunan ekonomi kelautan yang luar biasa besar.

“Sebab, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang tiga perempat wilayahnya berupa laut, Indonesia memiliki potensi produksi marikultur terbesar di dunia, sekitar 60 juta ton/tahun,” tegasnya.

Prof Rokhmin menambahkan usaha marikultur bukan hanya menghasilkan sumber pangan protein berupa berbagai jenis ikan, kekerangan (moluska), dan crustacean (udang, lobster, kepiting, rajungan, dan lainnya).

“Tetapi juga sumber bahan baku bagi industri farmasi, kosmetik, perhiasan (seperti kerang mutiara), cat, film, biofuel, dan ratusan jenis industri lainnya, yang berasal dari micro algae, macro algae, avertebrata, dan biota (organisme) laut lainnya,” ungkapnya.

Ironisnya, kata Prof. Rokhmin Dahuri, Indonesia kini sebagai salah satu pengimpor terbesar di dunia berbagai produk industri bioteknologi kelautan termasuk squalence, minyak ikan, gamat, dan viagra. “Sudah 20 tahun ini untuk akuakultur masih rendah sekali, kita masih impor,” sebutnya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, paparnya, yang 75 % total wilayahnya berupa laut, dan 28 % wilayah darat Indonesia pun berupa ekosistem perairan (danau, sungai, waduk, dan perairan rawa tawar); Indonesia memiliki potensi produksi lestari akuakultur terbesar di dunia, sekitar 100 juta ton/tahun (FAO, 2014). 

“Alhamdulillah, sejak 2009 Indonesia merupakan produsen akuakultur terbesar kedua dunia, hanya kalah dari China.  Kita baru memproduksi 15 juta ton sementara China sudah 67 juta ton. Jauh sekali bedanya,” ujarnya.

Akuakultur dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan karena modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar dan masa produk panen tidak terlalu lama. Misalkan, rumput laut dapat dipanen dalam waktu 45 hari, kemudian udang 100 hari.

Menurutnya, akuakultur dapat mendulang untung yang besar ditambah masyarakat dinilai dapat melakukan budidaya perikanan. Terlebih pasar produk akuakultur masih sangat terbuka, jika hal tersebut dapat dikuasai seharusnya bisa menjadi pusat pemakmuran dan kesejahteraan. "Jadi saya optimis. Lalu aktivitasnya tidak di kota kebanyakan di desa, itu pun dapat menolong bangsa yang cukup penting yaitu disparitas pembangunan antar wilayah," kata Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat ini.

Kita harus mempunyai dua kekuatan. Untuk masalah teknis solusinya adalah tingkatan. Daya saing nya ada tiga, yakni pertama, kualitasnya top, kedua harganya relatif murah, ketiga, berkelanjutan dari produk itu. “Solusinya teknologi dan masalahnya yang kita hadapi adalah perizinan, keamanan, harusnya MAI punya bargaining position. Kita akan bergerak kearah sana,” tutupnya.

Dikutip dari mai.or.id, Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) merupakan organisasi profesi akuakultur, yang saat ini telah beranggotakan lebih dari 1400 anggota (individu/instansi) dan tersebar di seluruh indonesia. Sejak awal berdirinya MAI (2001) hingga tahun 2021 trend jumlah anggota selalu meningkat.

Hal ini mengindikasikan bahwa MAI dipandang efektif mempunyai daya tarik dan lambat tapi pasti disukai oleh insan akuakultur sebagai wadah komunikasi dan persatuan dari berbagai profesi akuakultur (akademisi, peneliti, praktisi, birokrat dan pecinta akuakultur) di Indonesia.

Anggota MAI terdiri dari para professional yang berasal dari akademisi, peneliti, birokrat dan swasta/ praktisi. Berdasarkan distribusi profesi, anggota MAI yang berasal dari akademisi/ dosen berjumlah 195 orang (28,26 %), peneliti berjumlah 131 orang (18,98 %), birokrat/pemerintahan berjumlah 131 orang (18,98 %), dan dari unsur praktisi/ swasta berjumlah 233 orang (33,76 %). Data ini menunjukkan bahwa MAI sangat heterogen dan mampu menyatukan berbagai insan akuakultur dari berbagai profesi dan elemen.