ASKARA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan evaluasi larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang resmi diberlakukan pada 28 April mendatang.

Diketahui, Jokowi memutuskan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng atau Crude Palm Oil (CPO). Hal itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

Menurut GAPKI, evaluasi perlu dilakukan jika kebijakan tersebut terbukti memberikan dampak negatif terhadap pengusaha kelapa sawit.

"Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut," ujar Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Tofan Mahdi dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (23/4).

GAPKI meminta seluruh pemangku kepentingan di industri sawit untuk ikut memantau dampak dari kebijakan tersebut di lapangan.

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit untuk memantau dampak kebijakan tersebut terhadap sektor kelapa sawit," kata Tofan.

Namun demikian, Tofan mengaku, pengusaha CPO akan menghormati keputusan pemerintah terkait larangan ekspor. 

Pelaku usaha, kata dia, akan ikut memonitor perkembangan di lapangan setelah kebijakan itu keluar.

"Kami sebagai pelaku usaha kelapa sawit mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit," imbuhnya. 

Sebelumnya, Jokowi melarang ekspor CPO dan minyak goreng mulai Kamis (28/4) mendatang. Kebijakan ini berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan.

"Saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan," ucap Jokowi.

Ia akan mengevaluasi kebijakan itu secara berkala. Hal ini dilakukan agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri kembali berlimpah dengan harga yang terjangkau.