ASKARA - Usulan interpelasi atau hak bertanya terkait pergelaran Formula E kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap berlanjut.

Anies Baswedan sebagai gubernur dinilai harus menjelaskan kepada publik terkait kesiapan ajang balap mobil listrik itu. 

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Pras, sapannya mengatakan, APBD telah mengeluarkan dana tak sedikit untuk Formula E yang angkanya mencapai Rp560 miliar untuk commitment fee.

Terkait hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta Dewan Kebon Sirih mengambil jalur musyawarah.

Kata dia, balapan yang akan digelar 56 hari lagi itu sebaiknya didiskusikan tanpa perlu interpelasi.
 
"Kalau memungkinkan dapat didiskusikan ya, kami Pemprov dengan DPRD kan selama ini hubungannya baik," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/4). 
 
Dikatakan Riza, Pemprov DKI akan menjalankan rekomendasi yang diberikan DPRD DKI Jakarta dalam musyawarah dan diskusi. Meski demikian, Riza mengakui interpelasi merupakan hak dari anggota DPRD DKI Jakarta.

"Prinsipnya kita negara demokrasi, interpelasi itu kan salah satu hak anggota Dewan, ya silakan saja," ujar Riza.

Prasetyo Edi Marsudi mengatakan akan melanjutkan sidang paripurna interpelasi Formula E yang diskors pada 28 September 2021. 

Katanya, para anggota dewan masih menginginkan penjelasan terkait anggaran pasti penyelenggaraan balap mobil listrik itu dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
 
"Berapa pastinya anggaran yang sudah dikucurkan dari APBD untuk Formula E ini? Dewan ingin mengetahuinya," kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4). 
 
Pras, sapaannya, berharap Anies bersedia menghadiri sidang paripurna interpelasi Formula E itu. Sebab, Anies tidak hadir dalam sidang yang digelar sebelumnya.
 
"Mau ditanya saja kok parno. Anies itu kan punya kemampuan menata kata yang sangat bagus. Saya yakin Anies bisa menjawab semua pertanyaan," ujar Pras.