ASKARA -  Sebelumnya pada, Kamis (31/03), Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengizinkan anak cucu keturunan anggota Partai Komunis Indonesia untuk mendaftar Seleksi Penerimaan anggota TNI dari berbagai jenjang, mulai dari Tamtama, Bintara, Akademi TNI ataupun prajurit karir.

Hal tersebut disampaikan Andika  dalam rapat dengan panitia penerimaan pusat prajurit TNI Tahun Anggaran 2022.

Belakangan, keputusan orang nomor satu di tubuh TNI ini, memicu pro dan kontra di berbagai kalangan.  

HMI melalui Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) M. Ichya Halimudin, menyanyangkan keputusan Panglima TNI tersebut.

Menurutnya, sejarah kelam PKI di Indonesia tidak boleh dilupakan walaupun kini keturunan PKI diperbolehkan menjadi prajurit TNI. 

"PKI punya sejarah kelam di Indonesia terkait pemberontakan dulu tahun 1948 dan 1965 dan dahulu ada TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966," kata Ichya, Jumat (1/4/2022). 

Dia mengakui setiap warga negara memiliki hak asasi yang sama. Namun, kata dia, karena TNI merupakan alat vital pertahanan negara, maka harus mempertimbangkan fakta sejarah PKI yang kelam di Indonesia. 

 "Kita tidak boleh lupa terhadap apa yang sudah dilakukan oleh PKI terhadap bangsa ini di Indonesia. Ideologi yang harus dipegang teguh harus tetap pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI," pungkasnya. 

Sementara itu, Koalisi Mahasiswa Aktivis Sulawesi Tenggara-Jakarta (Kaswara), yang diketuai Ahmad, meminta Presiden RI, Joko Widodo mengevaluasi kinerja Panglima TNI.

Kaswara juga mendesak Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa untuk mundur dari jabatanya karena dianggap tidak mampu mengemban amanah sebagai panglima TNI.

Kaswara juga meminta Presiden RI mencopot Andika Perkasa dari  jabatan Panglima TNI karena tidak mampu menjaga stabilitas negara dan menyebabkan gugurnya salah satu prajurit dan putra  terbaik Provinsi  Sulawesi Tenggara dan memberikan penghargaan kepada keduanya.

Senada dengan Kaswara, Edi Muhdi Zein, Presiden Akur Sekabeh Cilegon - Banten (ASC) menyatakan "Kami minta Bapak Jokowi mengevaluasi kinerja dan Mental idilogi Andika selaku Panglima TNI. Karena sikap mental idiologi TNI selama ini sangat jelas tidak mentolerir PKI atau komunisme dalam bentuk apapun. Karena pernyataan Andika tersebut dapat dipersepsi publik sebagai upaya merubah tradisi sikap mental idiologi dalam tubuh TNI."

Edi juga menyatakan, dengan melontarkan tafsirnya tersebut, Andika dapat  menciptakan bias persepsi dikalangan Prajurit dan masyarakat yang selama ini menjadikan TNI sebagai panutan dalam menjaga masuknya faham komunis dalam idiologi pancasila. "Kami mengajak seluruh anak bangsa secara bersama mewaspadai Idiologi Komunis bertumbuh di Tubuh TNI dan kami mohon Bapak Jokowi memberhentikan Andika selaku Panglima TNI," ujar tokoh muda Banten ini