ASKARA - Langkanya minyak goreng di pasaran membuat antrean masyarakat, khususnya kaum ibu di sejumlah tempat. Kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun langsung bergema.

Lantas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mencabut subsidi minyak goreng kemasan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Edy Priyono mengatakan, kebijakan itu diambil lantaran pemerintahan Jokowi peduli terhadap kebutuhan minyak goreng rakyat.

Namun di sisi lain, pemerintah disebut ingin menjaga keberlangsungan industri minyak goreng dalam negeri. 

"Bapak Presiden ingin menjaga keseimbangan ini, yakni menjaga kepentingan masyarakat dan produsen," ungkap Edy dalam keterangannya, Sabtu (19/3).

Menurut Edy, pemerintah tidak mudah melaksanakan kebijakan baru terkait minyak goreng tersebut. Pasalnya, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng curah agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran. 

Terlebih, dengan terbitnya kebijakan tersebut akan membuka peluang pengguna minyak goreng kemasan beralih ke curah.

Edy menilai potensi terjadinya kebocoran pada distribusi juga akan makin besar.

Lantaran itu, kebijakan tersebut juga perlu pengawasan yang lebih maksimal agar pemberian subsidi atas minyak goreng curah bisa tepat sasaran. 

“Tantangannya memang sangat besar, tetapi pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik di lapangan,” ujarnya. 

Menurut Edy, KSP bersama Kemendag, Kemenperin, dan Satgas Pangan akan terjun ke lapangan untuk mengawal kebijakan Presiden Jokowi soal minyak goreng. (ant/jpnn)