ASKARA - Survei atau Jajak pendapat terhadap responden pendukung enam partai politik (parpol) terkait wacana penundaan Pemilu 2024 digelar Litbang Kompas menunjukkan hasil yang menyatakan setuju jika pemilu digelar 14 Februari 2024 alias tidak ditunda. 

Jajak pendapat itu dilakukan terhadap responden dari PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, serta PKS. 

"PDI Perjuangan 47,8 persen, Gerindra 83,9 persen, Golkar 66,7 persen, PKB 42,9 persen, Demokrat 75,7 persen, serta PKS 92,9 persen," demikian hasil jajak pendapat itu. 

Lalu, sebanyak 20,6 persen kader PDIP setuju pemilu ditunda 2 sampai 3 tahun. Kader Gerindra yang setuju pemilu ditunda berada di angka 6,3 persen, Golkar 11,1 persen, PKB 35, 7 persen, Demokrat 13,5 persen.

Litbang Kompas juga mempertanyakan pandangan responden terkait kepentingan di balik usul penundaan Pemilu 2024. Hasilnya, 66,7 persen menyatakan usulan tersebut demi kepentingan politik.

Sementara itu, responden yang memandang usulan itu demi kepentingan pemulihan ekonomi nasional hanya 23,4 persen.

Kemudian, jajak pendapat juga memperlihatkan bahwa 79,8 persen responden meyakini bahwa Indonesia tetap mampu mengatasi dampak pandemi Covid-19 tanpa harus mengubah atau memperpanjang masa jabatan presiden serta DPR.

Kemudian, 55,5 persen responden pun menyatakan puas dengan pernyataan Jokowi yang mengaku akan tunduk dan patuh pada konstitusi serta wacana penundaan pemilu harus menaati konstitusi.

Terakhir, 71,8 persen responden menyatakan yakin pemilu akan tetap digelar 14 Februari 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim punya big data yang berisi percakapan ratusan juta masyarakat melalui berbagai media sosial terkait terkait penundaan pemilu 2024.

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 10 jutalah," kata Luhut dalam perbincangan bersama Deddy Corbuzier di akun YouTube, dikutip Sabtu (12/3). 

Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.

"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.