ASKARA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan ciri penceramah radikal usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta keluarga besar TNI-Polri tidak asal memanggil penceramah agama atas dasar demokrasi. 

Menurut BNPT, salah satu ciri penceramah radikal adalah antipemerintah. Para penceramah itu disebut kerap menyebarkan kebencian terhadap pemerintahan yang sah.

"Dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, hate speech, dan sebaran hoaks," kata Direktur Pencegahan BNPT Ahmad Nurwakhid, dikutip Minggu (6/3).

Ahmad Nurwakhid menyebutkan, para pendakwah radikal juga selalu menyebarkan paham khilafah dan menanamkan paham antipancasila.

Nurwakhid berkata penceramah radikal mengajarkan paham takfiri atau mengafirkan pihak yang berbeda paham ataupun agama. Para penceramah itu pun memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungannya.

Penceramah radikal, kata Nurwakhid, intoleran terhadap perbedaan. Bahkan, mereka anti terhadap budaya dan kearifan lokal keagamaan.

Salah satu strategi penceramah radikal adalah menghilangkan dan menyesatkan sejarah bangsa Indonesia. Kemudian, mereka menghancurkan budaya lokal hingga mengadu domba anak bangsa dengan pandangan intoleransi dan isu SARA.

"Inilah yang harus menjadi kewaspadaan kita bersama dan sejak awal untuk memutus penyebaran infiltrasi radikalisme ini. Salah satunya adalah jangan asal pilih undang penceramah radikal ke ruang-ruang edukasi keagamaan masyarakat," terang Nurwakhid.

Walaupun begitu, Nurwakhid mengingatkan masyarakat untuk tidak menstigma penceramah melalui penampilan. Dia berkata penceramah radikal bukan soal busana, melainkan cara pandang.

Sebelumnya, Jokowi meminta keluarga besar TNI-Polri tidak asal memanggil penceramah agama atas dasar demokrasi. 

Hal itu dikatakan Jokowi, saat menyampaikan sambutan di acara pembukaan Rapat Pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3). 

Jokowi mengatakan, TNI-Polri beserta keluarga harus menjaga kedisplinan nasional.

"Hati-hati ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinnya harus sama. Nggak bisa ibu-ibu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain, manggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," tegas Jokowi. 

"Sekali lagi di tentara, polisi, nggak bisa seperti itu, harus dikoordinir secara kesatuan," sambung Jokowi. 

Jokowi menegaskan, kehati-hatian tersebut perlu diperhatikan agar keluarga TNI dan Polri tidak salah dalam memanggil penceramah.