ASKARA - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi resmi menyandang status tersangka dan ditahan setelah diperiksa secara maraton di Gedung Merah Putih KPK, Kamis kemarin (6/1).

Dalam kasus tersebut, Rahmat Effendi diduga menerima uang lebih dari Rp7,1 miliar.

Sejumlah uang tersebut terkait pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, serta pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi. 

Ketua KPK, Firli Bahuri menjelaskan awal konstruksi perkara yang menjerat wali kota dua periode tersebut. 

Awalnya, Pemkot Bekasi pada tahun lalu menetapkan APBD-P Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sekitar Rp286,5 miliar.

Dikatakan Firli, ganti rugi dimaksud di antaranya untuk pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar; pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar; pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar; dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.

Rahmat Effendi disinyalir menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan mengintervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud, serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan.

"Sebagai bentuk komitmen, tersangka RE diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi, di antaranya dengan menggunakan sebutan untuk 'Sumbangan Masjid'," ujar Firli di Gedung KPK, Kamis (6/1).

Kemudian, Rahmat Effendi menerima uang masing-masing senilai Rp4 miliar, Rp3 miliar dan Rp100 juta dari sejumlah pihak swasta melalui perantara.

"Mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga RE sejumlah Rp100 juta dari SY (Suryadi, Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa)," kata Firli.

Lalu, Rahmat Effendi disebut menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan. Uang itu digunakan untuk operasional Pepen dan tersisa sebesar Rp600 juta.

"Di samping itu juga terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi, RE diduga menerima sejumlah uang Rp30 juta dari AA (Ali Amril, Direktur PT MAM Energindo) melalui MB (M. Bunyamin, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)," pungkas Firli.

Diketahui, KPK menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus ini. Rinciannya, lima orang diduga sebagai penerima suap dan empat lainnya diduga sebagai pemberi suap.

Para tersangka yang diduga menerima suap yaitu Rahmat Effendi; M. Bunyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi alias Bayong; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bekasi, Jumhana Lutfi.

Sedangkan empat tersangka diduga pemberi suap yaitu Ali Amril; Suryadi; Lai Bui Min alias Anen, swasta; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.