ASKARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat internal terkait pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal yang semakin meresahkan masyarakat di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/10). 

Rapat tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso.

"Tadi dalam rapat internal bersama bapak Presiden dibahas, dibicarakan secara khusus terkait dengan tata kelola pinjaman online," ungkap Johnny G. Plate. 

Presiden Jokowi, kata Johnny, ingin tata kelola pinjol betul-betul diperhatikan, mengingat ada lebih dari 68 juta masyarakat Indonesia telah memiliki akun financial technology (fintech) ini dengan omzet Rp260 triliun.

Johnny mengungkapkan, jokowi melihat ada masalah, di mana ada pinjol 'mencekik' masyarakat dengan bunga tinggi dan melakukan penagihan dengan cara tidak patut. Karenanya, Jokowi ingin pinjol ilegal ditindak tegas. 

"Mengingat banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di dalam ruang pinjaman online maka Bapak Presiden memberikan arahan yang sangat tegas tadi," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti pinjol ilegal yang mencekik rakyat dengan bunga tinggi. Tak hanya itu, pola penagihan kepada konsumen juga kerap dilakukan dengan tidak patut, misalnya diancam hingga disebarkan data pribadinya.

Akhirnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan anak buahnya untuk memberantas aktivitas pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. 

Terbaru, sejumlah kantor pinjol di berbagai wilayah di Indonesia digerebek polisi. Di antaranya di Jakarta dan Sleman. Puluhan orang karyawan diamankan polisi dalam penggerebekan itu.