Selasa, 30 November 2021 | 14:09
NEWS

Ada Kader yang Tempuh Jalan Pintas Soal Dukungan Capres, PDIP Sebut Bakal Beri Sanksi

Ada Kader yang Tempuh Jalan Pintas Soal Dukungan Capres, PDIP Sebut Bakal Beri Sanksi
Hasto Kristiyanto (Dok Indopolitika.com)

ASKARA - Dukungan terhadap calon tertentu untuk menjadi calon presiden 2024 ramai di internal PDI Perjuangan. Terkait hal itu, DPP PDIP angkat suara.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, ada sekelompok pihak yang memang menolak kerja keras lewat kaderisasi secara sistemik dengan mencalonkan pihak tertentu di partainya.

"Saat ini PDI Perjuangan melihat ada sekelompok kepentingan yang tidak mau bekerja keras melakukan kaderisasi secara sistemik," ungkap Hasto dalam keterangannya, Jumat (15/10). 

Dikatakan Hasto, pihak tersebut juga mengambil jalan pintas dengan mendukung calon tertentu untuk maju sebagai Capres 2024 atas subjektivitas dan kepentingan pribadi.

Namun demikian, Hasto tidak mengungkap pihak mana yang melakukan hal tersebut. Dia memastikan PDIP selalu mencermati dinamika politik yang berkembang tersebut.

"Partai terus mencermati dinamika politik yang berkembang. Seluruh kader dan anggota Partai terus memegang disiplin dan lebih memilih membantu rakyat di dalam seluruh program recovery atas dampak pandemi," katanya.

Sementara, Ketua bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun menegaskan, pihaknya akan memberi sanksi kepada pengurus yang nekat mendeklarasikan capres atau cawapres sebelum ada keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

Menurutnya, DPP PDIP tidak akan pandang bulu, baik pendukung Puan Maharani maupun Ganjar Pranowo.

"Kalau kita yang menyampaikan, ini (sanksi) berlaku untuk seluruh kader. Jadi kader-kader itu, karena mereka ini ditugaskan partai memimpin struktur, maka mereka harus mengerti aturan-aturan yang berlaku di partai. Ini bukan kecuali, semua kader-kader partai yang terikat, terlibat dalam kongres harus tahu itu," tegasnya. 

"Mereka jangan pecah-pecah, masing-masing mau mengajukan calon yang tidak pada tempatnya atau pada waktunya. Jadi itu berlaku bagi semua tanpa kecuali," imbuhnya.

Komarudin kembali menegaskan, kewenangan memilih capres dan cawapres ada di tangan Megawati selaku ketua umum. Aturan itu merupakan keputusan kongres di Bali beberapa tahun lalu, yang mana dihadiri juga oleh para pengurus dari tingkat pusat ke tingkat ranting.

Ditambahkan, seluruh pengurus PDIP harus mengerti dan wajib mentaati aturan partai. Jika kader yang ingin menyampaikan aspirasi, Komarudin mengimbau untuk disampaikan dalam forum resmi, bukan dideklarasikan.

"Saya harap, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, sebagai yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk melihat penegakan kode etik, disiplin dalam partai, saya meminta mereka, struktur partai, untuk tegak lurus, berpegang teguh dalam aturan partai, yang di dalamnya mereka juga membuat keputusan itu," tegas Komarudin.

Komentar