Senin, 18 Oktober 2021 | 05:22
NEWS

Megawati Dilantik Sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN

DPR: Pemerintah Jangan Politisasi Riset, Terpaut Jauh Dengan BPIP

DPR: Pemerintah Jangan Politisasi Riset, Terpaut Jauh Dengan BPIP
Presiden Jokowi Lantik Megawati Sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN (int)
ASKARA - Pelantikan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (13/10/2021) mengundang komentar beberapa kalangan. 
 
Salah satunya adalah Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto yang menyebut pelantikan tersebut membuka politisasi di dunia riset nasional.
 
Menurut Mulyanto, sepanjang sejarah pembangunan riset di Indonesia, saat ini adalah titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi. Hal ini tercermin dari ditetapkannya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
 
"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," tegas Mulyanto, Rabu (13/10/2021).
 
Mulyanto menjelaskan, sebelumnya para ahli sudah minta Presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.
 
"Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP," ujar Mulyanto.
 
"Menurut saya pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP," sambung Sesmenristek era Presiden SBY ini. 
 
Mulyanto menambahkan, jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8/9/2021 menulis kekhawatiran intevensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat (super agency) dengan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas rencana kinerjanya.
 
"Peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) semakin merosot. Posisi Indonesia bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara. Dari segi skor terus merosot. Faktor yang terutama lemah adalah aspek “kelembagaan” (peringkat ke-107). Bahkan di bawah Vietnam dan Brunei. Indonesia hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan Asean," papar Mulyanto.
 
Selain itu, lanjut legislator asal Dapil Banten 3 ini, tugas-fungsi BRIN yang campur aduk sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi, bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran (ex BATAN) serta keantariksaan (ex LAPAN). 
 
"Dengan masalah yang besar dan mendasar itu saya pesimis konsolidasi kelembagaan ini berjalan baik," tandas Mulyanto.

Komentar