ASKARA - Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakaryta yang tidak mencapai target kinerja akan diberikan dua pilihan, mundur atau diberhentikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara konsisten bersama jajaran pejabat Pemprov DKI membuat target pembangunan prioritas yang telah disepakati dan dikerjakan bersama-sama.

"Hal tersebut sudah seperti kesepakatan bersama antara gubernur dan jajaran terkait bahwa mereka harus siap dievaluasi apabila tidak mampu memenuhi target yang dibuat," kata Marullah, Minggu (23/5). 

Dikatakan Marullah, komitmen dan konsekuensi tersebut sudah menjadi standar operasional prosedur (SOP) sejak pejabat DKI itu dilantik sehingga siapapun harus siap untuk dievaluasi.

Namun demikian, Marullah membantah evaluasi atau penyebab pejabat DKI yang mundur disebabkan tekanan dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

“Tidak ada urusan pencopotan jabatan dengan TGUPP. Ini kan fenomena lumrah. Dari dulu juga sering ada pejabat yang dipertahankan dan dicopot. Bedanya di era Gubernur Anies semua pencopotan ada alasan kinerja, dan target yang tidak tercapai,” tegas Marullah.

Pemprov DKI, kata dia, memiliki prosedur membuat target pencapaian kinerja pejabat dengan gubernur dan ketika target tak tercapai maka akan dipanggil dan diperingatkan.

"Kita diberi kesempatan kedua untuk mengkoreksi dan mencapai target. Bila tetap tidak berhasil maka kita harus sudah siap untuk dievaluasi dan diberikan dua pilihan yakni mengundurkan diri atau diberhentikan pimpinan,” lanjutnya.

Marullah menyebutkan, target yang dibuat tersebut bertujuan agar jajaran Pemprov DKI Jakarta dapat meningkatkan kinerja serta mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan guna mencapai target tersebut sesuai RPJMD dan visi misi Gubernur. 

"Muara dari pencapaian target adalah pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik," tandas Marullah.