Selasa, 23 April 2024 | 07:32
NEWS

23 Tahun Reformasi

5 Ultimatum Nasional BARIKADE'98, Dukung Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM

5 Ultimatum Nasional BARIKADE'98, Dukung Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM
Ketum BARIKADE'98, Benny Rhamdani (Dok Istimewa)

ASKARA - Dalam lipatan sejarah tercatat, tepat 23 tahun silam, rezim tirani, otoriter, dan fasistik yang selama 32 tahun berkuasa dengan semena-mena seketika tumbang oleh kekuatan idealis progresif revolusioner Gerakan Aktivis Mahasiswa 98. 

Meskipun kala itu harus berhadapan dengan moncong senjata aparat keamanan yang jauh lebih bengis dan kejam dibanding era saat ini, namun kekuatan murni aktivis mahasiswa 98 yang bergerak bersama kekuatan rakyat seantero negeri tak mampu dibendung. 

Hingga akhirnya, pada 21 Mei 1998, Rezim Soeharto tumbang. Sejak saat itulah era reformasi dimulai. Kran demokrasi terbuka lebar dan oligarki ekonomi rezim Orde Baru perlahan-lahan terkikis.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi 1998 (BARIKADE'98) Benny Rhamdani dalam acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) BARIKADE'98 sekaligus memperingati 23 Tahun Reformasi di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/5) siang.

"Setelah 23 tahun reformasi, ternyata bangsa ini belum terbebas dari belenggu kejahatan masa lalu. Seperti belum adanya titik terang atas sejumlah kasus pelanggaran HAM dalam Penembakan Trisakti, Tragedi Semanggi, Penculikan dan Penghilangan Aktivis serta pelanggaran-pelanggaran HAM berat lainnya," ungkap Benny.

5 Ultimatum Nasional 

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) BARIKADE'98 Arif Rahman merinci kelima ultimatum tersebut. Pertama, mendukung Presiden Jokowi untuk menuntaskan Kejahatan HAM yang terjadi di Tabun 1998 (pembunuhan, pemerkosaan masyarakat sipil, penculikan dan penghilangan paksa aktivis) melalui proses hukum yang adil dan terbuka untuk menyeret ke penjara para aktor kejahatan HAM dalam tragedi 1998 dan kejahatan HAM lainnya.

"Kedua, mendukung Presiden Jokowi untuk mengeluarkan keppres penetapan para Pahlawan Reformasi menjadi Pahlawan Nasional. Ketiga, menolak gelar tokoh/bapak reformasi yang selama ini sering digunakan/disematkan kepada Amien Rais. Karena gelar tersebut tidak pernah secara resmi diberikan oleh mahasiswa dan rakyat kepada Amien Rais. Gerakan Reformasi'98 secara fakta sejarah adalah gerakan murni kekuatan rakyat dan mahasiswa, bukan lahir karena inisiatif dan dorongan Amien Rais," terang Arif.

Sementara, Benny menambahkan, mendukung Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia yang didukung TNI/Polri untuk tetap memerangi kelompok intoleransi, radikalisme dan terorisme serta ideologi trans nasional termasuk HTI yang selama ini menjadi alat dari proxy internasionalisme yang senantiasa ingin memecah belah persatuan Nasional Indonesia," ujar Benny.

Kelima, mendukung KPK dalam pembersihan institusinya dari anasir-anasir kelompok anti Pancasila serta menuntaskan kasus-kasus besar penjarahan uang rakyat dan menyeret para aktor utamanya dalam Century, Hambalang dan BLBI. 
"Kasus-kasus besar ini tidak pernah secara serius dituntaskan oleh KPK di periode sebelumnya," ucap Benny.

Selain menyampaikan 5 Ultimatum Nasional tersebut, BARIKADE'98 juga mengingatkan kepada rakyat Indonesia agar terus menguatkan Persatuan Nasional dan tetap mewaspadai bahaya laten Orde Baru yang ingin kembali berkuasa serta politik adu domba dan pecah belah yang dilakukan oleh Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) yang gerakan politiknya sering menggunakan topeng agama. 

"Padahal sesungguhnya hasut, fitnah, hoaks dan penyebaran kebencian," pungkas Benny.

Komentar