ASKARA - Direktur Pengupahan pada Ditjen PHI Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR.

"Dalam surat itu, prinsipnya pemerintah menekankan agar perusahaan membayar THR untuk buruh sesuai dengan haknya. Paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran," ujar Dinar dalam webinar Cerdas Mengelola THR yang digelar Kemenkominfo.

Jika perusahaan tidak atau telat membayarkan THR untuk pegawainya, perusahaan dikenai denda.

"Jika telat, ada sanksi denda lima persen dari nilai yang diterima," ucap Dinar.

Lantas, bagaimana pengaduannya jika ada perusahaan yang telat atau bahkan tidak membayar.

"Di tiap daerah ada posko pengaduan yang ada di tiap pemerintah daerahnya masing-masing," kata Dinar.

Nah, jika sudah cair, Mike Sutikno, perencana keuangan dari Mitra Rencana Edukasi mengingatkan supaya bisa mengelolanya dengan baik.

"THR bukan semata-mata uang tambahan, bukan uang nganggur yang bisa digunakan sesuka hati," ucap Mike.

Sudah lazim, masyarakat biasa menggunakan uang Lebaran hingga habis bahkan defisit.

"Belanja baju karena banyak diskon, belanja kue dan sebagainya karena keinginan. Ingat, gunakan uang uang itu untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau ngikuti keinginan pasti habis," jelas Mike.

Salah satu caranya supaya lebih bermanfaat, dengan mengidentifikasi prioritas keuangan dan memenuhi kegentingan.

"Sisihkan dana THR untuk prioritas keuangan seperti menabung dana darurat, investasi jangka panjang. Kalau target untuk prioritas keuangan ini belum terpenuhi, boleh dong untuk mengambil dari dana Lebaran, bisa 10-30 persen," kata Mike.

Dia mengingatkan untuk membayar zakat dan bersedekah. Kemudian, sisihkan sebagian sesuai kebutuhan untuk berbagi degan saudara.

"Ini yang lumrah, kue. Jangan terlalu banyak menyiapkan kue karena faktanya kalapnya menggunakan uang kaget, anggaran untuk kue saja bisa besar, padahal bisa ditekan," ujar Mike. (kesatu)