ASKARA - Bank Indonesia menyampaikan utang luar negeri (ULN) Indonesia tembus USD 422,6 miliar per akhir Februari 2021 atau setara Rp 6164,46 triliun dengan kurs Rp 14.587 per dolar AS.

Posisi itu naik 4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,7 persen (yoy).

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta agar pemerintah berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri. Indikator ini juga menunjukkan kemampuan membayar utang Indonesia makin memburuk.

"Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia makin kurang baik. Oleh karenanya, pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri," kata Didi Irawadi, Rabu, (21/4).

Didi Irawadi memprediksi, rasio utang Indonesia kemungkinan akan terus naik beberapa tahun mendatang akibat tekanan pandemi Covid-19.

"Belanja pemerintah terus meningkat seiring dengan penyusutan penerimaan negara, ditambah utang yang makin membengkak," tuturnya

Didi Irawadi menyoroti langkah pemerintah mengucurkan dana Rp 800 triliun yang didominasi utang luar negeri untuk menanggulangi Covid-19.

"Namun tidak membuahkan hasil yang optimal. Ekonomi Indonesia malah terkontraksi minus dan resesi pertama kali sejak tahun 1999, padahal sudah dikuncurkan dana besar," katanya.

Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebut, peningkatan utang luar negeri didorong oleh utang pemerintah dan swasta.

Adapun, utang pemerintah pada Februari 2021 mencapai USD 209,2 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD 210,8 miliar.

Erwin menjelaskan, peningkatan utang luar negeri pemerintah seiring dengan upaya penanganan dampak Covid-19 sejak 2020 dan akselerasi program vaksinasi serta perlindungan sosial pada kuartal I 2021.

"Dalam memenuhi target pembiayaan APBN 2021 pemerintah memiliki strategi salah satunya memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri. Sedangkan sumber dari luar negeri sebagai pelengkap," ujar Erwin.