ASKARA - Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup drh. Slamet meminta pemerintah segera menghentikan impor hortikultura untuk komoditas jeruk.

Membanjirnya jeruk impor di pasar Indonesia sudah berdampak pada terpukulnya petani jeruk dalam negeri. Padahal, Indonesia tidak pernah kekurangan buah jeruk karena banyaknya sentra produksi dalam negeri seperti Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Bali dan Kabupaten Bandung Barat.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi ini ketika mengawali masa reses ke daerah langsung mendapat keluhan dari petani jeruk akibat membanjirnya jeruk impor sehingga merusak harga di pasaran hingga seperlima dari biasanya.

"Keluhan petani jeruk kali ini sangat mengharukan. Kita bisa merasakan bagaimana harga jeruk yang biasa dibeli perusahaan minuman Rp 35 ribu kini cuma dihargai Rp 7000. Rezim impor ini mesti segera sadar akan tujuan awal memimpin negara ini untuk berpihak pada rakyat kecil dan termasuk petani dan meminimalisir kebijakan impor pangan, termasuk impor produk hortikultura," papar Slamet, Rabu (14/4).

Slamet mengingatkan kembali komitmen para pimpinan negara. Slamet menyebut Presiden Joko Widodo harus komitmen dengan ucapannya bahwa dia benci dengan produk asing. Pemerintah mesti segera menyelaraskan antara harapan dan kenyataan. 

"Jangan bilang benci impor tapi kenyataannya perizinan dan segala sesuatu mempermudah impor. Ini artinya tidak sama ucapan dengan perbuatan. Ujungnya yang sengsara itu rakyat kecil atau petani," ketusnya.

Sebenarnya Slamet sudah kerapkali mengingatkan baik dalam forum resmi rapat kenegaraan di DPR maupun forum-forum diskusi publik agar negara selalu menyeimbangkan keputusan impor dengan realitas di lapangan. Akibat banjirnya impor, petani jeruk akhirnya membiarkan produk pertaniannya membusuk di kebun, tidak dipanen akibat sulit menemukan kenyataan produknya tidak dihargai dengan layak. 

"Kalau sudah tidak mau melindungi petani lantas tugas pemerintah di mana," katanya mempertanyakan.

Kini para petani jeruk banyak yang resah akibat meragukan produksi jeruk mereka laku di pasar. Selain keresahan anjloknya harga, mereka juga mengeluh hasil panen jeruknya tidak ada yang membeli. Seorang petani yang biasanya berpendapatan 24 juta dari 4 ton jeruk kini bukan saja menghadapi kenyataan harga terendah Rp 7000, bahkan menghadapi tidak lakunya jeruk di pasaran.

"Pemerintah mesti segera merubah kebijakan impor hortikultura. Saya sangat mengkhawatirkan prediksi Bappenas bila kebijakan impor ini terus dibiarkan, profesi petani Indonesia akan hilang atau sangat minim dengan jumlah penduduk hampir 300 juta. Padahal, potensi sumber daya alam negara ini lebih dari cukup untuk dikelola demi memenuhi kebutuhan dalam negeri," tutup Slamet. (beritalima)