Rabu, 16 Juni 2021 | 21:53
NEWS

AHY Seharusnya Malu dan Minta Maaf Kepada Jokowi

AHY Seharusnya Malu dan Minta Maaf Kepada Jokowi
Agus Harimurti Yudhoyono (Dok tangkapan layar)

ASKARA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi menolak pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Dengan demikian, pemerintah menganggap bahwa kepengurusan yang sah dari Partai Demokrat adalah yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pasca keputusan itu, Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer menyebut, AHY seharusnya malu dan meminta maaf kepada Presiden Jokowi atas tudingan-tudingan yang dilontarkan selama ini.

"Malu dan harusnya minta maaf. Sudah teriak-teriak ke sana ke mari. Tuduh dan main fitnah akhirnya semua terang benderang ketika pemerintah menyatakan Partai Demokrat versi KLB tidak bisa disahkan," kata Noel, sapaannya, Kamis (1/4).

Noel juga menyoroti AHY yang beberapa kali menyebutkan nama Presiden Jokowi dalam kisruh internal Partai Demokrat. Dia pun mengecam keras AHY karena sempat membawa-bawa nama Jokowi.

"AHY juga pimpinan partai. Harus berani bertanggung jawab atas mulut comberan dari anak buahnya," ujar Noel.

Noel menilai, masalah di internal Partai Demokrat untuk menaikkan popularitas ala SBY sudah tak laku lagi. Apalagi, ada upaya penggiringan opini pemerintah zalim dan Presiden Jokowi sengaja mengintervensi Partai Demokrat.

"Nyatanya kan tidak. Pemerintah mengambil keputusan berdasar data-data legalitas saja. Tidak ada niat untuk membelah Partai Demokrat. Ini kan konflik internal yang didesain untuk menyeret nama Jokowi. Ujungnya pencitraan ala SBY lah," ungkap Noel.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly secara resmi menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. 

Yasonna beralasan, para pengurus tidak melengkapi berkas kepengurusan.

"Dari hasil verifikasi belum dapat dipenuhi kepengurusan DPD dan DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan KLB di Deli Serdang ditolak!" ujar Yasonna, dalam siaran persnya, Rabu (31/3).

Menurut Yasonna, Partai Demokrat yang menggelar KLB telah menyerahkan dokumen untuk mengesahkan kepengurusan. Tetapi, setelah diverifikasi tidak memunuhi syarat.

Komentar