ASKARA - Gerakan Muda (Gema) Nasional mengecam keras rencana Kementerian Perdagangan melakukan impor beras sebanyak satu juta ton. 

Selain akan dilakukan di kala panen raya, rencana ini jelas-jelas akan bertabrakan dengan program ketahanan pangan nasional Food Estate.

Ketua Umum Gema Nasional, Eko Saputra mempertanyakan rencana pemerintah yang dinilainya tanpa perhitungan matang. Menurutnya, tidak ada urgensitas apa pun sehingga harus mengimpor beras dari luar negeri.
 
“Kita negara agraria dan mayoritasnya adalah petani. Jangan asal main impor saja. Memangnya kita sedang kekurangan beras? Kan saat ini sedang memasuki masa panen raya. Buat kebijakan jangan ngaco,” tegas Eko Saputra dalam keterangan pers yang diterima Askara, Senin (15/3).

Rencana pemerintah untuk mengimpor beras dianggap Eko sangat melukai hati rakyat. Dia yakin, rencana ini tidak sesuai dengan keinginan para petani yang berharap pemerintah membuat kebijakan yang mampu menaikkan harga gabah.
 
“Harusnya Kementerian Perdagangan mendengarkan masukan dan aspirasi rakyat kecil. Bukan malah tanpa perasaan langsung mau mengimpor beras dalam jumlah yang sangat banyak,” imbuhnya.

Menurut Eko, kebiasaan pemerintah untuk melakukan impor bahan makanan pokok rakyat adalah kebiasaan lama pemerintah dengan alasan klasik. Kekhawatiran akan kekurangan stok beras, persiapan menghadapi hari raya dan alasan lainnya dianggapnya berulang hampir tiap tahun.

“Anehnya lagi, kalau kami amati, kebijakan impor beras hampir selalu dilakukan menjelang panen raya. Nanti kalau harga gabah turun, alasannya stok beras melimpah. Ini maksudnya apa? Kok selalu berulang,” jelasnya. 
 
Eko menyebut pemerintah seolah tak punya hati dan tak berperikemanusiaan sedikit terhadap permasalahan utama yang sedang terjadi sekarang ini. 

Berbagai masalah yang menjerat petani seolah tak didengar. Kelangkaan pupuk saat musim tanam, praktek ijon tengkulak yang tak juga mampu dihilangkan ditambah lagi dampak pandemi Covid-19 yang membuat kehidupan rakyat kian susah.

“Dampak yang tak bisa dipungkiri dari impor beras adalah harga gabah akan hancur dan jatuh. Seharusnya pemerintah menampung semua hasil panen petani dengan harga bagus. Lalu memberikan bantuan dan kemudahan agar petani tidak semakin menjerit dan mengeluhkan nasib dan keadaannya,” kata Eko.

Program Ketahanan Pangan Nasional (Food Estate)

Keinginan untuk swasembada pangan, meningkatkan taraf hidup petani dan tidak tergantung dengan negara lain disebut-sebut menjadi landasan utama dicanangkannya program ketahanan pangan nasional food estate. 

Program ini disebut-sebut sebagai program raksasa yang melibatkan berbagai Kementerian sekaligus. Di antaranya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Pertanian (Kementan) hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Jangan lupa, Pak Prabowo sempat di-bully netizen gara-gara program ini. Netizen sempat mencibir Menteri Pertahanan kok ngurusi beras. Pak Jokowi beberapa kali datang ke Kalimantan khusus untuk memantau perkembangan program food estate. Saya menilai rakyat percaya program ini secara langsung akan meningkatkan kehidupan masyarakat agraris,” sebut Eko Saputra.

Karenanya, Eko pun mempertanyakan rencana Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk impor beras sebesar satu juta ton. Dia mempertanyakan alasan M Lutfi mengimpor beras yang disebutnya sangat bertentangan dengan program tersebut.

“Rasanya tidak mungkin pemerintah mengimpor beras di kala program food estate ini sebentar lagi akan dirasakan langsung oleh rakyat. Program ketahanan pangan nasional ini sangat digadang-gadang pak Jokowi. Saya jadi bertanya-tanya, rencana impor satu juta ton beras ini dapat restu Presiden atau tanpa sepengetahuan? Kalau memang mau impor beras satu juta ton, lalu kemana program Food Estate?” tanya Eko.

Gema Nasional, tambah Eko, akan melakukan aksi massa menuntut pembatalan rencana impor satu juta ton beras. Presiden Jokowi diminta segera mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan Mulahmmad Lutfi atas keputusan yang dinilainya tidak berpihak pada rakyat, bahkan Presiden.
 
“Jika sampai terlaksana impor beras, kami menuntut secara tegas dan keras kepada Presiden supaya kinerja Menteri Perdagangan segera dievaluasi dan bila perlu segera diganti. Karena tidak becus dan tidak mampu melihat kondisi masyarakat saat ini,” pungkasnya.