Jumat, 19 April 2024 | 15:41
NEWS

Turun Gunung, Bukti SBY Juga Ragukan Kemampuan AHY Pimpin Demokrat

Turun Gunung, Bukti SBY Juga Ragukan Kemampuan AHY Pimpin Demokrat
SBY dan AHY. (Dok. Tribunnews)

ASKARA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tengah meragukan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum partai berlambang bintang mercy itu. 

Sebab, kata mantan Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua, SBY sampai turun gunung mengurusi isu Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) yang menyeret nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. 

"Itu memperlihatkan kepada publik bahwa SBY juga meragukan kemampuan AHY sebagai ketua umum," kata Max Sopacua saat dihubungi, Kamis (25/2). 

Seharusnya, urusan GPK PD diselesaikan oleh AHY yang tercatat sebagai putra sulung SBY. Sementara SBY cukup melihat dari kejauhan dan mendukung langkah sang anak.

"Kalau saya sebagai ketum AHY, saya berpikir 'nggak boleh nih, saya yang harus selesaikan, masak majelis tinggi'. Ketum yang harus menyelesaikan persoalannya, begitu," ujar Max Sopacua.

Sebelumnya, SBY mengaku sejak 2020 sudah tidak disibukkan mengurus Demokrat. Sebab, Kongres V Demokrat pada Maret 2020 mendaulat AHY sebagai ketua umum.

"Sejak kongres Demokrat 2020 yang lalu saya tidak lagi aktif dalam kegiatan sehari-hari partai," kata SBY dalam keterangan video yang dibagikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada awak media, Rabu (24/2). 

Namun, SBY mengaku tidak bisa bersikap pasif di Demokrat. Kali ini SBY terpaksa turun gunung setelah GPK PD terus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 

"Namun, kali ini menghadapi gerakan ini, sebagai ketua majelis tinggi partai, saya harus turun gunung. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan kecintaan mendalam terhadap partai Demokrat, meskipun sebenarnya masa saya sudah lewat, saya harus berjuang bersama saudara semua," jelas SBY. 

SBY menjelaskan, GPK PD ini dilakukan oleh kader dan eks kader Demokrat. SBY juga menyinggung nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam GPK PD. Menurutnya, keterlibatan Moeldoko dalam GPK PD justru merugikan nama eks panglima TNI itu secara politik. (jpnn)

Komentar