ASKARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kecewa dengan hasil pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) periode pertama pada 11-25 Januari 2021 kemarin. 

Menurut Jokowi, masih tingginya angka kasus Covid-19 di sejumlah provinsi menandakan penegakan aturan itu belum efektif.
 
"Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," tegas Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) tentang pendisiplinan melawan Covid-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1). 
 
Menurut Jokowi, esensi dari PPKM ini adalah membatasi mobilitas masyarakat. Tetapi, implementasi kebijakan itu masih tidak tegas dan tak konsisten.

"Ini hanya masalah implementasi, sehingga saya minta betul-betul (jajaran) turun ke lapangan," ujar Jokowi.

Jokowi pun memerintahkan jajarannya bekerja sesederhana mungkin agar pesan kebijakan tersebut mudah diterima publik. Misalnya, mengingatkan masyarakat soal aturan gerakan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi serta interaksi atau 5M. 
 
"Siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 5M itu. Siapin juga masker yang memiliki standar-standar yang benar," ucap Jokowi.
 
JOkowi mendorong para menteri untuk menggandeng pakar epidemiolog. Khususnya, dalam menggodok sebuah kebijakan.
 
"Saya ingin menteri koordinator ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," tegas Jokowi.
 
Seperti diketahui, pemerintah telah memberlakukan PPKM pada tujuh provinsi di Jawa dan Bali. Kebijakan ini sudah masuk perpanjangan kedua yakni mulai 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021.