UPT KKP Harus Proaktif Berdayakan Nelayan Tangkap
ASKARA - Anggota Komisi IV DPR RI H Slamet melihat unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak proaktif memberdayakan potensi perikanan dan kelautan terutama yang ada di Sukabumi.
"Kita ambil gambaran Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) di Sukabumi. Sebagaimana Permen Nomor 23/KP/2017 pasal 18, lembaga ini belum optimal melakukan tugasnya," katanya dalam keterangan pers, Sabtu (9/1).
Menurut Slamet, hal itu tampak masih kurang menjalankan fungsi penyuluhan yang proaktif.
"Kerapkali hanya menunggu didatangi petani atau pemda. Tidak memiliki target yang terus ditingkatkan untuk memberdayakan potensi dan produktivitas petani budidaya yang ada di kota dan kabupaten Sukabumi," jelasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, tumbuh kembang kinerja lembaga milik pemerintah dapat dilihat baik melalui penyuluhan maupun pengembangan infrastrukturnya.
Slamet pesimis jika BBPBAT tidak proaktif mengundang petani untuk mendapatkan informasi, edukasi dan penyuluhan agar produktifitasnya meningkat. Soalnya, ilmu pengetahuan terus berkembang, sehingga setiap saat perlu update. Bila inisiatif ini tidak dari lembaga pemerintah, sangat sulit para petani budidaya perikanan akan berkembang.
"Seharusnya UPT proaktif, memiliki target yang terus meningkat terkait jumlah pembudidaya dan produktifitas budidaya ikan darat di Sukabumim termasuk bantuan infrastruktur yang dibutuhkan. Dengan begitu, keberadaan BBPBAT dirasakan masyarakat manfaatnya. Tugas BBPBAT tidak hanya sebatas keberhasilan riset di kolam terbatas saja," jelas Slamet.
Selain itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu keberadaannya juga masih kurang dirasakan nelayan baik dari sisi bimbingan teknis, peningkatan produktifitas nelayan maupun bantuan yang dibutuhkan.
"Nelayan masih bergantung pada permodalan dari tengkulak dan bakul ikan ketika ingin melaut sehingga hasil yang diperoleh sangat kecil untuk bisa menjadikan mereka sejahtera," tutur Slamet.
Dia meminta pemerintah pusat cepat turun menangani persoalan ini sebelum menjadi masalah yang lebih akut. Dengan cepatnya perbaikan-perbaikan diharapkan ke depan hal yang masih kurang mendapat solusi dan perhatian dari pemerintah.
Padahal kebutuhan melaut mereka tidak besar bila Pelabuhan Perikanan Nusantara mau memberikan perhatian.
"Paling tidak itu merupakan tanggung jawab sosial (CSR) atas keberadaan mereka di sana. Selain beberapa persoalan yang ada, keberadaan PLTU juga menambah masalah bagi nelayan setempat. Lalu lintas transportasi batubara untuk kebutuhan rutin PLTU dan limbah dari PLTU mengganggu produktifitas nelayan setempat," papar Slamet.
Dia pun memperkirakan, 60 persen dari 17.000 nelayan di Sukabumi hidup di bawah garis kemiskinan. Itu artinya, produktifitas nelayan bermasalah.
"Saya berharap, pemerintah melalui KKP mengurai dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Ini tantangan menteri KP yang baru dalam meningkatkan produktifitas nelayan yang ujungnya realisasi peningkatan kesejahteraan nelayan," demikian Slamet.
Komentar